Ilustrasi Tenaga Kerja Asing. (Insert: Melky Suawah dan Felly Runtuwene)

Politisi Sulut Sorot Kebijakan Mendatangkan TKA

Pemerintah Dianggap Khianati Rakyat

 

Laporan: Arfin Tompodung

 

Pro kontra melilit kebijakan pemerintah dalam merekrut tenaga kerja asing (TKA) dari China. Gaung kritis itu didendangkan para politisi di Sulawesi Utara (Sulut). Arah gerak ini diharap tidak membunuh para pencari kerja lokal.

Kicauan pertama datang dari elit Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulut, Felly Runtuwene. Ia merasa pemerintah telah melakukan kajian matang untuk pemberlakuan kebijakan itu. Hanya saja menurut dia, paling baik kalau tenaga kerja ahli yang didatangkan dari luar, bukannya yang tidak professional. “Kalau tenaga ahli didatangkan dan melatih masyarakat kita supaya menjadi ahli dan profesional, mengapa tidak. Tapi bukan pengerja dari China yang didatangkan di sini. Mereka sudah berinvestasi di sini, pastinya sudah mendapatkan keuntungan,” ungkap Felly, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

 

Srikandi yang duduk di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut ini, mengaku sah-sah saja bila Tenaga Kerja Asing (TKA) didatangkan. Tapi menurutnya, bukan berarti membawa warga negara mereka untuk bekerja, kemudian mengambil ladang masyarakat Indonesia, khususya Sulut. “Masyarakat harus sadar. Harus dipagari dengan ilmu yang memadai (profesionalisme, red),” tegasnya.

 

Dia pun menganjurkan supaya pemerintah jeli. Harus ketat melihat sumber daya yang justru dari Indonesia. Hal itu karena negara juga tidak kekurangan tenaga ahli. “Tenaga ahli dari Indonesia juga banyak. Tapi apakah mereka diberdayakan atau tidak. Karena orang kita banyak yang disekolahkan oleh pemerintah di luar negeri,” tuturnya seraya menambahkan, kadang-kadang ada oknum tertentu yang duduk di level kekuasaan menggeser mereka.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Sulut, Melky Suawah ikut angkat bicara. Ia mengatakan, kondisi Indonesia semakin memprihatinkan. Salah satunya persoalan pekerjaan yang sangat sulit didapati. Barang-barang naik dan subsidi dicabut. “Cari pekerjaan susah tapi pemerintah mau impor TKA dari China,” kesal Suawah.

 

Langkah pemerintah membuka TKA ke Indonesia, baginya adalah upaya penghianatan terhadap rakyat. Alasannya, kebijakan itu dinilai hanya justru menghidupkan masyarakat luar. “Bagaiamana tidak, di saat rakyat banyak yang susah cari kerja, bahkan ada yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), masa pemerintah mengeluarkan aturan yang seakan menggelar ‘karpet merah’ bagi TKA,” kuncinya. (**)


Komentar