Pleno KPU Minahasa dalam rangka penetapan Pedtek Mutarlih

Pilkada 2018, Pemilih Harus Miliki e-KTP

KPU Minahasa Tetapkan Pedtek Mutarlih

 

Tondano, MS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahas terus mematangkan semua kesiapan demi suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Setelah sebelumnya menetapkan  pedoman teknis (Pedtek) tentang tahapan Pilbup dan Pedtek sosialisasi dan partisipasi masyarakat, kini pihak KPU Minahasa kembali menambah daftar Pedtek yang siap digunakan dalam tahapan Pilbup Minahasa.

Rabu (9/8) kemarin, tepatnya di Ruang Baku Beking Pande Rumah Pintar Pemilu, pihak KPU Minahasa menggelar rapat pleno terkait penetapan Pedtek Pemutakhiran Data Pemilih (Mutarlih).

Rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Minahasa Meidy Yafeth Tinangon serta dihadiri lengkap oleh empat komisioner lainnya menetapkan Pedtek yang akan menghasilkan output berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang notabene merupakan jumlah suara yang akan diperebutkan oleh pasangan calon nantinya.

Ketua Divisi Perencanaan dan Data yang bertanggungjawab untuk kegiatan Mutarlih, Lord Arthur Malonda, memaparkan beberapa poin krusial dalam pedoman teknis yang ditetapkan terkait dengan syarat pemilih dan proses Mutarlih serta upaya mengadministrasikan data pemilih dengan baik.

"Terkait syarat didaftar sebagai pemilih diantaranya umur tujuh belas tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah pernah kawin, tidak sedangbterganggu jiwa dan ingatan,  berdomisili di Kabupaten Minahasa dengan bukti KTP elektronik," ungkap Malonda.

Ditanya soal bagaimana jika ada wajib pilih yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Malonda menjelaskan bahwa pemilih dapat menggunakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. "Kalau pihak Dukcapil belum bisa mencetak e-KTP karena masalah teknis, maka bisa menggunakan surat keterangan. Intinya wajib pilih harus memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), makanya harus melakukan perekaman e-KTP," urainya.

Dengan syarat tersebut, Malonda berharap supaya penduduk dapat pro aktif melakukan perekaman e-KTP dan Dinas Dukcapil bisa mengoptimalkan proses perekaman supaya pendataan pemilih juga berjalan lancar. (jackson kewas)

Banner Media Sulut

Komentar