PDIP ‘RAYU’ GOLKAR

Mitra, MS

Turbin politik di Tanah Minahasa Tenggara (Mitra) berputar kencang. Jelang iven Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2018, sederet Partai Politik (Parpol) mulai beradu taktik. Seperti yang dijabal jawara Pemilukada tahun 2013, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Untuk melanggengkan kekuasaan di Kota Salak, partai berlebel wong cilik ini, intens menebar pesona. Selain ‘merayu’ hati rakyat, manuver untuk membentuk koalisi mulai tercium.

Itu terungkap saat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Mitra James Sumendap didampingi sejumlah pengurus, menggelar makan siang bersama sejumlah petinggi Parpol di Ratahan, akhir pekan lalu. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Mitra Tonny Lasut serta Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Mitra, Fanli Mokolomban.

Dalam suasana kebersamaan, Sumendap yang juga Bupati Mitra ini, memberikan sinyal jika partainya akan berkoalisi di Pilkada Mitra tahun 2018 mendatang. “Tadi kami sudah melakukan begitu banyak pembicaraan, apakah akan ada koalisi, silahkan kalian wawancarai masing-masing pimpinan partai ini,” terang Sumendap.

Menurut dia, PDIP adalah partai yang terbuka. Dengan siapa saja bisa menjalin koalisi. Namun, ia menegaskan, semua harus sesuai dan mengacu pada mekanisme partai. “Menatap Pilkada Mitra yang sudah di depan mata, tidak tertutup kemungkinan kami dari PDIP akan berkoalisi dengan sejumlah partai politik,” bebernya.

Sumendap mengakui ada beberapa partai yang sudah menjalin komunikasi dengan PDIP. Contohnya Partai Golkar dan PKPI. “Kami sudah bicara banyak, dan ada sejumlah hal yang dihasilkan dalam rangka menghadapi Pilkada Mitra 2018 mendatang. Soal apakah PDIP berkoalisi, kita lihat nanti, pastinya PDIP selalu terbuka dengan partai manapun,” ungkap dia.

Menariknya, sinyal koalisi itu disambut positif Ketua DPD Partai Golkar Mitra Tonny Lasut. Ia mengatakan, sebagai partai yang besar, Golkar tentunya terbuka bagi siapa saja. “Intinya sudah ada komunikasi baik dengan PDIP maupun partai lainnya. Apakah pembicaraan koalisi akan berlanjut, kami Partai Golkar terbuka dan mengacu pada mekanisme partai,” aku Tonny.

Lanjut Tonny, Partai Golkar sendiri akan mulai melakukan penjaringan untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati. “Siapa saja punya peluang, namun tentu hasilnya melalui mekanisme survei. Yang pasti Golkar menargetkan akan mengusung calon apakah itu untuk calon bupati maupun calon wakil bupati,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) PKPI Mitra Fanli Mokolomban. Terkait koalisi di Pilkada Mitra, ia mengakui sudah ada komunikasi yang dibangun partainya dengan PDIP.

“PKPI adalah partai yang terbuka, apakah nantinya akan berkoalisi dengan PDIP itu sah-sah saja. Yang pasti harus mengacu pada mekanisme internal PKPI, serta keputusan Dewan Pimpinan Nasional. Dan yang paling utama bagi kami mengutamakan kepentingan rakyat,” sebut Mokolomban.

Terpisah, pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut) Toar Palilingan menilai, koalisi merupakan salah satu aspek krusial dalam Pemilukada. Dalam konteks Pemilukada Mitra, ia mencontohkan, koalisi antara PDIP dan Partai Golkar (Merah-Kuning) dipastikan akan sangat kuat. Apalagi ditambah PKPI. Jika seperti itu, maka kemenangan sudah di depan mata. "Kemenangan sudah di depan mata apabila partai pemenang di Pilkada 2013 lalu mau membuka diri untuk berkoalisi," tandas Toar.

Pilkada Mitra 2018 memang tak menutup kemungkinan bakal memiliki koalisi gemuk. Apalagi ada beberapa Parpol yang sedang di atas angin karena memiliki basis masa yang mumpuni. Contohnya PDIP dan Golkar. Baik PDIP maupun Golkar menjadi daya tarik di Tanah Mitra. Magnet keduanya cukup kuat. Khusus PDIP memiliki poin istimewa karena ‘memegang’ incumbent, James Sumendap.

"Setiap Parpol pasti punya penilaian tersendiri. Di luar PDIP dan Golkar yang bisa mengusung kandidat, para elit partai lainnya pasti akan membuat keputusan apakah akan mengusung dengan menggunakan kendaraan Parpol gabungan, atau berkoalisi dengan kedua partai itu. Kita lihat saja nanti," kunci Palilingan.

“Menurut kami itu hal yang wajar dalam memenangkan Pemilukada. Itu bagian dari lobi-lobi. Apalagi terjadi antara PDIP dan Golkar. Kami rasa itu langkah baik untuk kedepannya. Kami optimis menang jika koalisi merah-kuning terjadi,” aku sumber yang mengaku salah satu kader PDIP Mitra.  

KOALISI GEMUK DINILAI TAK MENJAMIN

Pergerakan elit politik jelang Pemilukada Mitra, kian meluas. Contohnya program bertajuk makan siang yang digagas PDIP, akhir pekan lalu. Selain itu, aksi lobi-lobi politik membentuk koalisi mulai tercium hingga ke hunian para politisi dari berbagai Parpol, yaitu rumah rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mitra.

Menyikapi fenomena itu, pemerhati Politik Mitra Veppy Rambi menilai, tak ada yang tak mungkin dalam politik. Bukan tak mungkin pula untuk suksesi Pilkada, para elit Parpol akan membentuk koalisi gemuk. Namun menurut dia, hal tersebut bukan satu-satunya jaminan untuk bisa memperoleh kemenangan di Pilkada. "Koalisi memang adalah syarat untuk bisa mengusung calon bagi Parpol yang tak memiliki kursi yang cukup. Tapi untuk penentuan menang bukan seberapa banyak partai yang berkoalisi, tetapi tergantung figur mana yang akan diusung nanti,” ujarnya, belum lama.

Modal suatu Parpol untuk bisa meraih kemenangan, menurut Rambi, yaitu dalam pengusungan calon tidak boleh salah dalam memilih figur. "Jadi kalau ingin mengusung calon, harus memilih figur yang tepat. Selain tentunya harus menyiapkan strategi khusus," ujar Rambi.

Dia menilai, kader partai yang diusung harus lebih sering melakukan sosialisasi ke masyarakat. "Harus lebih melakukan pendekatan ke masyarakat. Karena pendekatan ke masyarakat sangat menentukan kemenangan calon yang diusung nanti," pungkasnya.

Senada diungkapkan pengamat politik Sulut, Toar Palilingan. Masyarakat menurutnya menjadi poin penting dalam sebuah pesta demokrasi. “Dekat dengan masyarakat itu wajib. Tak hanya kader atau calonnya, citra partai pendukung juga harus dekat dengan masyarakat,” sebut Toar.

Selain itu, latar belakang pasangan calon sangat berpengaruh. “Kalau incumbent politisi, biasanya mereka cenderung memilih pasangannya birokrat. Tentu ada alasan tersendiri. Legislator dan birokrat itu saling melengkapi. Kepalanya bisa menyeimbangkan strategi politik, sementara wakilnya menata administrasi dalam pemerintahan,” tutur Toar.

Dia menilai,  ada dua hal penting yang harus dipertimbangkan para kompetitor khususnya incumbent dalam memilih pasangan. "Yaitu bagaimana supaya dapat memperoleh suara banyak. Kedua bagaimana memperoleh dana membiayai kampanye mereka,” ujar Toar, Minggu (18/6) kemarin. Jika dua aspek ini terpenuhi, lanjutnya, akan membuat pasangan calon ini makin kuat. "Apalagi kalau incumbent memilih calon yang tepat. Peluang incumbent menang terbuka lebar," jelasnya.

Lalu apa yang bisa diberikan kandidat legislator, jika mereka yang dipilih incumbent? Diungkapkan pengamat politik  Toar Palilingan, legislator sudah punya modal basis massa. “Apalagi kalau bertarung di dapil mereka masing-masing. Makin kuat,” tukas dosen senior Fakultas Hukum Unsrat itu.

Ambisi untuk menang pun, kata Toar, kian besar. “Karena biasanya legislator adalah seorang politisi. Salah satu mimpi mereka ada menjadi eksekutif,” ujarnya. Dia mencontohkan Pilkada Bolmong dan Sangihe baru-baru ini. Di Sangihe Helmud Hontong dan di Bolmong ada Yasti Soepredjo serta Jefri Tumelap. Di Pilkada 2015 bahkan lebih banyak. “Apalagi tahun 2018 sisa periode mereka satu tahun,” bebernya.

