Suasana pembahasan para angkot sopir Manado dan legislator. (foto : devy kumaat)

Per 1 Juni, Pasar Karombasan Baru Resmi Ditempati

Diharapkan 'Berantas' Kemacetan

Manado, MS

Kabar gembira bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Karombasan. Sebab per 1 Juni 2018, pasar ini resmi ditempati pedagang. Hal itu, setelah pihak Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Kota  Manado bersama sopir-sopir trayek khusus yang masuk di Pasar Karombasan, mengadakan pertemuan dengan legislator dan instansi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota  Manado, Senin (14/5) kemarin. Sebelumnya diketahui pasar tersebut sempat ditunggu sejak 8 bulan lalu.

"Kami sendiri ketika pertemuan tadi meminta kepastian dari permintaan para sopir, kapan penyerahannya, karena betul juga disampaikan kalau masalah kemacetan membayangi serta kerusakan jalan menonjol," kata Pimpinan Rapat Lily Binti.

Lanjut dia, pemerintah sudah dimintakan pula memberi ketepatan waktu, dimana dua pihak yang menjalani di pasar, selain sopir angkot dan pedagang mengaku puas dengan hasil pertemuan tersebut.  Menarik, saat perjalanan pertemuan itu, sempat diwarnai-warnai perang argumen sesama legislator. Meski begitu semua tujuan sama untuk mendapatkan kepastian.

Terkait hal itu, Ketua Organda Manado Terry Umboh, menyatakan kalau badan jalan memang menganggu siapa saja penggunanya jika dijadikan tempat berjualan para PKL. "Seperti dilihat dan sudah ditinjau, bangunan telah berdiri jadi percepatan waktu memang diharapkan," ujarnya dia sembari menambahkan, Organda Manado sudah mendesak agar badan jalan itu bisa dikosongkan sehingga tidak menimbulkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan warga.

Mendapati komentar demikian, Asisten I Sekretariat Daerah Kota (Setdakot) Manado Micler Lakat menegaskan, kalau masalah teknis bangunan segera dibereskan. Dijelaskan, sesuai koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Manado, dalam seminggu ini segera diperbaiki. Dengan demikian para pedagang dapat berangsur-angsur dipindahkan. "Jika selesai mekanismenya maka terhitung 1 Juni jalan sudah bisa dilalui sepenuhnya tanpa pedagang," serunya.

Namun, nada pesimis terus muncul karena mekanisme penyerahannya tak semudah membalikkan telapak tangan. Seperti diungkapkan legislator Hengky Kawalo, yang menurutnya jumlah pedagang sekarang belum tentu mencukupi lapak-lapak di bangunan baru tersebut. Pasalnya, sekitar 1100 pedagang yang ada dan bangunan lapak tersedia hanya diantara 500 sampai 600 buah.

Padahal, dua dinas seperti Disperindag dan Dinas PUPR masing-masing mengantongi pembiayaan menganggarkan pembangunan masing-masing Rp9 miliar lebih dan Rp14 miliar lebih. Tambahnya, porsi-porsi siapa yang menempati, warga bermukim di Pasar Karombasan harus diperhitungkan. "Terlalu cepat kelihatannya, dan sesuai penyampaian pimpinan rapat kami akan mengawalnya," tandasnya. ( devy kumaat)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.