Kantor Kejari Manado. (Foto.Ist)

Pemeriksaan Jilid II Sasar Sejumlah Oknum Legislator

Kejari Seriusi Dugaan Korupsi PD Pasar Manado

 

Manado, MS

Pusaran kasus dugaan korupsi di Perusahan Daerah (PD) Pasar Kota Manado tahun 2013-2014, masih menjadi fokus utama Korps Adhyaksa. Teranyar, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado, bakal dipanggil ulang guna dimintai keterangan.

Demikian Kejari Manado melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, Melly Suranta Ginting. Ia tak menepis jika ke tujuh legislator yang sempat diperiksa beberapa waktu lalu, akan diperiksa kembali sesuai kebutuhan penyelidikan atau penyidikan. “Untuk sementara waktu ini belum, namun ke depan jika diperlukan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan kasus, mereka bakal kita periksa kembali,” tegas Ginting, melalui telepon selulernya, Selasa (13/6).

Untuk posisi perkembangan kasus, kata dia, masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Utara (Sulut). “Untuk saat ini kita pun masih menunggu hasil dari BPKP. Mohon bersabar, semoga dalam waktu dekat bisa ada hasil,” tandas Ginting.

Diketahui, saat perkara ini bergulir di Kejari Manado, beberapa oknum anggota DPRD telah diperiksa sebagai saksi. Diantaranya, HK alias Kawalo, MK alias Tampi, CL alias Cicilia, SS alias Saafa, SL alias Lela, BP alias Parasan dan RA alias Royke. Informasi yang diperoleh, pemeriksaan kepada ketujuh penggawa rumah rakyat Kota Multi Dimensi itu, guna mencari tahu ke mana aliran dana PD Pasar Manado yang dikeluarkan calon tersangka DS alias Didi, saat menjabat Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Manado. Pemeriksaan terhadap ketujuh legislator itu, juga berdasarkan keterangan Didi yang mengakui, sejumlah legislator sempat meminta jatah ketika dirinya memegang jabatan Dirut.

Di tahap periksaan pertama, Ginting membenarkan telah mengambil keterangan para legislator. Kata Ginting, saat menjalani proses pemeriksaan, ada oknum legislator yang mengaku mengambil jatah di PD Pasar hanya saat momentum tertentu. Namun, ada yang juga yang ditengarai menjadikan PD Pasar sebagai ATM.

Sementara itu, HK alias Kawalo saat dihubungi awak media belum lama, tak menampik jika dirinya pernah diperiksa Kejari terkait kasus tersebut. Hanya saja, Kawalo membantah kalau dia masuk sebagai anggota Pansus PD Pasar, saat itu. Berbeda dengan CL alias Cicilia. Ketika dihubungi via telpon selulernya, ia enggan memberikan tanggapan. Sementara itu, MK alias Tampi, enggan memberikan konfirmasi dengan dalih telah mengkonfirmasikan hal pemeriksaan dirinya kepada wartawan pos liputan dewan.

Persoalan korupsi di PD Pasar Manado mulai terkuak saat oknum Dirut, JK alias Kowaas, digiring ke meja hijau. Dalam prosesnya, JK akhirnya terbukti bersalah. Merasa tidak adil hanya dirinya yang dihukum, JK diduga ‘bernyanyi’ sehingga menyeret Didi.

Dituturkan JK, ada belasan miliar dana yang terindikasi tidak dipertanggungjawabkan Didi saat itu. Dengan perincian, kegiatan harian pasar, jasa kebersihan, jasa listrik dengan dana sebesar Rp6.989.542.000. Untuk sewa ruangan, jasa kebersihan ruangan MCK sebesar Rp438.993.600. Uang perikatan kontrak, sewa ruangan kios dan ruko sebesar Rp600.777.900. Jadi, menurut JK, semua itu tidak melewati proses pertanggungjawaban dari Didi.

Bahkan, JK membeberkan jika Didi pernah melakukan peminjaman ke pihak Bank BRI sebesar Rp1,2 Miliar. Tak hanya itu, JK merinci soal pendapatan 1 Januari hingga 23 Agustus 2014, harian pasar, jasa ke¬bersihan, jasa parkir, jasa listrik dengan total Rp7.032.565.000. Pada sewa ruangan, jasa kebersihan ruangan MCK sebesar Rp468.222.950. Uang perikatan kontrak, sewa ruangan kios dan ruko sebesar Rp140.433.700. Uang perikatan tahun 2013 dan 2014 sudah ditagih, namun dana sebesar Rp1.648.361.400 justru tidak disetorkan ke bagian keuangan. Sehingga, menurut JK, dana yang belum dipertanggungjawabkan Didi sekira Rp18 Miliar lebih.

Soal kicauan JK itu, Didi akhirnya menemui sejumlah awak media dan memberikan tanggapan balik. Saat itu, Didi menerangkan, uang belasan miliar tersebut telah digunakannya untuk keperluan institusi. Didi juga mengaku jika sejak dirinya menjabat Dirut menggantikan posisi JK pada tahun 2013 lalu, saldo kas PD pasar yang tersisa hanya Rp378 ribu.

Menurut dia, saldo itu telah ditandatangani Direksi, Kabag Keuangan serta tiga staf Bagian Keuangan. Didi juga mengungkapkan kalau saat itu BPK sempat mendapati ada dana sebesar Rp348 juta yang tak jelas mengalir ke mana. Masih Didi, keuntungan yang berhasil diraih PD Pasar selama dirinya menjabat sekitar  Rp14 Miliar. Semua dana, menurut Didi, digunakan untuk membayar gaji 243 pegawai serta biaya operasional. Sedangkan, soal pinjaman di bank, Didi mengklarifikasi, jika itu dipergunakannya untuk membayar gaji yang selama masa kepemimpinan JK belum terbayarkan selama 2 bulan. “Gaji sebulan untuk karyawan Rp600 juta. Jadi 2 bulan Rp1,2 miliar,” aku Didi, menanggapi tudingan yang dilayangkan JK.(rhendi umar)

 

Banner Media Sulut

Komentar

Banner Media Sulut

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.