Clay Dondokambey dan Netty Pantouw

Pemprov-Deprov Protes Ombudsman

Standar Pelayanan Publik Rendah

 

Manado, MS

Langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) memasukan daerah Nyiur Melambai di daftar pelayanan publik terendah, memicu reaksi. Penetapan ini disebut masih minus rincian hasil penilaian. Terlebih, tidak dijelaskannya secara detail, kabupaten/kota serta instansi yang kinerjanya di bawah standar.   

Respons balik itu datang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut.  Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Protokol, Kerjasama dan Komunikasi Publik Setdaprov Sulut, Clay June Dondokambey, mempertanyakan hasil penilaian lembaga Ombudsman yang menempatkan Sulut pada zona merah atau predikat kepatuhan rendah dalam memenuhi standar pelayanan publik. Menurutnya, hasil penilaian secara rinci seharusnya disampaikan juga kepada Pemprov Sulut. Hal itu karena selama ini, pelayanan publik aparatur pemerintah dipandang cukup baik sehingga memperoleh penilaian memuaskan dari lembaga penelitian luar negeri.

"Kami menghargai penilaian yang dilakukan seluruh lembaga negara termasuk Ombudsman. Tapi penilaiannya berdasarkan apa, ya itu harus jelas," tandas Clay di Kantor Gubernur, Manado, Kamis (7/12) siang.

 

"Bahkan hasil penelitian Lee Kuan Yew school of public policy dalam publikasi Asia Competitiveness Institute (ACI) menempatkan Sulut pada posisi 4 government and institutional setting ranking," sambungnya.

 

Clay berharap, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) tidak mengeluarkan pernyataan yang bukan menjadi kewenangan mereka. Supaya tidak menimbulkan spekulasi dan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

 

Bagi dia, kewenangan Ombudsman hanya sebatas memberikan rekomendasi, bukan mengeluarkan pernyataan kepada publik. Lembaga pengawasan pelayanan publik ini pula disarankan agar memperhatikan sejumlah penghargaan pemerintah pusat kepada Gubernur Olly Dondokambey. Itu sebagai bukti komitmen Pemprov Sulut menomorsatukan pelayanan publik.

Seperti penghargaan Kementerian PU-PR karena telah berkontribusi memberikan kemudahan layanan perizinan untuk pembangunan perumahan. Kemudian Penghargaan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Kemendagri sebab berhasil menjamin kebebasan hak sipil. Selanjutnya penghargaan Anugerah Kita Harus Belajar (KIHAJAR) 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di situ menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi dunia pendidikan dan kebudayaan serta berbagai penghargaan lainnya.

 

Hal senada diungkap Sekdaprov Sulut, Edwin Silangen. Pihak Ombudsman Sulut disarankannya memahami kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Makanya, baik diminta ataupun tidak, Ombudsman juga harus memberikan resume/laporan tertulis kepada gubernur.

 

"Jika belum sempat bertemu gubernur, toh bisa melalui pejabat Pemprov terkait dengan bidang tugas Ombudsman. Dalam hal ini Biro Organisasi Kepegawaian yang membawahi Sub Bagian Pelayanan Publik," tandas Silangen.

 

Bahkan berdasarkan informasi dari Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian terungkap, Ombudsman Sulut turut diikutsertakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Sulut. Seperti dalam hajatan Gelar Inovasi Pelayanan Publik di Provinsi Sulut beberapa waktu lalu.  Ombudsman Sulut turut menjadi juri/penilai.

 

Terkait aspek ketaatan yang menjadi indikator penilaian dari Ombudsman, Silangen menerangkan, Pemprov Sulut dari tahun 2009 sudah melaksanakan pelayanan publik. Itu dibuktikan balai mata dinas kesehatan, Samsat Kota Manado, Catatan Sipil Kota Manado dan Tata Usaha Pimpinan Setdaprov Sulut. Instansi ini mendapat penghargaan citra pelayanan publik atau CPP dari kementrian PAN (sekarang Kompetisi Inovasi pelayanan publik). Tahun 2016 sesuai dengan Undang-Undang (UU) 23 penjabaran peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016, telah dibentuk sub bagian pelayanan publik jabatan struktural eselon 4.

 

"Bahkan sejak tahun 2009 Pemprov Sulut telah malaksanakan program kegiatan untuk menunjang perbaikan kualitas pelayanan publik sampai tahun 2017," ujarnya.

 

Sementara, Anggota Komisi I DPRD Sulut, Netty Pantouw mengatakan, seharusnya ada penjelasan secara rinci kabupaten/kota dan instansi yang pelayanan publiknya rendah. Bila tidak ada penyampaian maka sulit melakukan perbaikan kinerja. “Kalau hanya secara umum bahwa Sulut masuk terendah pelayanan publik, kan sangat bertolak belakang dengan pemberian nilai bagus kepada Kota Manado yang dalam hal ini tidak berdiri sendiri tapi ada dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulut,” ungkap dia, Kamis (7/12), di ruang kerjanya.

 

Seharusnya menurut Netty, setiap laporan masyarakat harus dicek dan diadakan klarifikasi dengan satuan kerja atau kabupaten/kota terkait,  kemudian diberikan arahan. Ia mengakui, sangat setuju untuk masukan yang diberikan pihak Ombudsman. Pemerintah Provinsi (Pemprov) pun dipandangnya bisa membuka diri. “Hanya saja perlu diberitahukan kabupaten/kota mana yang tidak memenuhi syarat dalam pelayanan publik terbaik itu. Supaya mereka bisa berbenah,” ucap anggota Dewan Provinsi (Deprov) Dapil Minahasa Utara dan Bitung itu. 

 

Ombudsman sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, menetapkan enam provinsi dengan predikat kepatuhan rendah dalam memenuhi standar pelayanan publik. Hal ini dilakukan setelah Ombudsman membuat survei standar pelayanan publik pada Mei hingga Juli 2017. Enam Pemprov yang masuk zona merah tersebut adalah Papua, Sulawesi Utara, Papua Barat, Maluku Utara, Kalimantan Utara dan Maluku. Daerah tersebut dinilai Ombudsman belum melengkapi persyaratan pelayanan publik yang baik, seperti kejelasan waktu pelayanan. “Jadi misal kita urus SKCK (Surat Keterangan Catatan Kriminal) atau KTP (Kartu Tanda Penduduk), kita tanya kapan selesainya, dia jawab nggak tahu," ujar kata komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala, Selasa (5/12).

 

Ombudsman pula menemukan ketiadaan petugas pelayanan di lokasi. Kemudian terkait ketiadaannya fasilitas khusus, seperti toilet dan jalur untuk penyandang disabilitas serta ruangan untuk ibu menyusui, yang tersedia di kantor-kantor pelayanan publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sulut, Helda Tirajoh sebelumnya juga menuturkan, Provinsi Sulut masuk rapor merah atau tingkat kepatuhan terhadap UU masih rendah. "Pemprov Sulut nilainya merah untuk pelayanan publiknya," ujarnya.

Ia menjelaskan, Ombudsman melakukan survei semua organisasi perangkat daerah yang menyelengarakan pelayanan publik. "Yang dinilai itu kepatuhan terhadap UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kalau masih merah berarti belum patuh," ungkapnya.

 

Ada tiga kriteria yang biasanya menentukan keberhasilan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Di antaranya, zona merah dengan total nilai 0 hingga 50, zona kuning 51-80 dan terakhir zona hijau yang nilainya dari 81 hingga 100. (arfin tompodung)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado