PILPRES MENGERUCUT TIGA KANDIDAT

Jakarta, MS

Tensi politik jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019, makin meninggi. Manuver politik kian gencar dilakoni oleh figur-figur yang bakal jadi penantang Joko Widodo (Jokowi) di pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu. Mengingat, Eks Gubernur DKI Jakarta itu dipastikan akan kembali turun arena.

Itu menyusul keputusan sejumlah partai besar yang telah menyatakan dukungan kepada Jokowi untuk maju di Pilpres 2019 mendatang. Seperti Partai Golongan Karya (Golkar), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Hati Nurani Rakyat (Hanura). Dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun diyakini akan tetap mengusung mantan Walikota Solo tersebut.

Sederet nama kandidat bakal capres telah digaung-gaungkan. Yang paling menonjol, sosok Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) serta  Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, disebut-sebut akan menjadi pesaing utama Jokowi.

Pilpres 2019 pun kian mengerucut pada tiga kandidat capres. Itu menyusul sepak terjang PAN, yang terus berseberangan dengan pemerintah. Meski PAN masuk dalam koalisi partai pendukung pemerintah. “Kelihatannya, arah PAN di Pilpres berbeda. Kemungkinan mereka akan mengusung capres sendiri dengan menggandel parpol lain. Nyatanya sudah berapa kali PAN tidak seirama dengan parpol pendukung pemerintah. Mulai dari UU Pemilu tentang presidential threshold dan parliamentary threshold hingga Perppu Ormas yang menjadi UU,” tanggap Taufik Tumbelaka, salah satu pemerhati politik jebolan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kepada harian ini, Rabu (1/11) kemarin.

“Apalagi dalam Rakernas PAN baru-baru ini sudah menyatakan dukungan kepada Ketumnya (Zulkifly Hasan, red), untuk maju Pilpres. Zulkifly juga kelihatannya makin rutin turun ke daerah-daerah dan  intens sosialisasi di medsos (Media sosial, red).  Jadi Zulkifly berpeluang maju. Tinggal mencari cawapres dari parpol lain yang mempunyai suara di DPR, agar bisa mengusung kandidat capres dan cawapres nanti,” sambungnya.

Pun begitu, PAN harus berkoalisi dengan parpol yang memiliki suara signifikan di DPR untuk memenuhi syarat mengusung capres dan cawapres yakni 25 persen suara nasional atau memiliki 20 persen kursi di DPR. Mengingat jumlah kursi PAN di DPR hanya 48 kursi atau 8,6% dan suara nasional 9.481.621 atau 7,59 persen.

 “Peluang PAN tinggal menggandeng PKB, yang mempunyai 8,4 persen kursi DPR dan Demokrat yang memiliki 10,9 persen kursi di DPR. Tentu dengan menawarkan kursi Cawapres. Apalagi, jumlah kursi Demokrat yang lebih besar,” urainya.

“Bisa juga ada parpol atau anggota dewan dari parpol yang telah menyatakan dukungan ke Jokowi membelot. Sebab politik itu dinamis. Setiap waktu bisa berubah. Semua itu karena kepentingan,” timpal putra Gubernur pertama Sulawesi Utara itu.

Sementara salah satu capres rival Jokowi lainnya, diyakini adalah Prabowo. “Kalau Prabowo pasti akan maju. Kan beliau capresnya Gerindra. Kemungkinan besar Prabowo akan diusung oleh Gerindra dan PKS. Karena hubungan kedua partai itu sangat harmonis. Dari segi   jumlah kursi Gerindra dan PKS di DPR yang mencapai 113 kursi setara 20,17, tentu sudah bisa mengusung  pasangan capres dan cawapres,” bebernya.

Lanjut Bung Taufik, sapaan akrabnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan menjadi king maker di Pilpres. Presiden Indonesia dua periode itu dinilai akan menjadi penentu Pilpres 2019 akan diikuti 2 pasang kandidat atau tiga kandidat. “Kalau Demokrat menyatu ke Jokowi atau ke Prabowo, maka kemungkinan besar hanya akan ada dua kandidat yang bertarung di Pilpres. Sebab jika hanya PAN dan PKB yang koalisi, tidak akan memenuhi syarat pengusungan Capres,” tandasnya.  

“Kecuali ada parpol yang telah menyatakan dukungan ke Jokowi, beralih dukungan koalisi PAN-PKB. Seperti PPP, Nasdem atau Golkar. Sekali lagi politik itu dinamis. Setiap saat, setiap waktu bisa berubah. Tergantung deal-deal politik,” tandasnya.

Fenonema itu juga diakui Tjahjo Kumolo. Politisi senior PDIP itu pun memprediksi akan ada tiga pasang calon di Pilpres 2019. Thahjo yang kini menjabat menyebut partai-partai pendukung Presiden Joko Widodo saat ini belum tentu solid saat menghadapi Pilpres 2019. "Saya sebagai Mendagri mencermati paling banyak akan muncul besok ada tiga pasang calon. Apakah koalisi bersama dengan Pak Jokowi ini solid, belum tentu," tanggapnya.

Tjahjo lantas membeber analisisnya tentang tidak solidnya partai pendukung pemerintahan saat ini pada Pilpres 2019 nanti. Menurutnya, ada ketua umum partai politik pendukung pemerintahan saat ini yang ingin menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden.

Selain itu, di antara ketua umum partai politik pendukung pemerintahan saat ini juga ada yang ingin menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi. "Karena koalisinya ini semua juga berebut siapa yang akan diposisikan sebagai wapres Pak Jokowi," katanya.

