PIMDEKOT MINTA SESUAI MEKANISME

Terkait Pembuatan Jalur Ambulans

Manado, MS

Polemik pembangunan jalur khusus ambulans di ruas jalan Trans Sulawesi tepatnya di Kecamatan Malalayang, terus bergulir. Meski begitu, sederet harapan disampaikan sejumlah pihak, agar proyek ini mengacu pada mekanisme.

Seperti diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado, Danny Sondakh. Menyikapi pembuatan jalur ambulans tersebut, dia berharap, agar dilandasi aturan yang jelas. "Dari kedudukan apa pun, alangkah baiknya jangan sampai salah aturan. Diawali dengan koordinasi yang jelas," ungkap Sondakh, Selasa (20/3) kemarin.

Selanjutnya, politisi handal Partai Golkar ini berharap, polemik pembangunan jalur khusus ini bisa tuntas. Artinya, dibutuhkan kesepakatan bersama dalam mendapatkan titik temu, sehingga tidak berdampak persoalan di kemudian hari. "Intinya, pakai ketentuan sehingga tak tabrak aturan," pinta Sondakh.

Di sisi lain, pengamat Politik Pemerintahan Manado Terry Umboh mengakui, dukungan terhadap pembangunan jalur khusus ambulans. Dengan adanya jalur tersebut,  kemacetan bakal dieliminasi.

Umboh yang juga Ketua Organda Sulut ini menambahkan, sejumlah sopir merasa keberatan dengan adanya pembatas di lajur jalan tersebut. “Mereka keberatan dengan pembatas karena akan membebani kemacetan di sepanjang jalan,” terangnya.

Untuk diketahui, regulasi yang wajib diperhatikan dalam pembangunan jalur khusus ini, yakni Undang Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, khususnya status jalan nasional. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV Sulut-Go. Kemudian, adanya berita acara penghapusan barang atau aset milik negara, kemudian dilakukan pembongkaran. Untuk ruas jalan nasional dimaksud, antara Jalan RW Mongisidi  di pertigaan Patung Piere Tendean menuju Malalayang dan T Wangko.(devy kumaat).


Komentar