Depri Pontoh dan Hamdan Datunsolang

Perang Opini, Datunsolang-Pontoh Pecah Kongsie

Kaidipang, MS

Lawan bisa jadi kawan dan kawan bisa jadi lawan. Tidak ada lawan dan kawan yang abadi dalam dunia perpolitikan. Yang abadi hanyalah kepentingan semata. Ungkapan tersebut layak disematkan pada kedua tokoh politik ternama di Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Hamdan Datunsolang (HD) dan Depri Pontoh (DP). Keduanya saling serang opini kala mereka telah mengembar-gemborkan kesiapan mereka untuk maju dalam perhelatan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 nanti. Sebelumnya mereka adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati periode 2008-2013 yang diketahui hubungan mereka sangat baik dan akur. Tapi sayang, mereka harus pecah kongsi dan saling baku hantam dengan melontarkan statemen kritis, demi menggaet hati para konstituen Bolmut.

Pelak saja, suhu politik di Bolmut kian memanas. Hal ini berangkat dari saling tuding antara Bupati aktif Depri Pontoh (DP) (2013-sekarang) dengan mantan bupati Bolmut periode 2008-2013, Hamdan Datunsolang (HD) tentang proses pemerintahannya masing-masing.

Anehnya saling tuding ini dipertontonkan oleh kedua figur tersebut disampaikan di depan publik. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bupati Depri Pontoh, saat menyampaikan sambutan pada pesta perkawinan di Desa Kuala Kecamatan Kaidipang pada Senin (20/11) kemarin malam.

Dia menyampaikan saat ini ada tudingan miring terhadap Pemerintahan sekarang ini (2013-2018,red) amburadul. Tudingan yang dilontarkan HD tersebut membuat DP meradang. Sontak saja DP menilai jika tudingan HD sudah mengarah pada fitnah, karena tidak mendasar. DP mengaku pihaknya menerima jika itu adalah sebuah kritikan, namun yang dilontarkan oleh HD adalah tudingan miring.

"Saya dengar sendiri rekaman suara pak Hamdan yang menuding pemerintahan saat ini amburadul yang disampaikan oleh HD pada saat hajatan di Desa Minanga Kecamatan Bintauna belum lama ini,” pungkas Depri.

Lebih lanjut disampaikan DD, jika pada tahun 2008 Bolmut mendapat opini Disclaimer, 2009 WDP, tahun 2010 TW. Tahun 2011 dan 2012 Bolmut mendapat Disclaimer lagi.

“Artinya Masa Pemerintahan HD pengelolah Keuangan yang amburadul, namun saat saya menjadi Bupati di Bolmut merubah kondisi Keuangan yang buruk yang terjadi pada tahun-tahun dan berhasil mendapat Opini terbaik dari BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Apa yang tuding oleh HD kepada Pemerinta saat ini sangat tidak wajar," tegas papa Adit sapaan akrabnya.

HD yang juga mantan bupati Bolmut saat dikonfirmasi oleh sejumlah awak media mengatakan, bahwa apa yang disampaikan oleh DP diberbagai hajatan, karena DP saat itu dalam keadaan emosi.

“Bukan saya yang menyampaikan Pemerintahan DP amburadul, namun yang menyampaikan ada Auditor BPK-RI saat bertemu di salah satu acara di Manado. Pada saat Pemerintahan saya dua kali mendapat penghargaan dari BPK-RI. Pemerintahan HD-DP pada waktu itu fungsi Pengawasan Wakil Bupati tidak jalan, karena pengawasan Pengelolaan Keuangan tidak jalan. Saya mempunyai data semua, karena waktu itu saya sebagai Bupati," tepis Hamdan.

Sementara itu Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Bolmut Rusmin Nur Mokodompis, berharap agar kiranya perseteruan tersebut segera diakhiri dengan jalan duduk bersama.

“Keduanya merupakan publik figur yang ditokohkan di daerah ini, jika keduanya saling tuding dan tidak mau duduk bersama, maka jelas masyarakat yang akan dirugikan,” pungkas Mokodompis.

Menurutnya jika kisruh ini tidak akan segera diakhiri maka akan berdampak pada proses Pemilukada Bolmut nanti.

“Mari kita berfikir secara jernih atas setiap persoalan yang terjadi, jika tidak maka rakyat lah yang akan dirugikan, apa jadinya jika Pemilukada yang kita idam-idamkan harus tercoreng, dan kepada seluruh elemen masyarakat Bolmut mari kita merapatkan barisan untuk bersama-sama turut mensukseskan Pemilukada yang sudah di depan mata tanpa harus tergiring dengan isu-isu yang membuat perpecahan,” pinta Mokodompis. (Nanang Kasim)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado