Grace Punuh dan Gemmy Kawatu, usai dilantik, di kantor Gubernur, akhir pekan lalu.

Penempatan Pejabat Pemprov Disorot, Kandow : Tidak Masalah

Manado, MS

Rolling jabatan di jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (9/2) pekan lalu, menyita perhatian publik. Penempatan pejabat eselon II yang dinilai tak sesuai latar belakangan disiplin ilmu memicu respon miring. Sorotan salah satunya menyasar jabatan dr Grace Punuh yang kini dipercayakan menduduki kursi Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Provinsi setelah sebelumnya menjabat Kepala Dinas Sosial.

Ketua Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara (AGIS) Dr Arnold Poli menilai, penempatan jabatan itu kurang ideal, mengingat Kepala Disdika merupakan seorang dokter dan tidak pernah mempelajari ilmu pendidikan atau manajemen pendidikan. Raitman on the rait job dianggap telah dikesampingkan. Hasil uji kompetensi yang dilaksanakan Pemprov pun dipertanyakan.

"Jabatan Kepala Disdikda sama dengan jabatan Kepala Dinas Kesehatan yang memerlukan kemampuan teknik skill disamping manajerial skill yang sudah dimiliki. Tapi masalahnya manajerial skill ini, Disdikda jangan dijadikan laboratorium pejabat," sorot Poli.

"Ini urusan manusia kedepan, saya tidak persalahkan Grace Punuh tapi kebijakan ODSK. Ingat Disdikda Sulut sejak merdeka tidak pernah dipegang oleh profesi dokter. Kasihan ibu Grace yang belum pernah belajar manajemen pendidikan dan seluk beluk tentang pelaksanaan pendidikan. Ini yang pasti vadsun," katanya lagi.

Poli berpendapat, Kepala Disdikda pasti bertanya dari pengawas, guru dan Kepala Sekolah termasuk pemerhati pendidikan. "Saya bertanya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur apa yang menjadi dasar kebijakan ini diberlakukan, dihubungkan dengan program ODSK. Ingat 2 tahun terakhir ini dunia pendidikan Sulut dalam lomba olimpiade sains tidak mendapat kedali emas," tutur Poli.

Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandow saat dikonfirmasi menyatakan jika kebijakan ini sudah sesuai aturan. Karena menurutnya, Gubernur berkomitmen roling pejabat dilingkup Pemprov sebelumnya telah melalui usulan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan mekanisme lain sesuai aturan.

"Tidak masalah. Sebelum dilantik kita sudah melalui job fit, di tes disitu kapabilitasnya. Ternyata nilainya dokter itu (Grace Punuh, red) bagus. Nilainya tinggi, jadi tidak masalah," katanya.

Terpisah, Punuh saat diminta tanggapan mengatakan dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menjalani amanat pimpinan. "Jabatan itu kepercayaan yang diberikan Tuhan lewat pimpinan. Kami harus siap," ujar Punuh.

"Dengan latar belakang seorang dokter, kalau dilihat pendidikan dan kesehatan itu sebenarnya bagian dari indeks pembangunan manusia. Dimana kita bagian pilar menentukan maju tidaknya suatu daerah atau negara lewat indeks pembangunan manusia," tandasnya.

Dia menjelaskan, antara pendidikan dan kesehatan itu hampir serupa. "Beban kerja tentu bertambah, tapi jangan lihat anggaran tetapi bobot kerja karena seperi kata Wakil Gubernur, kita kerja dengan tulus, berkorban dan kita kejar target karena untuk Dinas Pendidikan berhubungan dengan target-target," paparnya.

"Itu jelas indikator-indikator yang harus kita akan konsolidasi agar supaya target-target yang sudah ditentukan lewat Nawacita ODSK lewat pendidikan dapat kita capai sesuai yang diharapkan dan bisa didukung oleh teman-teman di Dinas Pendidikan," kunci Punuh. (sonny dinar)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.