Dicky Paseki

Persoalan Kependudukan di Tikela Teratasi

Tondano, MS
Polemik data kependudukan yang sempat menyembul di Desa Tikela, Kecamatan Tombulu, langsung direspon Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa. Upaya jemput bola dengan melakukan perekaman kependudukan secara mobile membuahkan hasil yang memuaskan.
 
Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekdakab Minahasa, DR Denny Mangala M.Si saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (12/3), mengaku persoalan tersebut sudah diatasi.
 
"Sudah dilakukan mobile service terkait perekaman data kependudukan di wilayah tersebut oleh Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil). Pekan lalu mereka sudah turun langsung ke lapangan," ujar Mangala.
 
"Respon masyarakat di sana positif, meski ada satu dua orang yang masih menolak. Tapi secara umum masyarakat menyambut baik pelayanan mobile tersebut," tambahnya.
 
Aksi tersebut dilakukan untuk menjawab permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa yang mengeluhkan adanya sejumlah warga di Desa Tikela dan Sawangan yang belum memiliki dokumen kependudukan sehimgga menghambat proses pemuktahiran data pemilih untuk Pilkada Minahasa 2018.
 
"Untuk hak pilih tentu tetap menggunakan asas domisili. Karena mereka secara administratif tercatat sebagai warga Minahasa, tentunya harus menyalurkan hak pilih disini," papar Mangala.
 
Komisoner KPU Minahasa, Dicky Paseki SH.MHyang juga selaku Koordinator Wilayah 5, juga mengakui jika permasalah yang ditemui di dua desa tersebut sudah dikoordinasikan dengan Pemkab Minahasa dan sudah direspon lewat perekaman data secara mobile oleh Dinas Dukcapil.
 
"Kalau mereka sudah pro aktif dalam status kependudukan, maka pasti kita akan layani. Nanti yang belum terdata bisa dimasukkan pada tahapan tanggapan masyarakat terkait DPS (Daftar Pemilih Sementara)," kata Paseki.
 
Selain di Tikela, persoalan pelik menurut dia ditemui di Desa Sawangan, tepatnya di Perumahan Mahkota Siau. Dimana dalam pemuktahiran data waktu lalu, dari sebanyak 195 Kepala Keluarga (KK) hanya 35 diantaranya yang bersedia didata.
 
"PPDP mengeluh karena mereka diintimidasi penduduk disana, alasannya mereka tak ingin dimasukkan dalam daftar pemilih. Ini juga yang kita harapkan ada progress dari perekaman data kependudukan mobile," ujarnya.
 
Namun bagi dia, KPU telah melakukan tugas sesuai aturan yaitu melakukan pemuktahiran data.
 
"Prosedurnya pun kita ikuti, yaitu saat ditemukan ada masalah, kami langsung mengambil sikap untuk mengkoordinasikan dengan pemerintah. Jadi kami harap ada kesadaran dari masyarakat disana untuk mengikuti mekanisme yang berlaku yaitu memperhatikan asas domisili," harap Paseki. (jackson kewas)

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado