POLDA BUKA SEGEL PT CONCH, YASTI ANCAM BULDOZER


Lolak, MS
Aksi penutupan PT Conch North Sulawesi Cement (CNSC) oleh Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yasti Soepredjo Mokoagow, sepertinya baru episode awal. Babak selanjutnya, pembukaan segel dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut). Reaksi tegas pun diperagakan Mokoagow. Hari ini, bagunan perusahaan semen itu akan diratakan dengan tanah.

 

Kepolisian Resort (Polres) Bolmong, Selasa (6/6) kemarin, membuka kembali segel penutupan aktivitas PT CNSC, yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, Senin (5/6).

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bolmong, AKP Hanny Lukas, mengatakan dirinya hanya diperintahkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sulut soal pembukaan segel PT CNSC tersebut.

 

Menurut Hanny, penyegelan itu menyalahi aturan. Terlebih saat melakukan penutupan Senin kemarin, Pemkab Bolmong merusak beberapa fasilitas milik perusahaan.

 

"Saya hanya menjalankan perintah soal pembukaan segel. Seharusnya dalam mengeksekusi infrastruktur seperti kemarin, harus ada pendampingan yang berdasarkan putusan pengadilan, karena itu masuk dalam kategori penyitaan," ungkapnya.

 

“Kan saya hanya menjalankan perintah dari Dirkrimum, untuk membuka semua penyegalan yang dilakukan Pemkab kemarin. Jadi lebih detailnya silahkan konfirmasi ke Polda Sulut," sambung Hanny.

 

 

Diketahui sebelumnya, penyegelan yang dilakukan Pemkab Bolmong, disertai dengan pemasangan spanduk, yang bertuliskan penutupan sementara kegiatan, di depan pintu masuk area PT CNSC dan PT Sulenco Bohusami Cement di Desa Solog Kecamatan Lolak, Senin (5/6). 

 

Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Bolmong, Imran Nantudju, penutupan sementara kegiatan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan semen itu dilakukan hingga perusahaan melengkapi semua perizinan yang diwajibkan. “Ditutup sambil perusahaan melengkapi izin,” terangnya.

 

Saat ini kata Imran, tidak ada lagi aktivitas di perusahaan itu. “Hasil pantauan kami, mereka tidak beraktivitas lagi,” ujarnya.

 

Asisten Administrasi Pemerintahan Pemkab Bolmong, Chris Kamasaan, juga mengatakan penutupan kegiatan dilakukan karena perusahaan belum melengkapi perizinan. “Kita sudah sampaikan kepada pihak perusahaan bahwa lengkapi izin dulu, untuk sementara kita tutup kegiatan di perusahaan itu” jelasnya.

 

Sebelumnya, tidak adanya berbagai perizinan PT CNSC di Desa Solog Kecamatan Lolak membuat Pemkab Bolmong mengambil langkah tegas menutup bangunan-bangunan yang tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Bupati juga menghentikan serta memerintahkan personil Satpol-PP Bolmong menggembok alat berat yang sedang beroperasi.

 

“Perusahaan tidak mengantongi wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan izin usaha pertambangan (IUP), serta rekomendasi dari Bupati Bolmong untuk mendapatkan WIUP dan IUP sudah kadaluarasa atau habis masa berlakuknya sejak 26 November 2016,” beber politisi perempuan yang baru saja menduduki kursi Bupati Bolmong itu.

 

Tidak sampai di situ, Yasti bersama rombongan mengunjungi Pelabuhan Jeti Kaiya yang terdapat di belakang lokasi perusahaan itu, tepatnya di Kelurahan Inobonto Satu Kecamatan Bolaang. Di situ, Yasti mempertanyakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) pembangunan pelabuhan milik perusahaan. 

 

Menurut Yasti, dirinya akan menyurat ke Presiden Joko Widodo, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) soal berbagai pelanggaran investor di lapangan. “Kita akan menyurat soal kelakuan investor yang tidak mau mengikuti aturan,” sebutnya.

 

Aksi tegas Bupati Yasti yang didampingi sejumlah wakil rakyat Bolmong Senin (5/6), diketahui sempat berlangsung panas. Sikap sejumlah karyawan yang coba melakukan perlawanan jadi pemantik. Reaksi berang ikut ditunjukkan sejumlah masyarakat Bolmong yang melihat dari dekat proses penyegelan tersebut.

 

DIRKRIMUM: KITA MASUK UNTUK OLAH TKP

Pencabutan segel Pamkab Bolmong di PT Conch disebutkan berdasarkan perintah dari Polda Sulut. Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo, ketika dikonfirmasi Media Sulut, Selasa (6/6) tadi malam, menjelaskan dirinya belum menerima informasi terkait adanya pencabutan segel yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Namun Tompo menyebut, laporan masuk yang telah diterimanya, yaitu terkait pengrusakan yang dilakukan oleh rombongan Satpol-PP Bolmong pada tanggal 5 Juni 2016, pukul 10.00 Wita.

