Suasana Workshop Swara Parangpuan.

Penanganan Layanan Kesehatan Masih Memiriskan

  • Swara Parangpuan Dorong Pembentukan Forum Koordinasi

Manado, MS

Penindakan terhadap masalah kesehatan dinilai belum maksimal. Beragam keluhan masyarakat serta temuan kasus jadi bahan bukti dan evaluasi. Realisasi program pemerintah terkait layanan kesehatan masih jauh dari harapan.   

Gambaran ini tersaji dalam workshop yang digelar Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Swara Parangpuan, bertajuk 'Membangun Sinergitas Antara Penyelenggara JKN-BPJS dengan Pengguna Layanan', di kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (8/3). Kegiatan ini dalam rangka  Hari Perempuan Internasional.

TEMUAN KASUS ‘CACAT’ PELAYANAN BERTUMPUK

Menarik, hasil penggalian informasi Posko Pengaduan Layanan Kesehatan BPJS beberapa Kelurahan di Kota Manado, terkuak sederet persoalan. Zanjabil Wakid selaku penanggung jawab survei Swara Parangpuan, merinci sejumlah temuan masalah di lapangan itu.

"Pelayanan di rumah sakit terkadang tidak sesuai kelas rawat. Pasien Kelas 1, 2 dan 3 terkesan berbeda penanganannya. Masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki BPJS dan ingin menjadi peserta BPJS Mandiri namun hanya bisa menanggung sebahagian keluarga saja. Seringkali ditemukan kasus kamar penuh di rumah sakit. Berapa lama pasien peserta BPJS bisa menggunakan fasilitas rawat inap, tidak diketahui pengguna BPJS,” ucap Wakid.

Seringkali, kondisi obat tanggungan BPJS kosong di rumah sakit. Pelayanan kadang seolah membedakan antara pengguna BPJS KIS dan BPJS Mandiri. “Banyak kartu BPJS KIS saat dipergunakan berobat ke rumah sakit, dinyatakan tidak aktif. Penanganan pasien yang rawat jalan dan indikasi masih rawat inap atau pasien masih merasa sakit tapi sudah dipulangkan dokter," ungkap dia.

Total jumlah sampel yang pernah mendengar tentang BPJS 94,8 persen. 5,2 persen tidak pernah mendengar. Responden yang mengatakan pernah mendengar JKN/BPJS, hanya 69,1 persen yang adalah anggota BPJS. Ini berarti jumlah peserta BPJS masih belum maksimal, masih ada masyarakat belum menjadi anggota BPJS. Alasan warga belum menjadi anggota BPJS, paling besar karena tidak mengetahui prosedur pembuatan serta tidak mampu membayar Premi. Sosialisasi tidak maksimal. "Dari total jumlah sampel,  yang tahu prosedur layanan sebanyak 72,9% dan yang paham sampai pada pendaftaran hanya 37,6 persen,” tutupnya.

Sementara, dari  BPJS menerangkan, peserta JKN dijamin negara. Pihak BPJS mengelola program negara di bawah langsung presiden.  Pelaporan mereka dipantau staf kepresidenan. “Sekarang tidak ada lagi peserta BPJS namun yang ada hanyalah peserta JKN. Kami juga merencanakan kerja sama dengan pemerintah daerah terkait pendaftaran peserta melalui kecamatan," pungkas Ivana F Umboh, salah satu yang memaparkan materi.

SINERGITAS DIHARAPKAN MAMPU DIBANGUN MELALUI WORKHSOP

Menutup workshop, Direktur Swara Parangpuan,  Lili Jelaah menuturkan, dilakukannya kegiatan itu, dapat terbangun sebuah kesepakatan bersama terkait mengakomodir posko komunitas ke dalam forum yang sudah ada di BPJS. Serta merekomendasi, supaya memulai koordinasi secara intensif dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan terkait program lanjutan.

"Kami berharap berdasarkan survei dan kemudian kami mensosialisasikan hasil sehingga tidak ada pihak yang dipersalhakan, namun bisa mendapat solusi bersama antar penyelenggara kesehatan dengan masyarakat sebgai pengguna layanan," kuncinya.

Pemaparan materi menghadirkan tiga nara sumber, Zanjabil Wakid selaku penanggung jawab survey, BPJS Kota Manado Ivana F Umboh dan terakhir Dinas Kesehatan Kota Manado, dr Meidy S Wollah dengan moderator, Fitri Mamonto. Setelah pemaparan materi, dilanjutkan diskusi yang ditengahi Mun Djenaan terkait dengan sinergitas antara posko layanan pengaduan yang dibentuk Swara Parangpuan Sulut, bersama forum bentukan BPJS. Setelah disepakati, bahwasannya posko kemudian diakomodir ke dalam forum. Kegiatan ditutup ucapan terima kasih direktur Swara Parangpuan Sulut. (sonny dinar)

Banner Media Sulut

Komentar