Perbatasan Rawan, Mendagri Minta Daerah Antisipasi Kelompok Fundamentalis

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan indikasi peningkatan kelompok fundamentalis sebagai penyebab konflik sosial di Indonesia. Tjahjo menyebutkan peningkatan konflik dilakukan kelompok fundamentalis yang berbasis keagamaan.

"Rembesan kelompok fundamentalis juga harus diperhatikan," kata Tjahjo dalam rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/3). Kelompok fundamentalis ini, ucap Tjahjo, kerap masuk melalui daerah perbatasan.

Kemendagri menggelar rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Ia meminta tim yang terdiri atas kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan TNI serta bekerja di bawah koordinasi kepala daerah itu meningkatkan koordinasi. "Karena dinamikanya tidak hanya hari per hari, tapi juga menit per menit," ujarnya.

Deputi II Bidang Dalam Negeri BIN Thamrin Marzuki juga menuturkan adanya indikasi menguatnya kelompok radikal berbasis keagamaan. "Kelompok radikal ini menuntut khilafah islamiah dan berbasis komunitas yang mengancam ideologi Pancasila."

BIN, kata Thamrin, tengah memetakan potensi konflik serta mengefektifkan forum komunikasi pemerintah pusat dan daerah untuk meredam konflik, selain melakukan operasi intelijen. Lembaga telik sandi ini juga telah menyusun Satuan Tugas Harmoni BIN yang bertugas menguatkan wawasan kebangsaan dan menghilangkan paham sektarian. "Pembentukan Satgas Harmoni agar konflik itu tidak timbul di tengah masyarakat." 

Tjahjo menyatakan penanganan konflik sosial harus bersinergi, terpadu, dan terkoordinasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dari tingkat pusat sampai daerah. "Rapat koordinasi ini memperbarui kembali (data mengenai) tantangan yang kita hadapi."(tmp)

Banner Media Sulut

Komentar