Irjen Pol Anton Charliyan / Rizieq Shihab

POLISI ANCAM JEMPUT PAKSA RIZIEQ

Jakarta,  MS

Kasus dugaan penistaan simbol negara yang menyeret Rizieq Shihab, bergulir kencang. Lembar resmi panggilan untuk mengorek pemimpin Front Pembela Islam (FPI) ini sebagai tersangka telah dilayangkan. Namun signal penolakan menyambut surat 'cinta' Polisi. Warning tegas pun digariskan Korps Bhayangkara.

 

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat akan memeriksa Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus dugaan penistaan Pancasila sebagai simbol negara, Selasa (7/2).

 

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan memperingatkan, bila Rizieq tak datang tanpa alasan yang jelas, polisi akan mengeluarkan surat perintah membawa.

 

“Pemanggilan sudah disampaikan hari Selasa, apakah hari Selasa hadir atau tidak, itu terserah. Kalau tidak hadir, kita akan layangkan panggilan kedua dengan surat perintah membawa. Saya kira sebagai warga negara kita harus hormat, kepada orangtua, guru, dan negara,” ujarnya di sela kunjungan ke Kompleks Pondok Pesantren Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu (5/2).

 

Menurut Anton, setiap warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia harus taat hukum.

 

Sementara itu, terkait rencana kuasa hukum Rizieq untuk mengajukan praperadilan, Anton menilai itu adalah hak setiap warga.

 

Anton tiba di Kompleks Pondok Pesantren Buntet dengan disambut ribuan santri. Para santri yang masih mengenakan seragam sekolah tinggat menengah pertama, dan juga menengah atas, berebut menjabat tangan.

 

Suasana kian semarak saat mereka menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan shalawat dengan alat drumband.

 

Tokoh Pondok Pesantren Buntet, Kiai Haji Wawan Arwani, menyampaikan, Anton datang untuk menjalin hubungan baik antara ulama dengan umaro.

 

“Prinsipnya bahwa pondok buntet pesantren, senantiasa bertekad, dalam bahasa kiai-kiai Buntet, NKRI sudah final, tidak bisa ditawar,” tegasnya.

 

 

RIZIEQ TIDAK AKAN PENUHI PANGGILAN POLISI

Rizieq Shihab yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan simbol negara tidak akan hadir dalam pemeriksaan 7 Februari 2017. Rencananya, pada tanggal itu, Rizieq diperiksa pertama kalinya sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

 

“Kemungkinan tidak hadir. Karena ada praperadilan dulu, jadi tidak hadir,” jelas Ketua Bantuan Hukum FPI Jabar, Kiagus M Choiri, dalam konferensi persnya di Bandung, Jumat (3/2).

 

Kiagus menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menunggu surat penetapan kliennya sebagai tersangka. Begitu surat diterima, pihaknya akan langsung mengajukan praperadilan ke PN Bandung.

 

“Pada saat pengajuan gugatan kemungkinan (Rizieq) tidak akan hadir. Untuk sidang praperadilan pun belum terkonfirmasi (Rizieq) hadir atau tidak,” tuturnya.

 

Yang pasti, sambung Kiagus, saat pihaknya mengajukan praperadilan, kliennya tidak perlu memenuhi panggilan Polda Jabar untuk pemeriksaan. Sebab, kliennya sedang menempuh jalur hukum praperadilan atas penetapan sebagai tersangka.

 

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat sudah mengirimkan surat pemanggilan terhadap Rizieq Syihab.

 

Rencananya, Rizieq akan diperiksa sebagai tersangka tanggal 7 Februari 2017. Yusri berharap Rizieq kooperatif dengan datang memenuhi panggilan penyidik. Apabila mangkir, penyidik akan menjadwalkan pemanggilan ulang.

 

Sebelumnya diberitakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat menyimpulkan unsur pelanggaran Pasal 154 a KUHP tentang penistaan simbol negara dan Pasal 320 tentang pencemaran nama baik, telah terpenuhi. Sehingga Rizieq ditetapkan menjadi tersangka.

 

Rizieq dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri atas tuduhan menghina Presiden pertama RI Soekarno dan Pancasila. Dugaan penghinaan itu, dilakukan Rizieq saat berceramah di Lapangan Gasibu Bandung pada 2011.

