Noprianto Sihombing

Perkara Korupsi ADD/DD Sea Satu Tunggu Putusan Pengadilan

Tondano, MS

Proses persidangan perkara dugaan korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) tahun 2015 di Desa Sea Satu, Kecamatan Pineleng, dipastikan segera tuntas. Kasus yang menyeret oknum Hukum Tua berinisial RR alias Ronald ke 'kursi pesakitan' itu diketahui telah bergulir sejak November 2017 silam di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Manado. Kini, hasil akhir perkara tersebut tinggal menunggu putusan dari Majelis Hakim.

"Semua proses persidangan sudah selesai dijalani, mulai dari dakwaan, pemeriksaan saksi hingga tuntutan jaksa. Sekarang kita tinggal menunggu jadwal dari majelis hakim untuk persidangan terakhir dengan agenda pembacaan putusan," beber Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa, Noprianto Sihombing SH,MH, Selasa (15/5) kemarin.

Dikatakannya, dalam proses persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 1 tahun 2 bulan dan denda Rp50 juta subsider 2 bulan. "Karena dari hasil penyelidikan kejaksaan, perbuatan terdakwa telah melanggar undang-undang Tipikor sehingga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp77.819.157," kata Sihombing.

Terbongkarnya dugaan penyimpangan ADD-DD yang menjerat oknum Hukum Tua Desa Sea Satu ini berawal dari proses penyidikan Kejari Minahasa pertengahan 2017 silam. Terdakwa Ronald diduga telah menyelewengkan dana bantuan pemerintah pusat yang digulir pada medio 2015. Atas perbuatannya, tersangka didakwa telah melanggar primair pasal 2 Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan subsidair pasal 3 Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk diketahui, dugaan Tipikor itu dilakukan tersangka atas pengelolaan ADD-DD tahun 2015 lalu. Tersangka diduga sengaja menyalahgunakan pengelolaan keuangan dari dana tersebut. Hasil temuan kejaksaan, dalam pengeluaran keuangan, untuk pekerjaan fisik tak sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPj). Sedangkan pekerjaan yang dilakukan yakni dua unit drainase, tiga unit betonisasi jalan, satu unit talud serta proyek pengerasan jalan. (jackson kewas)


Komentar