PKS-GERINDRA ‘CURI START’

Jakarta, MS

 Tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), belum dimulai. Pun begitu, manuver politik semakin gencar diperagakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Teranyar, gerakan beraroma kampanye via media sosial (medsos) massif dilakoni oleh elit dari dua parpol yang telah komit melawan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 mendatang.

Meski belum mengumumkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), para petinggi dari kedua parpol koalisi itu, getol menyosialisasikan gerakan #2019GantiPresiden secara terbuka di medsos.

Tak hanya di medsos, gerakan itu juga kini marak diproduksi dalam bentuk aksesori berupa kaus bertuliskan #2019GantiPresiden serta berbagai bentuk propaganda lainnya.

Walau manuver itu mendapat sorotan dari parpol pendukung Jokowi, karena dianggap belum masuk tahapan kampanye Pilpres, namun kubu PKS dan Gerindra menganggap itu sah.

"Pertama-tama kami ingin menegaskan gerakan #2019GantiPresiden adalah gerakan yang sah, legal dan konstitusional. Konstitusi kita di Pasal 22E menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan tiap 5 tahun untuk memilih salah satunya presiden dan wakil presiden," lugas  Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam keterangannya, Rabu (4/4) kemarin.

Salah satu konseptor gerakan #2019GantiPresiden itu menilai langkah itu demi kemajuan bangsa ke depan sekaligus kelanjutan dari Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Jadi ini gerakan yang menjelaskan urgensi #2019GantiPresiden dengan data, analisa dan dengan menyodorkan calon lain yang lebih baik agar dipilih pada Pilpres 2019. Ini bagian dari pendidikan politik bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk memilih yang terbaik,” paparnya lagi.

Demokrasi disebut memerlukan kompetisi. Dibanding Liga Inggris atau Piala Dunia 2018 sekalipun, menurutnya kompetisi Pilpres 2019 justru jauh lebih penting, lebih signifikan dan ber-impact tinggi bagi rakyat Indonesia.

“Jika selama ini rakyat mungkin dasar memilihnya karena pesona pribadi, ganteng, sederhana, pandai, figur, tegas, dan lain lain. Kita inginkan kompetisi yang lebih substansi dengan menelisik karaker kepemimpinannya, kualitas kepribadiannya, track record selama ini termasuk kebijakan, program hingga kecenderungannya,” lugas Mardani.

Ia pun mengklaim esensi gerakan #2019GantiPresiden adalah sehat dan baik bagi demokrasi. “Berkompetisi yang lebih substantif, yaitu kompetisi gagasan untuk menyelesaikan problem bangsa ini. Gagasan tentang utang negara, bagaimana gagasan soal dunia usaha, bagaimana gagasan soal demokrasi yang makin terancam,” urainya lagi.

“Ini juga kelanjutan dari gerakan 212 di DKI. Kita ingin membawa perubahan yang lebih baik terhadap kepemimpinan bangsa ini di 2019. Kepemimpinan yang mengedepankan aspek keimanan dan ketakwaan serta kedaulatan, kemandirian, dan keadilan sosial dalam memimpin dan mengelola bangsa ini,” timpalnya.

Diketahui, sebuah video produksi kaos sablon bertuliskan #2019GantiPresiden tengah viral. Kaos-kaos tersebut dijual online oleh salah satu tempat usaha kaos sablon.

Video yang viral itu memperlihatkan seorang pekerja tengah menyablon kaos bertuliskan #2019GantiPresiden dengan alat. Pada video berdurasi 31 detik itu tampak spanduk nama pihak yang memproduksi kaos-kaos tersebut, yakni Teguh KaosPolos.

Detikcom mencoba menghubungi nomor yang tertera di spanduk tersebut. Ternyata nomor tersebut merupakan nomor pemilik tempat sablon bernama Teguh.

Teguh membenarkan pihaknya memproduksi kaos-kaos #2019GantiPresiden. Dia juga membenarkan video yang viral memang diambil dari lapak tempatnya memproduksi kaos-kaos sablon.

Menurut Teguh, penjualan dia lakukan secara online, mulai dari Instagram, Facebook dan web. Sementara di aplikasi penjualan online, pihaknya memiliki reseller.

Teguh mengaku  kaos-kaos yang dijualnya tersebut banyak dipesan orang dari berbagai daerah di Indonesia, tapi tak merinci sudah berapa banyak jumlah kaosnya yang terjual.

