Sejumlah perwakilan ormas adat di Sulut yang difasilitasi Kapolda Irjen Pol. Bambang Waskito berdialog dengan Gubernur Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw, Ketua DPRD Sulut Andrey Angouw, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut, Sekdaprov Edwin Silangen

Pemerintah Didesak Pertegas Bingkai Kebhinekaan

Massa Guncang ‘Gedung Putih’, Gubernur Janji Sikapi Aspirasi

 

Laporan: Rikson Karundeng

Gelombang aksi beruntun mengguncang Bumi Nyiur Melambai. Gubernur dan Wakil Gubernur  Sulawesi Utara (Sulut) jadi titik sasar ‘serangan’ massa. Sikap ‘manis’ top leader Sulut terhadap Fahry Hamzah terus digugat. Komitmen bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila ditegaskan.  

 

Demo penolakan Wakil Ketua DPR RI, Fahry Hamzah, Sabtu (13/5) akhir pekan lalu berlanjut. Senin (15/5), sejumlah massa mendatangi Kantor Gubernur Sulut. Hasrat mereka bisa bersua dengan Sulut 1 dan mencurahkan keluh serta kekesalan. Namun, ratusan aparat dilengkapi sejumlah mobil water canon, mobil anti huru hara yang telah bersiaga di pusat pemerintahan Sulut itu sejak pagi tak mengizinkan massa memasuki halaman Kantor Gubernur di Jalan 17 Agustus Manado.

 

Terpantau ada dua kelompok masyarakat yang turun dalam aksi kali ini. Forum Peduli Rakyat Minahasa serta Gabungan Ormas Adat dan Masyarakat Sulut.  Dalam orasinya, pendemo meminta agar pemerintah Sulut mempertegas bingkai kebhinekaan dan melawan provokasi yang berpotensi memecah-belah rakyat Indonesia, termasuk Sulut. Dengan tegas massa menyatakan, menolak paham radikalisme dan NKRI harga mati.

 

Sekira pukul 15.00 Wita, 9 orang perwakilan massa pendemo difasilitasi Kapolda Sulut Irjen Pol. Bambang Waskito untuk berdialog dengan Gubernur Olly Dondokambey dan jajaran.

 

Di hadapan Gubernur Olly Dondokambey, Wagub Steven Kandouw, Ketua DPRD Sulut Andrey Angouw, Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut, Sekdaprov Edwin Silangen dan sejumlah pejabat Pemprov Sulut, di ruang kerja gubernur, perwakilan massa mencurahkan segala tuntutannya.

 

“Kami senang karena gubernur meminta maaf kepada seluruh tou Minahasa yang telah merasa terluka atas kehadiran dan penjemputan Fahry Hamzah di tanah Toar Lumimuut, sekaligus mengklarifikasi bahwa kedatangan Fahri bukan agenda pertemuan dengan gubernur atau Pemprov Sulut,” ungkap sejumlah perwakilan massa usai menggelar dialog.

 

“Sebagai sahabat maka gubernur menjemputnya dan atas pertimbangan staf-stafnya bahwa keadaan akan baik-baik saja karena elemen masyarakat sudah tidak mempersoalkannya. Pemprov setuju dilaksanakan Kongres Minahasa Raya untuk sikap tegas Sulawesi Utara atas kondisi bangsa dan kelompok radikal. Soal penyelesaian Kampung Texas, akan diselesaikan dengan mengundang semua ormas-ormas adat dan pihak terkait,” beber mereka.

 

Tampak hadir sebagai perwakilan massa di antaranya, Allan Parinusa, Berty Lumempouw dan sejumlah tokoh ormas adat lainnya.

 

Sementara, Gubernur Olly Dondokambey kepada wartawan mengaku

sangat merespon aspirasi yang telah disampaikan dan akan menyikapinya dengan bijaksana.

 

"Saya tadi sudah menerima langsung para perwakilan pendemo dan saya kira itu sangat bagus bagi kita karena telah menyampaikan, menginplementasikan kegundahan mereka selama ini,” aku Dondokambey.

 

“Sebagai rakyat Indonesia yang menjaga Pancasila, mereka melihat selama ini terjadi ketimpangan dalam persoalan hukum dan intoleransi dalam keberagaman jadi mereka merasa terganggu. Jadi sikap itulah yang mereka munculkan karena juga mereka bukan anggota DPR jadi mereka menyampaikan di jalanan dan itu kami tampung," tandasnya.

 

Gubernur juga mengakui, penyampaian aspirasi masyarakat itu disupportnya dengan catatan menjaga ketertiban, agar kemananan di Sulut tetap terjaga. "Tidak ada masalah. Sabtu kemarin saja saya datang di tengah-tengah para pendemo karena saya tahu rakyat Sulawesi Utara ini cinta Gubernur dan Wakil Gubernur," terang Dondokambey.

 

Kapolda Sulut, Irjen Pol. Bambang Waskito ketika memberikan sambutan di hadapan para pendemo, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi karena aksi tersebut berjalan baik dan aman sesuai prosedur.

 

"Di dalam pertemuan dengan perwakilan (pendemo) dan Pak Gubernur ada beberapa permintaan dan oleh pemerintah provinsi merespon bahkan akan menyampaikan ke pemerintah pusat," jelas Waskito. (*)

 

Banner Media Sulut

Komentar