Lapak dagang di Pasar Esa Waya Kawangkoan

Polemik Pasar Kawangkoan Meluas

Pedagang Merasa Dijadikan Objek Bisnis

 

Kawangkoan, MS

Polemik pemanfaatan Pasar Esa Waya Kawangkoan terus meluas. Kendati renovasinya sudah selesai sejak beberapa waktu lalu, namun hingga kini operasional pasar belum berjalan optimal. Banyak pedagang keberatan, khususnya soal harga sewa lapak.

 

Pedagang pakaian, cepatu dan sejenisnya di Pasar Esa Waya Kawangkoan, mengaku merasa dijadikan objek bisnis. Praktik ini diduga atas kerjasama pengusaha dan Pemkab Minahasa.

“Kami merasa ditipu, karena waktu puluhan kios dan los permanen hendak dibongkar sekitar Juli tahun lalu, kami diyakinkan ke luar gratis, masuk gratis. Kenyataannya kami harus bayar belasan juta,” ujar sejumlah pedagang pakaian di Pasar Esa Waya Kawangkoan.

Di satu pihak, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Esa Waya sudah berkali-kali mendesak pedagang agar masuk kembali berjualan di dalam kawasan pasar. Namun di pihak lain, pedagang diwajibkan oleh CV Inka Minahasa selaku pihak ke tiga yang membangun los darurat, untuk membayar Rp10.975.

Nilai penjualan yang ditetapkan pihak ke tiga ini, sebetulnya telah turun dari harga sebelumnya, yakni Rp12.154.000 dan Rp11.604.000. “Masih terlalu berlebihan, mahal sekali apabila kita lihat kondisi bangunan losnya,” kata Roy Pola, juru bicara pedagang.

Empat los, di sisi Utara dan Selatan bangunan permanen fasilitas pasar modern yang dibiayai APBN 2016 itu, berisi 100 tempat petak jualan, yang hanya dibatasi tiang-tiang kayu berukuran sekitar 7×7 cm.

Fondasi dan tangga masuk ke luar los terlihat tidak diplester, sedangkan lantainya hanya dicor kasar sehingga bergelombang-gelombang. Bahkan, di beberapa bagian agak rendah sehingga tergenang air apabila hujan.

“Kalau dikalkulasi, anggaran pembuatan tiap petak jualan itu hanya sekitar 2 juta lebih, termasuk fondasi. Lihat saja kayu yang digunakan, kayu buangan yang biasanya hanya dimanfaatkan untuk mal,” kata pedagang yang juga aktivis LSM ini.

 

GP Minteng Siap Kawal Aspirasi Pedagang 

Sekretaris GP Minteng Leslie Sarajar SIP menegaskan, pedagang jangan terjebak dengan aturan yang ditetapkan pihak ke tiga, dalam hal ini CV Inka Minahasa. Meski perusahaan itu bertindak layaknya penyembang, lanjutnya, pedagang hanya bisa patuh pada Dinas Pedagangan, instansi yang kini mengelola pasar-pasar di Minahasa.

“Kalau diperintahkan masuk dan berjualan di dalam pasar, harus taat. Ikuti saja dan lihat di mana tempat yang masih kosong asalkan memiliki surat resmi sebagai pedagang setempat,” kata Sarayar yang baru-baru ini meninjau Pasar Esa Waya bersama salahsatu tokoh agama.

Sarajar mengatakan, dirinya telah lama mendengar kebijakan penjualan petak tempat berjualan pada los darurat yang dibangun CV Inka Minahasa. “Ada faktor krusial yang diabaikan pemkab ketika memberikan rekomendasi pembangunan los ini kepada pihak ke tiga. Yaitu, sosialisasi kepada pedagang calon pengguna, tidak dlakukan sebelum dibangun,” ujarnya.

Menurut dia, kebijakan Pemkab Minahasa memanfaatkan lahan kosong untuk membangun los atau kios di Pasar Kawangkoan adalah sangat tepat untuk mengakomodir semua pedagang yang berusaha di pasar tersebut. Karena 52 kios dan 168 lapak baru dalam bangunan APBN 2016 tak mampu menampung semua pedagang pasar ke tiga terbesar di Minahasa ini.

“Selain tidak ada sosialisasi awal, Pemkab jangan memberi kewenangan penuh kepada pihak ke tiga menentukan harga secara sepihak, apalagi sudah sangat tinggi. Namanya perusahaan pasti cari untung. Bisa saja yang mampu bayar adalah orang yang bukan pedagang, sementara pedagang yang sudah lama dan punya izin, yang tak punya modal cukup akan tersingkir, tidak kebagian tempat usaha lagi,” paparnya.

Oleh karena itu, Sarayar mendesak Pemkab membatasi ruang gerak pihak ke tiga tersebut hanya sampai membangun. “Semua calon pembeli lapak di los darurat harus diseleksi oleh UPT Pasar. Kalau semua pedagang sudah terakomodir, barulah bisa menerima pedagang baru,” jelasnya.

“Setahu saya, waktu pedagang disuruh pindah lokasi berjualan untuk sementara, dijanjikan akan diprioritaskan mendapat tempat baru. Keluar gratis, masuk gratis. Kenyataannya, sekarang mereka dituntut harus membayar tempat usaha yang baru, selain biaya sewa tempat dan bangunan,” sambungnya.

Sarajar pun berjanji GP Minteng akan terus melakukan pemantauan sampai relokasi pedagang Pasar Esa Waya Tuntas, tak meninggalkan masalah. “Kalau ada yang merasa dirugikan, datang kepada kami nanti diberikan pendampingan untuk menuntut keadilan sesuai mekanisme yang berlaku di NKRI,” ujarnya. (jackson kewas)

 

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado