Bartolomeus Mononutu

Pembahasan di Deprov Kans Bergulir Pekan Depan

Manado, MS

Sederet tugas menanti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Hanya saja, kegiatan rapat pembahasan kans digelar pekan depan. Keberangkatan para wakil rakyat di Gedung Cengkih jadi pemantik.
Sesuai penjelasan Sekretaris DPRD Sulut, Bartolomeus Mononutu mengatakan, pemilihan Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), nanti akan bergulir Senin pekan depan. Kemudian menyangkut perubahan tata tertib (tatib) akan dibentuk kelompok kerja (pokja) terlebih dahulu. “Pokja mirip dengan pansus. Ketua pokjanya (perubahan tatib, red) belum ada. Itu ada perubahan tatib karena ada ketentuan lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden (PP) Nomor 12 tahun 2018. Tentang tatib bagi provinsi dan kabupaten kota itu diberikan waktu 6 bulan harus selesai. Itu sejak tatib PP 12 itu diundangkan,” kata Mononutu, Selasa (3/7) kemarin, di tempat kerjanya.
Dari seluruh agenda tersebut menurut Mononutu, paling prioritas untuk diselesaikan adalah Ranperda Pertanggungjawbaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017. “Itu sudah ada pemeriksaan BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). Tinggal dicocokkan. Namun semuanya (Anggota DPRD Sulut, red) masih ada tugas luar,” terangnya.
Masalah Fraksi Golkar yang sebelumnya belum memberikan rekomendasi personilnya untuk Pansus, diakuinya telah diselesaikan oleh pengurus fraksi. “Soal ada fraksi yang belum memasukan personilnya dalam pansus sudah diselesaikan,” sambungnya.
Diketahui sesuai informasi yang diperoleh, Komisi I melakukan kunjungan ke Yogyakarta. Dalam hal studi komparatif penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dinas mereka dilanjutkan ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini untuk koordinasi dan konsultasi rencana rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.
Sementara, Komisi II sedang konsultasi ke Direktorat Jendral (Dirjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu terkait kewenangan pengelolaan pelabuhan perikanan di Sulut. Selanjutnya, menuju PT Angkasa Pura I Pusat di Jakarta untuk koordinasi dan konsultasi soal perluasan pembangunan Terminal Internasional Bandara Sam Ratulangi Manado. Kemudian bertolak ke Direktorat Jenderal Cipta Karya ke Kementerian PUPR untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah dan sanitasi.
Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat berkunjung ke asrama mahasiswa Bandung. Tujuannya untuk memonitoring aktivitas pendidikan mahasiswa. Tujuan akhir ke Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. (arfin tompodung)


Komentar