"Yang saya terima laporan pengrusakan pada perusahan PT CNSC yang dilakukan oleh Satpol-PP. Tapi yang pencabutan segel, saya belum terima informasi," aku Tompo.

Sementara itu, Dirkrimum Polda Sulut Kombes Pol Untung Sudarto saat dikonfirmasi perihal pencabutan segel tersebut, dirinya tak menepisnya. Namun pencabutan tersebut diakui bukan untuk melawan segel yang telah dipasang oleh Bupati Bolmong Senin lalu. Melainkan untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas laporan pengrusakan yang dilakukan Satpol-PP.

"Masa Polisi ngak bisa masuk untuk lakukan olah TKP. Tapi tujuan kami atas laporan pengrusakan yang kami terima," kata Untung.

Saat disinggung kalau anggota polisi telah ditunggangi oleh PT Conch, Untung pun membantahnya.

"Itu tidak benar. Sekali lagi tujuan kami karena olah TKP," tandasnya.


BUPATI YASTI KUKUH PADA PENDIRIAN

Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow menepis pendapat jika kebijakan yang diambilnya terhadap PT Conch melanggar aturan. Ia

tetap kukuh bahwa apa yang dilakukan pihaknya terkait dengan penghentian sementara aktivitas PT Conch serta pengrusakan sejumlah bangunan yang tidak memiliki IMB sudah benar.

 

"Pemda tetap pada keputusan untuk menutup semua kegiatan di PT Conch dan Sulenco. Insya Allah besok (hari ini, red) saya buldozer bangunan-bangunan yang tanpa izin di lokasi tersebut," sebut Yasti.

 

Menurutnya, meski PT Conch memagang izin prinsip pertambangan, perizinan yang diwajibkan harusnya segera diurus.

 

"Mengapa belum ada izin lainnya terus sudah melakukan pembangunan? Terutama pembangunan infrastruktur," tegas politisi PAN ini.

 

Legislator Sulut DUKUNG Yasti Tutup PT Conch

Sikap Bupati Yasti menutup PT CNSC, disambut dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut. Banyaknya aturan yang dilanggar pihak perusahaan jadi alasan.

 

Dorongan itu datang dari wakil rakyat Sulut daerah pemilihan Bolmong Raya, Rita Manoppo. Sebagai legislator Tanah Totabuan, dirinya memberi dukungan penuh atas tindakan Pemkab Bolmong menutup PT Conch.  

 

“Karena juga saat kami turun ke kantor mereka (PT CNSC) di Bolmong, kelihatan bahwa langkah mereka agak berani. Sudah beroperasi sementara legalitasnya belum ada,” beber anggota Komisi IV DPRD Sulut itu, Selasa (6/6) kemarin.

 

Ia menjelaskan, tenaga kerja di PT Conch kebanyakan dari Cina. Ketika mereka turun ke lokasi sepertinya sedang disembunyikan pihak perusahaan.

 

“Kita Komisi IV yang bermitra dengan tenaga kerja langsung melihat di lapangan kasus seperti itu. Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) Provinsi Sulut juga turut mendampingi kami saat itu. Mereka juga mempertanyakan masalah tenaga kerja itu,” jelasnya.

 

“Tenaga kerja yang mereka rekrut tidak cocok. Transleter mereka saja yang harusnya sesuai aturan harus dari Indonesia tapi justru didatangkan dari Cina,” tambahnya. 

Masalah ini juga sebelumnya sempat dikritisi Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Fanny Legoh.  Ketika komisinya mengunjungi kantor PT Conch, mereka menemui ada banyak penyelewenagan dan penyimpangan terjadi di sana, terutama mengenai tenaga kerja.

 

“Ternyata di sana kurang lebih ada 600 tenaga kerja yang belum ada visa tenaga kerja. Jangan-jangan kedatangan mereka hanya memakai visa turis,” ucap Legoh, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

 

Persoalan gaji pula jadi sebuah temuan saat para personil komisi bidang kesejahteraan rakyat ini berkunjung ke sana.

 

“Saat wawancara  kepada ibu-ibu di sana, mereka mengatakan, kebanyakan gajinya di bawa upah minimum provinsi (UMP). Cuma satu juta atau satu juta setengah. Kalau macam-macam, katanya mereka dipecat,” terang Legoh.

 

Legoh menegaskan, tidaklah guna kalau pemerintah membuka ruang investasi luas-luas tetapi berjalan di luar koridor yang berlaku. Apalagi PT Conch izinnya masih banyak yang belum tuntas.

 

“Semen Conch yang sudah beredar di Sulut perlu dilihat lagi karena mereka belum ada izin. Karena saya pernah melihat sudah ada tulisan di toko-toko, PT Conch North Sulawesi,” kuncinya. (endar yahya/arfin tompodung/rhendy umar)

 

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado