PBMR Harga Diri, Talsel Harga Mati


Jakarta, MS

Bak air bah, arus permintaan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), makin besar menyasar gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI). Gemuruhnya terdengar di seantero Nusantara. Tak terkecuali, desakan itu datang dari tiga daerah di jazirah paling Utara Pulau Sulawesi.

Gedung MPR RI pun jadi saksi bisu. Ribuan rakyat Indonesia dengan lantang meminta persetujuan pemekaran.

Suasana kawasan gedung MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Senin (21/8) lalu, dipenuhi ribuan orang dengan membawa spanduk. Di antara ribuan orang dari seluruh daerah di Indonesia itu, ada tokoh politik Nasional dari Sulawesi Utara, Benny Ramdani dan Ketua Forkonas CDOB Sehan Landjar. Keduanya tampil dengan ikat kepala putih bertuliskan BMR Yes.

Kedatangan ribuan orang tersebut bukan untuk sekadar pelesiran. Mereka datang menyuarakan pembentukan 314 daerah otonomi baru dari seluruh Indonesia, yang salah satunya adalah Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR).

Ribuan masyarakat maupun pemimpin daerah dari seluruh pelosok Indonesia tumpah-ruah dalam rembuk Nasional yang digagas oleh Forum Komunikasi Nasional Percepatan Calon Daerah Otonomi Baru (Forkonas CDOB).

Rembuk Nasional ini dihadiri sejumlah tokoh Nasional, di antaranya Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Oesman Sapta Odang, Anggota DPD dari Sulawesi Utara Benny Ramdani, Ketua Forkonas CDOB Sehan Salim Landjar yang juga Bupati Kabupaten Boltim, serta sejumlah kepala daerah dari Aceh sampai Papua.

Dalam pidatonya, Ketua Forkonas CDOB Sehan Landjar menegaskan, ini merupakan keinginan untuk maju pada semua sektor. "Perjuangan ini cukup panjang, sejak awal reformasi. Perjuangan ini adalah bentuk meminta perhatian pemerintah, karena kita bukan minta Makar kita hanya minta mekar," tukasnya di hadapan ribuan warga.

Landjar menegaskan, permintaan masyarakat ini sudah sesuai dengan amanat Undang Undang. Menurut Landjar, pemerintah pusat mengatakan halangan pemekaran adalah masalah keuangan negara dan kepentingan politik.

"Semuanya kita bantah, karena Indonesia sudah membuktikan melahirkan daerah baru yang tidak pernah digabungkan lagi karena tidak mampu. Dan, kita meminta Jokowi untuk ambil alih membuka slot moratorium pemekaran daerah baru," tandas Ketua DPW Sulut Partai Amanat nasional ini.

Sementara itu, Benny Ramdani yang juga Wakil Ketua DPD RI dalam pidatonya membakar semangat ribuan peserta rembuk nasional yang hadir. Pria yang dikenal vokal ini mengkritisi ketidakhadiran perwakilan dari DPR RI maupun pemerintah.  "Kita sudah beberapa kali diskusi baik dengan pemerintah namun pemerintah beralasan klasik. Yang menurut saya, ini adalah alasan yang menyakitkan. Alasan bodoh yang disampaikan oleh orang bodoh kepada orang bodoh lainnya. Yaitu masalah kesulitan anggaran dan dan katanya banyak daerah tidak mampu setelah dimekarkan. Saya protes keras paka Wakil Presiden Jusuf Kalla," tegas Ramdani.

Terkait tidak adanya anggota DPR RI yang menghadiri acara nasional tersebut, pria yang pernah dipercayakan Ketua GP Ansor Sulawesi Utara menyindir keras para wakil rakyat daerah tersebut. "Jika ingin tanyakan pada teman yang di sebelah, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Jika rumput tidak bergoyang, maka kitalah yang akan menggoyangkan rumput tersebut," pekik senator yang dikenal dengan sapaan Brani ini.

Sementara itu, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang pada sambutannya mengatakan, rembuk nasional tersebut merupakan hari kebangkitan forum percepatan calon daerah otonomi baru. "Kita berani tidak dengan ucapan, kita berani dengan perbuatan. Kita berani dengan jiwa raga dan hati nurani hidup. Saya sudah sampaikan pesan dari saudara-saudara pada saat sidang DPD RI pada 16 agustus. Di hadapan semua rakyat indonesia, saya sampaikan itu adalah perintah undang-undang. Jangan ada dusta di antara kita orang-orang daerah." tegasnya disambut riuh seluruh atusan rembuk nasional se-Indoneia tersebut.

Sementara itu, seruan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Talaud Selatan (Talsel), juga menggema di Bumi Porodisa. Desakan yang dilontarkan Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru Seluruh Indonesia  (Forkonas-PPDOB) seakan membuka harapan warga yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina. DOB Talsel harga mati.

Wakil Ketua DPRD Talaud, Jakob Mangole saat dihubungi Media Sulut, Selasa (22/8) kemarin mengungkapkan, pertemuan Forkonas-PPDOB itu, intinya mendesak Pemerintah dan DPOD untuk segera mengeluarkan 2 Peraturan Pemerintah (PP) amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang terkait dengan pembentukan DOB, yaitu PP tentang pembentukan daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada, red)," ujar Politisi muda yang dikenal merakyat ini.

Menurut dia, jika tidak ada 2 PP itu berarti tidak ada proses DOB. "Di samping itu mendesak agar pemerintah untuk mencabut moratorium pemekaran daerah," tambahnya lagi.

Lanjut Mangole, DPRD sangat mendukung dan mendorong agar DOB Talsel ini segera terwujud. "Prinsipnya, DPRD Talaud tetap mendorong pembentukkan DOB Talsel. Talsel harga mati," katanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat, Gaspar Winowoda mengungkapkan sangat mendukung perjuangan dari Forkonas-PPDOB yang didalamnya menyeruakan DOB Talsel. "Intinya saya mengapresiasi perjuangan dan kerja keras dari teman-teman Forkonas-PPDOB, DPRD Talaud yang dengan serius memperjuangkan DOB Talsel di Gedung DPR RI Senin lalu. Kami mendambakan agar Talsel segera terwujud," harap Winowoda.

Rakyat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih berharap ada pembentukan DOB.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Sangihe, Drs Ashari Mandiri saat dihubungi Media Sulut, mengatakan, usulan pemekaran sudah mulai ditindaklanjuti. "Untuk kepastiannya Pemda baru akan mengutus Asisten 1 Sekda Drs D Mandiangan ke Jakarta, guna mencari informasi terkait dengan kelanjutan dari rencana untuk realisasi pembentukan Kota Tahuna untuk menjadi DOB," kata  Mandiri.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Edwin Roring, SE ME terkait dengan rencana kelanjutan untuk DOB Kota Tahuna mengatakan,  persoalannya sekarang masih ada moratorium soal pemekaran wilayah di Indonesia. "Untuk itu kita tunggu saja ketika moratorium soal DOB dicabut. Dengan sendirinya kita akan berupaya untuk menindaklanjutinya, di mana hal ini sebelumnya memang sudah diinformasikan oleh bapak Drs Sonny Sumarsono ketika masih menjabat sebagai penjabat Gubernur Sulut, saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sangihe beberapa tahun lalu. Kita masih harus menunggu soal pencabutan moratorium dulu," ungkap Roring.(pusran beeg/jos tumimbang/rindu makikui)

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado