Sosialisasi tentang berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan di Kota Tomohon

Pemkot Dorong Soliditas Pengusaha-Pekerja

Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan

 

Tomohon, MS

Peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan bersifat urgen. Untuk menguatkan pemahaman pengusaha dan pekerja di Kota Tomohon, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) menggelar sosialisasi tentang berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan. Kegiatan itu dilaksanakan di Kantor Disnaker, Jumat (28/4).

Kepala Disnaker Jeane A Bolang SH dalam laporan, tujuan dari sosialisasi untuk memberikan pemahaman tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai UU Nomor 2 tahun 2004, agar sikap bagi pengusaha dan pekerja dalam mengelola usaha dan melaksanakan pekerjaan tercipta suasana kerja yang kondusif. Selain itu, mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadlian.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Tomohon Ir Harold Victor Lolowang MSc saat membuka kegiatan itu mengatakan, kehadiran para pekerja, pengusaha dan narasumber merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi Pemkot Tomohon. Kegiatan ini, menurut dia, sebagai bentuk perhatian pembangunan ketenagakerjaan di bidang hubungan industrial syarat kerja dan pengupahan yang akan mencarikan solusi penyelesaian ketenagakerjaan atau perselisihan hubungan industrial yang kompleks. Sehingga, mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, adil dan murah sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2004 yang khusus mengatur perundingan bipartit, arbitrase, konsiliasi dan mediasi untuk masalah ketenagakerjaan.

“UU Nomor 2 tahun 2004 khusus mengatur perundingan bipartite, abritase, konsiliasi dan mediasi untuk masalah perselisihan hubungan industrial, pengadilan khusus dalam lingkungan pengadilan negeri, berwenang memeriksa, mengadili, memutus perselisihan hubungan industrial, sehingga penyelesaian masalah dengan bekerjasama dan para para pihak yang bersengketa diharapkan membangun hubungan yang terus berlanjut dengan baik melalui penyelesaian secara bipartite, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan mengutamakan win-win solution, tidak ada menang ataupun kalah,” terang Lolowang.

Sekdakot berharap para pekerja dan pengusaha dapat memahami dan menerapkan hasilnya di lingkungan tempat bekerja. Sebagai narasumber Dra Anisa Moerio, mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulut, Dr Tommy Sumakul, SH MH, Akademi Fakultas Hukum Unsrat Manado, Kepala Unit BPJS Kesehatan Meisra Kaparang, unsur BPJS Ketenagakerjaan serta para pengusaha dan pekerja.(victor rempas)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.