Kedua terdakwa saat menghadiri persidangan.(foto:ist)


Pengacara Kasus MTSN Kawangkoan Dituntut 3 Tahun

Manado, MS

Jerat hukum untuk dua oknum pengacara yang terlibat kasus korupsi Madrasah Tsnawiyah Negeri (MTsN) Kawangkoan, lumayan berat. Pada sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado, Kamis (18/5) kemarin, SK alias Sachlan, dan SG alias Sadiq, dituntut hukuman kurungan badan 3 tahun penjara.

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Minahasa, di bawah komando Kasi Pidsus Debby Kenap, mengajukan tuntutan dengan menggunakan dakwaan Ke 1 Primer Pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Terdakwa Sachlan dituntut 5 Tahun penjara, sedangkan terdakwa Sadiq 4 Tahun penjara. Keduanya juga dibebankan membayar denda Rp50 Juta rupiah subsidaer 6 Bulan penjara. Untuk uang pengganti Sachlan diwajibkan membayar Rp159 Juta dan Sadiq Rp25 Juta.

Jika keduanya tidak mengganti uang kerugian paling lambat 1 bulan setelah putusan hakim, maka vonis tambahan 1 tahun penjara kans menjerat keduanya. Setelah mendengar hal tersebut, Tim Pengacara terdakwa meminta Majelis Hakim untuk mengajukan pembelaan pada pekan depan. Sidang pun akhirnya ditutup

Diketahui, dugaan adanya keterlibatan dua oknum yang diketahui berprofesi sebagai pengacara itu, terkuak dalam fakta persidangan. Awalnya, mereka dihadirkan dalam status sebagai saksi. Hasil keterangan yang diperoleh, keduanya mengaku pernah menerima fee sebagai honor yang didapat sebagai pengacara dari pihak penjual. Padahal pihak penjual sendiri mengaku tak pernah menyewa pengacara dalam proses jual-beli lahan tersebut. Kuat dugaan, keduanya telah mengelabui pihak penjual guna memuluskan aksinya. Karena di hadapan penjual mereka mengaku sebagai pengacara dari pihak pembeli.

Selain itu Kegiatan tersebut diketahui tidak mengacu dari ketentuan peraturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, serta terjadi mark up harga tanah yang merugikan kerugian negara sebesar Rp374.431.000. Sebagaimana halnya terpidana Saadiyah, keduanya juga dijerat dengan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999, juncto (jo) pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (rhendi umar)

 

Komentar

Populer hari ini

Sponsors