Mengenai peluang, Palilingan mengatakan, mereka sudah memiliki massa. Elektabilitas sudah ada karena tokoh publik. Modal itu sudah dipegang. “Tinggal ditambah dengan makin rajin bertemu masyarakat dan sosialisasi tetap dijalankan,” tandasnya. Kemudian, posisi  calon wakil bupati sangat menjual.

Selanjutnya, pengamat politik Mitra Vidy Ngantung menilai, wakil bupati harus mengantongi pengalaman mumpuni untuk mengelola manajemen pemerintahan. “Karena wakil bupati bisa dibilang berpengalaman dalam bidang pemerintahan,” katanya. Namun, Vidy mengatakan, penentuan kembali ke masyarakat sebagai pemegang kekuasaan memilih. “Sekarang masyarakat sudah mulai sadar dalam memilih pemimpin. Masyarakat melihat apakah calon pemimpin ini bisa menawarkan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan konkret dalam masyarakat,” ucap mantan ketua komisi pemuda Esandom itu.

PILKADA 'PERANG' STRATEGI POLITIK DAN VISI MISI

Perang ide bakal tersaji di Pilkada 2018 mendatang. Visi dan misi calon akan mewarnai kampanye kandidat. Diungkapkan pengamat politik Sulut Drs Ronny Gosal, hal tersebut sangat wajar. “Ide, strategi politik, visi, dan misi akan berperang di Pilkada. Ini bakal jadi jualan kandidat di Pilkada,” tuturnya, belum lama.

Namun dia mengingatkan partai politik, salah satu yang jadi perhatian masyarakat adalah track record calon. “Pasti track record akan cukup menyedot perhatian masyarakat. Apakah dia layak jadi pemimpin atau tidak,” ujar dosen Fispol Unsrat itu.

Track record positif, menurutnya, bakal menarik perhatian masyarakat. “Elektabilitasnya bakal naik. Misalnya posisi kandidat sebagai incumbent. Masyarakat melihat program apa saja yang sudah berhasil dia lakukan selama menjabat. Ini bisa jadi ukuran apakah dia layak dipilih kembali atau tidak,” ujar Gosal.

Kemudian jika dia bukan incumbent, Gosal mengatakan, latar belakang profesinya akan dilihat. Dia juga menilai, figur ketokohan dan kereligiusan menjadi salah satu faktor penentu calon memenangkan Pilkada. Karena ketokohan dan kereligiusan calon kepala daerah nanti menjadi nilai penting yang dilihat masyarakat. “Masyarakat membutuhkan pemimpin yang bekerja bukan hanya tebar janji-janji politik belaka,” tegasnya.

WATUSEKE DIDORONG DAMPINGI SUMENDAP

Sejumlah pengurus PDIP Kabupaten Mitra buka mulut soal pendampingi James Sumendap di Pilkada Mitra 2018 mendatang. Bocoran sejumlah pengurus, bahwa Ketua DPRD Mitra Drs Tavif Watuseke, dipastikan akan diusung sebagai wakil bupati mendampingi James Sumendap SH sebagai calon tunggal bupati dari PDIP.

“Ketua DPC PDIP Mitra James Sumendap adalah calon tunggal di Pilkada Mitra 2018 mendatang, wakilnya Pak Tavif Watuseke. Ini sudah harga mati dan tidak ada tawar menawar lagi diinternal partai,” tegas sumber resmi yang meminta namanya tidak ditulis.

Sumber menambahkan, sejauh ini berdasarkan hasil survei, dari sejumlah politisi baik internal dan eksternal, popularitas Watuseke unggul atas para pesaingnya. Apalagi dukungan kader partai sudah bulat diberikan kepada Watuseke.

Sementara itu, Tavif Watuseke ketika dimintakan tanggapannya menjelaskan, sebagai petugas partai dirinya selalu siap melaksanakan penugasan partai. “Kalau itu sudah menjadi keputusan partai, tentu sebagai petugas partai saya harus menjalankan amanat itu. Namun demikian, untuk saat ini saya memfokuskan diri menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD,” kata Tavif kepada Media Sulut , Senin (12/6) kemarin di sela sela buka puasa di Kecamatan Belang.

Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tinggi kepada rekan-rekan pengurus partai yang terus menyatakan dukungan kepada dirinya. “Yang paling penting saat ini bagaimana kita kompak untuk terus mengawal dan mengantarkan pak James Sumendap sebagai bupati pada periode kedua 2018-2023,” sembur Watuseke.(didi gara)

Banner Media Sulut

Komentar

Banner Media Sulut

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.