Pilkada Serentak, KPK Ingatkan Inkumben Soal Dana Bansos

ALIRAN dana batuan sosial (Bansos) rawan disalahgunakan. Utamanya, jelang iven politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018. Untuk itu, pengawasan berlapis wajib dilakukan bagi kepala daerah (inkumben) yang akan bertarung kembali.

Demikian Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha, Kamis (7/12). Dia mengakui, biasanya penyaluran dana bansos meningkat saat pilkada. Ia menduga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye terselubung.

"Memang dulu di tahun 2013 kita pernah melakukan penelitian, di mana satu tahun menjelang dan pada saat pilkada, penyaluran dana bansos meningkat. Ada dugaan bahwa dana bansos digunakan sebagai alat untuk para incumbent sebagai kepentingan kontestasi politik," beber Asep.

Meningkatnya jumlah penyaluran dana bansos saat pilkada tak lantas masuk kategori korupsi. Sebab, sambung dia, tidak ada produk hukum yang mengatur tindakan tersebut. "Tidak ada unsur pasal korupsi yang mengatakan bahwa tidak boleh (dana bansos) karena naik 100 persen, maka disebut korupsi," ucap Asep.

Menurut dia, KPK bisa melakukan tindakan jika dalam penyaluran dana bansos itu terlihat ada niat atau mens rea (niat jahat) dari sang pemberi. "Tapi kalau misalnya dalam penyaluran jelas ada mens rea, digunakan pribadi dan lainnya, maka bisa dikaitkan (korupsi)," tutur dia.

Asep menegaskan pihaknya selalu mengingatkan kepala daerah atau pemberi bansos terkait hal tersebut. Termasuk melakukan pengawasan di lapangan agar tidak terjadi penyalahgunaan. "Setiap tahun kita selalu menyampaikan, tahun kemarin juga ada, tahun depan juga. Kita mengingatkan potensi kerawanan dana hibah. Teman-teman di daerah pasti mengawal dan menginformasikan terus," tandas Asep.(dtc)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado