Wilford Siagian

Perusahaan Diminta Perhatikan CSR

Tondano, MS
Iklim investasi di Kabupaten Minahasa semakin hari semakin cerah. Indikator tersebut nampak dari meningginya minat para investor, baik lokal maupun nasional, yang datang menanamkan modal usahanya di Tanah Malesung.
 
Seiring dengan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa meminta pihak perusahaan agar memperhatikan kewajiban-kewajibannya, baik dari sisi perizinan, lingkungan, maupun kontribusi perusahaan bagi masyarakat sekitar.
 
"Salah satunya pemberian CSR (Corporate Social Responsibility) dari pihak perusahaan kepada masyarakat. Itu harus diperhatikan," ungkap Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Minahasa, DR Wilford Siagian.
 
Meski bukan suatu syarat wajib, pemberian CSR bagi masyarakat dinilai merupakan wujud kepedulian pihak perusahaan untuk berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
 
"CSR harus ada, cuma proporsinya kita tidak tentukan tapi disesuaikan dengan pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Bentuknya pun bermacam-macam, bisa berupa bantuan pendidikan, infrastruktur, ataupun dalam bentuk lainnya. Tergantung dari penilaian perusahaan itu sendiri," sebut salah satu pejabat senior di lingkungan Pemkab Minahasa itu.
 
Sementara dari sisi perizinan, Siagian menyebut pemerintah memiliki tim monitoring dan pengawasan yang tugasnya melakukan pendataan bagi perusahaan yang belum memiliki izin.
 
"Memang kalau CSR itu relatif, tapi kalau soal perizinan itu wajib hukumnya bagi semua perusahaan. Makanya kita ada tim untuk mengecek perusahaan-perusahaan di wilayah Minahasa, mana yang sudah berizin dan mana yang belum," katanya.
 
Memang tak ditampiknya bahwa ada sejumlah tempat usaha yang disinyalir ilegal atau beroperasi tanpa izin. Salah satu yang sementara dibidik pemerintah yakni vila-vila di wilayah Mandolang dan Tombariri.
 
"Tahun lalu kan kita prioritas di wilayah Tondano, tapi untuk tahun ini atas instruksi pak bupati kita akan razia di kecamatan Mandolang dan Tombariri, karena disinyalir disitu banyak vila yang dibangun namun belum memiliki IMB. Itu yang akan kita cek nanti di lapangan," lugasnya.
 
Pihaknya telah meminta camat di 2 kecamatan tersebut agar memasukkan data laporan semua bangunan dan tempat usaha di masing-masing wilayahnya.
 
"Kalau laporan dari dua kecamatan ini sudah masuk maka kita akan segera action. Pokoknya dalam waktu dekat, karena sampai saat ini data yang masuk baru kecamatan Mandolang, jadi kita tinggal menunggu laporan dari camat Tombariri baru turun melakukan penyisiran serentak di dua wilayah tersebut," ujarnya.
 
Dalam pengecekan nanti, jika ada bangunan atau tempat usaha yang kedapatan tidak memiliki izin, maka pemerintah kata dia akan melakukan tindakan tegas sesuai prosedur yang berlaku dalam aturan perundang-udangan.
 
"Pertama kita akan mengirim surat pemberitahuan yang sifatnya mengajak pemilik bangunan atau tempat usaha untuk mengurus izin. Sesuai prosedur kita menyurat sebanyak tiga kali. Nanti jika memang tidak ada niat baik dari pemilik untuk mengurus izin baru kita ambil sikap tegas yaitu menutup tempat usaha," tegas Siagian.
 
Tak hanya itu, kedepan pihaknya akan melakukan razia perizinan tempat-tempat usaha di kecamatan lainnya. Namun mengingat wilayah Minahasa cukup luas, Siagian meminta adanya peran aktif dari instansi yang terkait dengan perizinan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
 
"Saya berulang-ulang kali meminta dinas terkait agar lebih sering turun ke lapangan untuk mengecek dan mengumpulkan data tempat-tempat usaha, mana yang sudah berizin dan mana yang belum. Kan ada bidang pengawasan yang tugasnya mengawasi masalah perizinan di tiap tempat usaha," lugas Siagian. (jackson kewas)

Komentar