Karena itu Tjahjo mengatakan, konstelasi politik sangat cair dan partai pendukung Presiden Jokowi saat ini bisa saja punya pilihan lain pada Pilpres 2019. "Masih cair, sangat cair sekali," pungkas ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 itu.

BAKAL CAWAPRES MULAI BERMANUVER

Tak hanya bakal calon presiden (capres) yang getol bergerilya. Bakal calon wakil presiden (cawapres) juga mulai unjuk taring. Safari politik serta berbagai trik pencitraan makin intens dilakukan.

Teranyar sepak terjang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali bergerilya politik dengan menemui sejumlah tokoh, mulai dari Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, hingga Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Malah putra SBY itu sempat mengunjungi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Rutan Mako Brimob Kalapa Dua Depok.

Manuver AHY itu disebut-sebut terkait dengan Pilpres. Elit Demokrat pun tak menampiknya.

Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto menyebut gerilya politik AHY merupakan dorongan dari kader-kader muda. Demokrat memandang sudah saatnya yang muda memimpin Indonesia.  "Itu dorongan dari bawah, dari kader, bahkan lebih banyak dari kawula muda yang banyak mendorong beliau jadi next leader. Karena, sudah saatnya Indonesia juga mempunyai leader yang masih muda, yang trengginas, yang cakap dan yang juga dalam hal ini cerdas," ujar Agus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11) kemarin.

Menurut Agus, apa yang dilakukan AHY bukan paksaan dari partainya. AHY, kata Agus, didorong kader muda untuk terus bergerilya politik.  "Kalau saya melihat, itu sebenarnya banyak dorongan dari kawula muda bahwa baik dari kader PD, bahkan dari kader partai lain pun banyak juga yang mendorong beliau untuk menjadi next leader," sebut dia.

Sebelumnya, sosok Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo yang dielus-elus untuk menjadi Cawapres. Sedikitnya ada tiga parpol yang telah memberi sinyal untuk mengusung Jenderal Gatot menjadi Cawapres. Masing-masing dari  PPP, PAN dan Nasdem.  Namun Jenderal Gatot, masih enggan memberi tanggapan lebih menyangkut hal itu.

Ia mengaku masih konsen pada tugas dan tanggung-jawabnya sebagai Panglima TNI. Selain itu, Panglima Gatot menyebut tidak etis bila dirinya diperhadap-hadapkan secara politik dengan Jokowi dan JK, sebagai pimpinannya.

Sedangkan salah satu cawapres yang ikut mencuat yakni Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.  Cak Imin sapaan akrabnya, terus mendapat dukungan dari kader PKB untuk maju di Pilpres. Mantan Wakil Ketua dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dinilai layak cawapres.

"Ya kami akan terus memperjuangkan Cak Imin Cawapres, tentu dengan capaian prestasi, kita juga menunjukkan kembali apa yang dilakukan konsolidasi partai tidak ada konflik seperti Golkar dan PPP," timpal Politikus PKB Maman Imanulha.

AHY BERGERILYA, GERINDRA DAN PKS ‘TERUSIK’

Gerilya politik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke sejumlah tokoh politik, terkesan cukup mengusik elit Partai Gerindra dan PKS. Apalagi,  manuver AHY disebut-sebut terkait Pilpres 2019.

"Gerilya cuma kan membawa nama institutnya, kemudian berkomunikasi. Saya kira baik-baik saja. Kami juga melakukan hal yang sama. Pak Prabowo juga datang dengan tokoh-tokoh yang lain atau tokoh-tokoh lain juga datang ke Pak Prabowo. Bukan hal baru," tanggap  Waketum Gerindra Fadli Zon  menyikapi gerilya politik AHY kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11) kemarin.

Menurut Fadli, AHY mempunyai potensi di bidang partai politik. Meski begitu, Fadli menuturkan masih terlalu pagi untuk menyebut AHY sedang diorbitkan ke politik. "Ya semua tokoh-tokoh politik kan punya potensi di partai-partainya masing-masing. Masih terlalu pagi untuk membuat suatu judgement (AHY diorbitkan ke politik)," timpalnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid juga angkat suara.  Menurutnya AHY kepada sejumlah tokoh bangsa tak perlu dikaitkan dengan pencapresan putra SBY itu di Pemilihan Presiden 2019. Menurutnya, jika AHY memutuskan maju dalam Pilpres justru cukup berisiko.

"Kalau menurut saya beliau kan kemarin ke JK sebelumnya ke Jokowi saya kira kok tidak otomatis ya beliau mencari tiket menuju ke 2019. Karena kan pasti beliau tahu menuju 2019 itu masih dalam tanda kutip rentangnya panjang ya," kata Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu kemarin.

Meski demikian, Hidayat menyambut positif langkah AHY sowan ke sejumlah tokoh dan negarawan. Hal itu diyakini bisa menghilangkan anggapan publik bahwa ada permusuhan antar tokoh politik. "Setelah itu maka rakyat pun tidak kemudian tidak berada dalam posisi mencurigai memperbesar jarak ketidakberkawanan," ujar Hidayat.

PKS akan mendorong AHY untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan banyak tokoh bangsa. Pertemuan para tokoh, kata Hidayat, dapat menghidupkan demokrasi dan tidak terjebak dalam radikalisme.

"Kita dorong semakin banyak lagi beliau bertemu dengan semakin banyak pihak. Sangat baik sehingga warga bangsa tahu kita punya banyak pemimpin itu banyak kok," tandas Wakil Ketua MPR ini.(dtc/kcm/mrd/tim ms)


Komentar