Polda ‘Kuliti’ Direktur RKM

Episode kasus pelanggaran Analisis Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (AMDAL/ UKL-UPL), di Kabupaten Minahasa, berlanjut. Gerak pacu ditunjukkan Penyidik Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut).

 

Di bawah Komando Kasubdit Tipidter AKBP, Iwan Manurung, penyidik terus menggali informasi untuk mencari siapa otak dari aksi pelanggaran hukum yang menyerobot  hutan lindung wilayah Lembean itu. Terkini, penyidik sudah memeriksa pihak Direktur Raja Karya Mandiri (RKM) berinisial KS.

‘’Kami melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan (Direktur RKM) karena dia yang mengerjakan proyek pembangunan jalan Tondano-Rerer-Papakelan, hingga membabat hutan lindung,’’ kata Manurung, Rabu (11/10)

 

Ia menjelaskan, pemeriksaan tersebut sudah dilakukan pekan lalu, lewat pengambilan keterangan. Dalam pengusutan perkara kasus itu, pihaknya masih akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi soal pekerjaan proyek pembangunan jalan Tondano-Rerer-Papakelan yang diperikirakan berbanrol Rp8.645.702.000.

 

‘’Masih ada saksi-saksi lain. Pokoknya kita masih akan melakukan pemeriksaan untuk menyelidiki masalah ini,’’ tandasnya.

 

Diketahui, selain Direktur RKM, penyidik Tipiter Polda Sulut telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak Pengawas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bagian kehutanan. Tak hanya itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Minahasa, Jhon Kusoy pun tak luput dalam pemeriksaan. Kamis (28/9) lalu, anak buah Bupati Jantje Wowiling Sajow ini telah ‘dikuliti’ penyidik.

Penegakan hukum tersebut dilakukan karena hutan Lembean merupakan penyangga Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano atau cathman area yang juga sebagai sumber mata air di wilayah Tondano. Selain masalah AMDAL/UKL-UPL, pembangunan proyek jalan itu pula disinyalir, tidak mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). (rhendi umar)

Komentar