Terdakwa Notje saat menghadiri persidangan sebelumnya.(foto: rhendy)

Pengacara Notje Tunggu Vonis Hakim

Manado, MS

Pertarungan sarat gengsi antara Tim Pengacara Wall Sumeisey dan Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Tomohon, segera berakhir. Sesuai jadwal, terdakwa pengacara Notje akan menjalani persidangan putusan pada pekan ini, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Manado.

Humas Pengadilan Tipikor Manado, Muh Alfi Usup, yang juga Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini menerangkan, pihaknnya telah mengagendakan sidang putusan. “Sesuai ini yang telah kita sepakati, pekan ini terdakwa Notje akan diputus,” jelasnya, Minggu (29/10) kemarin.

Ia pun memastikan putusan ini tidak akan memihak kepada siapapun. “Sekali lagi tidak ada yang memihak. Putusan kami sesuai dengan keadilan hukum,” tandas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung ini.

Sebelumnya, serangkaian agenda persidangan telah dilaksanakan, baik agenda eksepsi, pemeriksaan saksi, keterangan saksi ahli, pemeriksaan terdakwa, Tuntutan JPU, Pembelaan (Pledoy), Replik, Duplik. Masing-masing kubu pun telah memberikan pemahaman hukum terbaik demi meyakinkan Majelis Hakim Alfi Usup, Halidjah Waliy, Emma Eliana.

Kubu JPU telah menuntut terdakwa Notje dengan hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp200 Juta, subsidaer 3 Bulan penjara. JPU berkeyakinan kalau terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 21 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999.

Tak terima dengan tuntutan tersebut. Tim penasehat hukum terdakwa Notje Wall Sumeisey Cs, mengajukan nota pembelaannya.

Dalam isi pledoy tersebut, Sumeisey menyampaikan beberapa point yaitu memohon Majelis Hakim untuk melepaskan Notje dari jeratan hukum yang digunakan JPU.

Mengingat, saat mengeluarkan kalimat “Jangan tanda tangan BAP”, terdakwa Notje dalam posisi menjalankan tugas profesinya sebagai Advokat. Terlebih lagi, kalimat yang dilontarkan Notje kepada sejumlah saksi yang menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Tomohon, tanggal 18 Agustus 2016, berbentuk saran atau legal advice. Dan dalam fakta persidangan, sama sekali tidak terbukti kalau kalimat yang diucapkan terdakwa itu, disertai dengan bentuk ancaman atau paksaan. "Apa yang dikatakan terdakwa masih dalam batas kewajaran dan tidak bisa ditafsir sebagai bentuk pelanggaran terhadap pasal 21 UU Tipikor," jelas Sumeisey, di hadapan Majelis Hakim Alfi Usup dan Hakim Anggota Halidjah Waliy dan Emma Eliana.

Selain itu, Tim PH yang berjumlah lebih dari 5 orang itu, pada bagian kesimpulan pledoinya memohon Majelis Hakim untuk mengambil kebijakan putusan onslag. “Tim Penasehat Hukum terdakwa, berkesimpulan dan memohon putusan Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini yang amar putusannya sebagai berikut: Menyatakan perbuatan terdakwa Notje terbukti tetapi terdakwa tidak dapat dipidana. Oleh karena itu melepaskan terdakwa Notje dari segala tuntutan hukum. Memulihkan hak terdakwa Notje dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya,” tandas Sumeisey.

Menurut dakwaan JPU, terdakwa Notje telah mengarahkan para saksi untuk tidak menandatangi BAP, saat proses pemeriksaan berkas korupsi Jerry Item gencar diusut penyidik Kejari Tomohon. Keberatan dengan hal itu, pihak Kejari Tomohon langsung memproses hukum terdakwa Notje.(rhendi umar)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.