Tjahjo Kumolo (Ist)

Pilkada 2017 Rawan, Mendagri Warning Gubernur

Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 rawan resiko. Berbagai potensi ledakan diendus pemerintah pusat. Para kepala daerah pun diwarning. Termasuk Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey.

Penegasan itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Kordinasi dan Dialog terbuka Gubernur seluruh Indonesia  di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Kamis (24/11).

Mendagri Tjahjo Kumolo, minta para Gubernur waspadai rawan resiko Pilkada 2017 dan sukseskan implementasi Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar  (Saber Pungli).

Rakergub menjelang akhir tahun  2016 ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan titik berat pada pembahasan atas dinamika  politik dalam negeri menjelang Pilkada serentak tahun 2017 serta penguatan tata kelola pemerintahan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang baik dalam program implementasi kinerja Saber Pungli.

"Kami menginstruksikan kepada seluruh Gubernur untuk berkoordinasi dengan aparat keamanan guna melakukan deteksi dini melalui pemetaan potensi instabilitas dan dinamika politik lokal serta aspek  pemanfaatan modal sosial, guna  mempererat komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat," tandas Kumolo.

"Langkah tersebut sebagai upaya menjaga stabilitas politik dalam negeri menjelang Pilkada serentak tahun 2017," tutur Mendagri.

Kabag Humas Pemprov Sulut, Roy Saroinsong, yang mendampingi Gubernur Olly Dondokambey dalam Rakor tersebut, mengungkapkan jika Mendagri ikut memaparkan bahwa pemerintah memandang perlu perhatian kepala daerah atas 4 Area  Rawan Resiko Pilkada serentak 2017 di antaranya,  faktor gangguan alam dengan cuaca buruk, gunung meletus, gempa bumi, banjir.

"Kedua, faktor keamanan seperti terorisme, separatisme, radikalisme, unjuk rasa, konflik komunal, penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak," kata Saroinsong, mengutip penyampaian Mendagri.

"Ketiga, faktor politik-hukum, permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) dan keempat, faktor lainnya seperti distribusi logistik terhambat, rendahnya partisipasi, netralitas penyelenggara juga adanya kemungkinan intervensi asing," terangnya.

Di samping itu, Mendagri yang turut didampingi Ketua KPK RI Agus Rahardjo pada Rakorgub ini, menghimbau para Gubernur se-Indonesia, disamping tugas menjaga stabilitas politik dalam negeri, juga wajib mensukseskan Program Saber Pungli yang ditetapkan Presiden RI dalam Keppres No. 87/2016, di daerah masing-masing dengan meningkatkan pembinaan dan pengawasan, khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki resiko terjadinya pungli.

Menurut Saroinsong, Mendagri juga menjelaskan, terdapat area yang perlu mendapat perhatian tersendiri dari para Kepala Daerah meliputi, pertama, perizinan dengan fokus penerbitan izin mendirikan bangunan, penerbitan izin gangguan, penerbitan izin trayek, penerbitan izin pertambangan, penerbitan izin sektor perhubungan darat, rekomendasi  sengketa tanah dan penerbitan izin usaha.

"Kedua, hibah dan bantuan sosial, dengan fokus, pencairan dana hibah, bantuan sosial dan pemotongan dana bantuan sosial. Ketiga, kepegawaian, dengan fokus mutasi pegawai, kenaikan pangkat, promosi jabatan dan pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan serta Pegawai Tidak Tetap," jelas Saroinsong.

"Keempat soal pendidikan, dengan fokus pencairan bantuan operasional sekolah dan pemotongan uang makan guru. Kelima Dana Desa dengan fokus pemotongan dana desa, pengambilan bunga bank pada penempatan dana desa," paparnya.

Keenam soal pelayanan publik, dengan fokus, penyaluran beras miskin, pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan, retribusi pedagang kaki lima dan pelayanan SAMSAT. Ketujuh, pengadaan barang dan jasa, dengan fokus perencanaan pengadaan dan penentuan pemenang.

"Untuk mensukseskan program Saber Pungli, Mendagri mengharapkan para Gubernur segera melakukan sosialisasi, pencegahan serta penindakan atas area-area yang dianggap beresiko terhadap pelayanan publik," aku Saroinsong.

Lebih lanjut dijelaskan Saroinsong,  para penyaji dan nara sumber lainnya dalam pengarahan tersebut di antaranya sejumlah Kementerian dan Lembaga yakni, Menkopolhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Komjen Pol Budi Gunawan, Kepala BNPT Suhadi Alius. (tim ms)

 

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado