Gubernur Olly saat menghadiri Rakornas, kemarin.

Penanganan Konflik Sosial Tanpa Kekerasan Fisik Digaungkan

Dondokambey Hadiri Rakornas Tim Terpadu di Jakarta

 

Manado, MS

Komitmen menyelesaikan konflik di lingkungan masyarakat tanpa tindakan fisik disepakati. Itu tersaji dalam Rapat Koordinasi (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2017 yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri),  Tjahjo Kumolo.

Seusai membuka secara resmi kegiatan yang ditandai pemukulan gong, Mendagri turut melakukan penandatanganan kerja kesepakatan menghentikan kekerasan fisik dan perlindungan dalam penanganan konflik. Pelaksanannya Rakor itu, di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (15/3) kemarin. Dihadiri Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan sejumlah bupati / walikota dari Sulawesi Utara. 

Dalam Rakornas ini Mendagri meminta, seluruh tim terpadu penanganan konflik sosial untuk terus melihat perkembangan dinamika di daerah. “Rakornas ini semata-mata untuk mengupdate kembali permasalahan dan tantangan yang kita hadapi,” ungkap Mendagri.

Adanya tim terpadu Mendagri berharap, segala bentuk konflik yang terjadi di daerah dapat diselesaikan dengan cepat. Makanya, kepala daerah perlu berperan aktif menjaga stabilitas di daerahnya. Mendagri juga menyebutkan tentang pentingnya keterpaduan dalam menciptakan keamanan di daerah.

“Kepala daerah, Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), jangan hanya serahkan stabilitas ini pada kejaksaan dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) saja ataupun kepolisian saja tetapi harus terpadu,” ujar dia.

Sementara, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, Soedarmo berharap, dengan rakornas ini, tercipta koordinasi, sinergi dan komunikasi.

Rakornas menurut dia, sebagai pertemuan untuk mengevaluasi hasil laporan kepala daerah terhadap penanganan konflik.

“Evaluasi hasil laporan kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota akan kita jadikan rujukan dalam penanganan konflik yang diperkirakan akan terjadi,” ujar Soedarmo.

Turut serta dalam penandatanganan kesepakatan penanganan tanpa kekerasan itu yakni kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta TNI beserta Badan Intelijen Negara (BIN). (sonny dinar)

Banner Media Sulut

Komentar