Namun Teguh tak memberi informasi mengenai ide dari desain kaos yang berbau politik itu. Dia juga enggan menjawab saat ditanya lokasi tempat usaha sablonnya termasuk harga dari kaos-kaos yang diproduksinya itu. Tapi dari bio akun @teguhkaospolos, disebutkan lokasinya berada di Kampung Cilaku Empang, Cianjur Satu, Jawa Barat.

GERINDRA  TUDING PEMERINTAH JOKOWI PENUH DOSA

Gerakan #2019GantiPresiden tuai support penuh dari Partai Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto itu pun sangat bersemangat untuk mewujudkan gerakan ganti Jokowi akan terealisasi.

Malah Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, secara lantang menuding pemerintah Presiden Jokowi penuh 'dosa,  lantaran banyak tak menepati banyak janji.  "Saya kira memang sudah waktunya ganti presiden di 2019," ujar Fadli di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/4) kemarin.

Fadli menyebut pemerintah punya banyak sekali kekurangan. Dia menyebut Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tidak menepati banyak janji kampanye pada Pemilu 2014. "Kurangnya banyak banget, dong. Apa yang dijanjikan tidak terlaksana," tegas Fadli.

Wakil Ketua DPR ini lalu memerinci 'dosa' pemerintah yang tak tepat janji. Antara lain yang disebut soal rencana membuat Pertamina lebih hebat dari Petronas, yang diklaimnya tak terealisasi, dan janji pembangunan 50 ribu puskesmas. "Kalau saya rinci, dua hari bisa nggak selesai. Ada saya bukukan waktu itu janji-janji itu, ada 100 janji," ucapnya.

Meski demikian, dari 100 janji itu, Fadli mengakui beberapa di antaranya sudah terwujud. Dia hanya menyebut soal pewujudan Hari Santri Nasional. "Tapi waktu itu tidak bagi-bagi kursi menteri kepada parpol kan tidak terjadi, gagal. Jadi kan bohong itu namanya. Sudah terjadi kebohongan, sudah terjadi, bukan akan, tetapi sudah terjadi," klaim Fadli.

Jika Indonesia ingin lebih baik, kata dia, jalan satu-satunya ada saat April 2019. Pilpres 2019, menurut Fadli, harus disukseskan dengan mengganti presiden.  "Kalau mau Indonesia ini lebih baik, gantilah. Kan dulu juga ada janji tidak mau menambah utang, tapi nambah utang terus," timpalnya.

Senada dilontarkan Waketum Gerindra lainnya, Edhy Prabowo. "Gelang ganti presiden, ya. Kalau kita benar dong semangatnya, kita kan bukan pendukung pemerintah, semangatnya mengganti presiden, dong," kata Edhy kepada wartawan, Rabu kemarin.

Menurut Edhy, Ketum Gerindra Prabowo Subianto selalu memberikan kesempatan kepada pemerintah saat ini untuk bekerja dengan baik. Sayangnya, klaim Edhy, pemerintah banyak gagalnya.

Rakyat disebutnya makin hari makin susah. Edhy membeberkan sejumlah hal yang dinilai masih jadi persoalan, seperti harga BBM yang naik, tarif listrik yang semakin 'menyetrum' rakyat, dan harga pangan yang diklaim terus meroket. Itu dinilai sebagai bukti pemerintah saat ini tak optimal bekerja.

"Dari pertama Pak Prabowo kan selalu memberikan arahan. Kalau bagus, ya kita dukung terus, tapi kan selama ini ternyata nggak ada ya, jadi harus ganti presiden," tandasnya.

PARPOL PRO JOKOWI BEREAKSI

Gerakan #2019GantiPresiden yang kian massif, mendapat reaksi tajam dari parpol pendukung Jokowi. Itu menyusul aksi tersebut mulai diikuti dengan pembuatan kaus serta aksesoris #2019GantiPresiden serta bentuk propaganda lainnya.

Bagi PDIP, gerakan itu khususnya beredarnya kaus #2019GantiPresiden sebagai manuver yang menyedihkan. "Memang menyedihkan, tahapan kampanye pilpres dimulai saja belum. Yang ngebet ngalahin Jokowi punya tiket juga belum. Gagasan tandingan juga masih absen di wacana," tanggap politikus PDIP Eva Kusuma Sundari.

Eva juga menyoroti soal serangan yang kembali mulai banyak ditujukan ke Jokowi menjelang Pilpres 2019. Jokowi sendiri sudah mendapat dukungan maju sebagai capres pada 2019, yakni dari PDIP, Golkar, NasDem, PPP, dan Hanura.

"Fokusnya orang, Jokowi, sehingga serangan-serangan seputar fisik Jokowi atau menuduh hantu blau, mental maling. Harapan kita, tidak semuanya hanyut dalam diskursus paling rendah dalam debat, yaitu masalah orang (bergunjing, gossiping) karena tidak ada dampak mencerahkan/mencerdaskan," papar Eva.

"Harus ada yang arahkan tren untuk membahas gagasan sehingga memicu kecerdasan (vs memobilisasi sentimen kebencian)," imbuh anggota DPR itu.

Eva menyadari kritik diperlukan kepada pemerintah sebagai bentuk perbaikan sistem. Namun, menurutnya, itu harus sesuai dengan data dan fakta.  "Syukur-syukur adu gagasan perbaikan atau alternatif. Tapi ini hasilnya gaduh, bukan pemikiran-pemikiran dialektik. Ini fenomena miskin gagasan memang memprihatinkan," tambah Eva.

Wasekjen Golkar Ace Hasan Syadzily juga ikut bersuara lantang.  "Pak Jokowi kenapa harus diganti? Bukankah kinerja pemerintahannya dinilai rakyat sudah sangat memuaskan sebagaimana lembaga survei selama ini menunjukkan hal tersebut. Gerakan #gantipresiden itu kan sebetulnya gerakan politik yang bertujuan mendegradasi Pak Jokowi," singgung Ace yang partainya juga telah mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.

Sementara Ketum PPP Romahurmuziy (Rommy) menanggapi santai kemunculan gerakan #2019GantiPresiden. Ia memandang munculnya hastag-hastag merupakan hal biasa yang dibuat oleh lawan politik Presiden Jokowi sebagai sebuah proses demokrasi.

"Pasti yang melontarkan hastag itu adalah lawan-lawan politik Pak Jokowi dan itu hal yang biasa dalam demokrasi," tanggap Rommy di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu,  kemarin.

Rommy lantas mengungkapkan pihaknya juga memiliki hastag lain sebagai tandingan #2019GantiPresiden. Hastag tersebut yaitu #Lanjutkan212. Ia menjelaskan penggunaan angka 212 berasal dari periode Jokowi menjadi pemimpin.

"Kita juga punya hastag yang lain, yaitu #Lanjutkan212. Karena Pak Jokowi sudah dua periode memimpin Kota Solo, satu periode jadi Gubernur DKI Jakarta, dan insyaallah akan menjadi dua periode sebagai presiden," tandasnya.

KUBU #2019GANTIPRESIDEN DAN #JOKOWI212 DIUSUL DEBAT PUBLIK

Gerakan #2019GantiPresiden yang kain massif di medsos, mulai dilawan dengan #Jokowi212 dari kubu yang menginginkan Joko Widodo lanjut dua periode sebagai Presiden RI. ‘Kampanye’ yang makin ramai di medsos ditanggapi Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Sosok yang dikenal sangat vokal itu menilai gerakan kedua kubu lewat medsos, dianggap kurang seru. Fahri menantang kedua kubu untuk saling unjuk gigi lewat dunia nyata, melalui debat yang sehat.  "Kalau bisa dipindahkan dulu aja kepada diskusi ide antara yang ingin presiden diganti sama yang ingin mempertahankan presiden. Atur aja perdebatan dulu, kontennya dulu diperdebatkan, nggak usah gerakannya dulu," kata Fahri di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu kemarin.

"Suruh aja hadir di satu tempat ya kan, ngopi bareng, debat. Jangan debatnya di sosmed, terbatas, debatnya itu hadir di lapangan antara pendukung Pak Jokowi dengan yang menginginkan Pak Jokowi diganti. Bagus begitu," imbaunya.

“Debat terbuka akan menunjukkan kubu mana yang terbaik,” sambung kader PKS yang telah dipecat itu. Disinggung Fahri ada di pihak mana?  "Aku jadi moderator boleh. Kita lihat aja, paham nggak. Jangan-jangan dua-duanya nggak jelas," seloroh pria yang mengaku akan pensiun nyaleg dan akan jualan kopi itu.(dtc)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.