Ferdinand Mewengkang

Penegak Hukum Didorong ‘Kuliti’ Penyalahgunaan Dandes

Gerak lembaga penegak hukum menelusuri penyimpangan dana desa (Dandes), kembali didorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Pihak penyidik diminta bisa menindakinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulut, Ferdinand Mewengkang, berterima kasih untuk pihak kepolisian yang telah menginisiasi penyelidikan masalah Dandes. Menurutnya, saat ini sudah waktunya kepolisian mencari tahu ke mana anggaran pusat untuk pemberdayaan masyarakat tersebut mengalir. “Supaya kita tahu, dana ini diperuntukkan untuk apa,” kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya ini, Rabu (16/8), di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, peruntukkan Dandes sudah diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketika mulai ada invertensi maka itu menyalahi aturan. “Saya juga baru dengar kalau memang itu (dandes, red) diatur-atur. Jelas itu sangat salah. Kan sudah ada pedoman peruntukkannya. Jadi menurut saya, sudah betul itu ditindaki karena penggunaan dana desa ada pedomannya,” tutupnya.

Diketahui sebelumnya, kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Sulut ke Kementerian Desa (Kemendes) Republik Indonesia, akhir pekan lalu, juga menanyakan tentang progress pengawasan Dandes di daerah-daerah. “Soal dana desa, di samping ada pendamping desa dari pusat, sudah dibentuk juga satgas dana desa. Nantinya satgas dandes ini akan dibentuk sampai ke daerah untuk meminimalisir penyalahgunaan dana desa,” ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Sulut, Jenny Mumek, baru-baru ini, menjelaskan hasil kunjungan mereka.

 “Diharapkan pemerintah desa juga harus melibatkan pendamping desa dalam administrasi dan penggunaan dana desa,” sambungnya. (arfin tompodung)

 

Banner Media Sulut

Komentar