 

 

KAPOLDA JABAR MINTA RIZIEQ TAK BAWA MASSA

Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan meminta Imam FPI Rizieq Shihab tidak membawa massa saat memenuhi panggilan.

 

Dikabarkan, Rizieq tak akan memenuhi panggilan tersebut. Kalau pun datang, Anton mengingatkan agar massa pendukung Rizieq tidak dimobilisasi atau pun berinisiatif datang.

 

“Mengerahkan massa harus ada izin. Pemanggilan tidak perlu memobilisasi massa karena mengganggu ketertiban. Lebih baik tidak usah memobilisasi, ini bukan negara jalanan, negara demo,” tandasnya.

 

Anton menjelaskan, pengerahan massa akan mengganggu aktivitas warga lainnya. Ia juga khawatir, akan ada massa tandingan dari masyarakat yang melakukan penolakan terhadap aktivitas pendukung Rizieq.

 

"Tidak semua orang suka ada mobilisasi massa. Banyak juga yang tidak suka, malah menggangu," nilai Anton.

 

 

DIGUGAT PUTRI PROKLAMATOR

Pemimpin FPI, Rizieq Shihab, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan lambang negara, Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden pertama Indonesia, Soekarno, Senin (30/1).

 

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Yusri Yunus mengatakan, status hukum Rizieq ditingkatkan setelah Polda Jawa Barat melakukan gelar perkara ketiga dalam kasus tersebut.

 

"Dari saksi terhadap Rizieq Shihab kita naikkan (status hukumnya) menjadi tersangka," ungkap Yusri saat konferensi pers di Markas Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, awal pekan lalu.

 

Kasus ini muncul karena ada laporan dari Sukmawati Soekarnoputri, putri mendiang Presiden Soekarno, ke Bareskrim Polri pada 27 Oktober 2016.

 

Sukmawati mengaku tidak terima terhadap pernyataan Rizieq yang ia anggap telah melecehkan Pancasila. Terlebih lagi, Soekarno adalah salah seorang yang merumuskan Pancasila.

 

Menurut Sukmawati, pernyataan Rizieq tidak pantas dilontarkan oleh seorang pemimpin sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan basis massa relatif besar.

 

Kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Polda Jabar.

 

Selain itu, Sukmawati menilai kata-kata Rizieq akan memberikan preseden buruk dan dampak negatif terhadap generasi muda.

 

Tidak menutup kemungkinan, akan banyak generasi muda meniru perilaku yang tidak menghormati Pancasila sebagai dasar negara dan nama Soekarno sebagai proklamator.

 

"Saya tidak terima dengan tindakan itu. Kata-katanya tidak santun, kasar dan tidak hormat. Tidak pantas apabila seorang pimpinan organisasi masyarakat bisa bicara seperti itu. Itu akan menjadi preseden buruk ke depannya. Berdampak negatif bagi generasi muda," keluh Sukmawati.

 

Laporan Sukmawati ke Bareskrim dilatarbelakangi pernyataan Rizieq yang menyebut "Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala."

 

Sukmawati mengaku tahu pernyataan tersebut dari video berisi ceramah Rizieq di wilayah Jawa Barat.

 

Video tersebut sudah beredar tiga tahun lalu.

 

Sukmawati baru melaporkannya sekarang, lantaran ia mengaku baru tahu pada Juni 2016 lalu, saat Indonesia merayakan hari kelahiran Pancasila.

 

Saat itu, salah seorang temannya menunjukkan rekaman tersebut. Menyaksikan isi video tersebut, Sukmawati naik pitam.

 

Setelah dirapatkan bersama sejumlah teman-temannya yang juga tersinggung, akhirnya diputuskan untuk melaporkan Rizieq.

 

"Marah sekali saya, sangat tersinggung," ketusnya.

 

Dalam laporannya, Sukmawati menganggap Riziek melanggar pasal 154a KUHP, tentang penodaan lambang negara.

 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP FPI Jakarta, Novel Chaidir Hasan Bamukmin, menganggap laporan Sukmawati Soekarnoputri sekadar pengalihan isu.

 

Menurut dia, laporan sengaja dibuat untuk menutupi pengusutan kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

 

"Ini hanya mengada-ada. Pengalihan isu saja tentang Ahok," tampik Novel. (kom/mtr/trb)

Banner Media Sulut

Komentar