POTENSI KONFLIK MENGANGA, DISINTEGRASI ANCAM BOLMUT

Kaidipang, MS

Bara di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) kian memerah. Perbedaan dukungan di pentas pemilihan kepala daerah (Pilkada) jadi pemantik. Bayang konflik hingga teror disintegrasi kini mengintai wilayah eks Kerajaan Kaidipang Besar dan Bintauna ini. Aparat keamanan pun mulai pasang ‘kuda-kuda’.

 

Palu penetapan resmi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah belum dibunyikan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun dipastikan perhelatan Pilkada 2018 ini merupakan nostalgia antara 3 calon bupati yang bertarung pada pilkada tahun 2013 silam.

 

Bedanya, pada pesta demokrasi di tahun 2018 ini, masing-masing bakal calon (Balon) bupati memilih pasangan yang berbeda. Iklim tersebut dipastikan akan memicu perang besar.

 

Mata serius mulai mengkritisi kondisi Bolmut. Tensi di arena pertarungan akan terus bergerak naik hingga hari ‘H’ nanti. Perang urat saraf antara para kandidat yang mulai tersaji, jadi penanda.

 

Aksi balas dendam dinilai akan mewarnai drama rivalitas pada perhelatan Pilkada 2018 ini. Bahkan kans berujung pada disitegrasi dalam daerah.

 

Teranyar, para kandidat maupun simpatisan, pendukung setia dan masing-masing partai politik pendukung ketiga Balon, mulai agresif melakukan serangan. Tidak hanya perang dingin di media sosial (medsos), aksi ‘baku hantam’ bahkan mulai tersaji secara nyata.

 

Potensi disintegrasi tersebut tak ditampik Wakil Bupati Bolmut, Suriansyah Korompot. Pada sebuah kesempatan, ia mengakui jika daya ledak konflik pilkada Bolmut sangat besar. Karena itu, masyarakat, lebih khusus kepada para pendukung masing-masing kandidat diharapkan dapat menghindari saling hasut dan hujat.

 

“Potensi konflik di pilkada 2018 ini sangat besar. Oleh karena itu mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan. Sebab kedaulatan ada di tangan rakyat Bolmut,” tandas Korompot.

 

Wabup Suriansyah mengungkapkan, untuk menghadapi pelaksanaan pilkada Bolmut, pihak Kepolisian Resor (Polres) Bolmong pun telah meradar. Mengidentifikasi dan menganalisis bahwa peta kerawanan pilkada Bolmut terlihat jelas.

 

“Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, kami Polres Bolmong menurunkan BKO 450 personil untuk membackup pilkada Bolmut.  Intinya kami tidak main-main dalam menghadapi setiap ancaman keamanan dalam pilkada Bolmut,” tegas Kapolres Bolmong AKBP Gani F Siahaan, saat bersua dengan awak media di Bolmut beberapa waktu lalu ketika melaksanakan simulasi pengamanan pilkada.

 

 

BERHARAP KOMITMEN BALON

 

Membesarnya benih konflik pilkada Bolmut harus diseriusi. Gerak antisipasi tidak hanya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut, lembaga Kepolisian, TNI tapi juga masyarakat. Lebih dari itu, dibutuhkan komitmen besar dari para Balon bupati maupun wakil bupati.

 

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Balon incumbent, Depri Pontoh. Menurutnya, ia bersama wakil bupati serta pendukung dan partai politik yang mengusungnya akan selalu mendukung proses pilkada damai.  

 

“Kami pada prinsipnya sangat menghargai dan mendukung terlaksananya pilkada yang damai dan tentram. Untuk itu kami mengajak seluruh elemen masyarakat agar melaksanakan proses demokrasi ini tanpa diciderai sedikitpun,” pinta sosok yang akrab disapa papa Adit, yang pada Pilkada 2018 ini menggandeng Amin Lasena sebagai balon wakil bupati. 

 

Senada dengan itu, bakal calon wakil bupati Bolmut Arman Lumoto, yang berpasangan dengan Karel Bangko, menyatakan dengan tegas jika pilkada damai merupakan harga mati bagi pasangan yang diusung oleh Partai Golkar, PAN, Nasdem dan Hanura ini.

 

“Bagi kami pilkada damai merupakan sebuah keharusan yang harus diwujudkan bersama. Sebab pilkada merupakan ajang untuk mencari pemimpin yang tidak menciderai hati dan masyarakat Bolmut,” ujar Arman yang juga Wakil Ketua Dewan Kabupaten (Dekab) Bolmut.

 

Selain itu, sosok yang dikenal dekat dengan semua kalangan masyarakat Bolmut ini mengajak kepada seluruh kandidat yang bakal bertarung pada Pilkada 2018 untuk tetap mengedepankan sikap persaudaraan.

 

“Saya berharap, lebih khsusus kepada para kandidat, untuk mengedepankan sikap kekeluargaan dan persaudaraan. Sebab kita semua yang ada di daerah ini dipersatukan oleh ikatan persaudaraan yang sangat kuat dan ini telah menjadi warisan budaya leluhur daerah kita,” tutur Lumoto.  

 

Sementara itu, usaha awak media ini menghubungi Hamdan Datunsolang dan Murianto Babay, yang maju melalui jalur independen mengalami kebuntuan. Usaha konfirmasi melalui telepon seluler kedua kandidat ini tidak mendapatkan tanggapan.

 

 

DIBUTUHKAN  KEDEWASAAN BERPOLITIK

 

Perbedaan dalam ajang pilkada merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Oleh karena itu, perbedaan yang ada jangan sampai memicu bahkan melahirkan disintegrasi daerah. Hal ini harus ditanamkan. Tidak hanya kepada masyarakat namun juga kepada para kandidat.

 

Pendapat itu terlontar dari pengamat politik muda Bolmut, Yusman Hunowu. Ia mengakui jika terjadinya jentik-jentik disintegrasi daerah mulai terlihat di lapangan.

 

“Ada beberapa masyarakat yang tidak menerima perbedaan tentang pilihan dalam pilkada Bolmut ini. Ini merupakan benih-benih dari terjadinya disintegrasi tersebut,” terang Hunowu.

 

Sebagai solusi, Hunowu yang juga aktivis lingkungan hidup ini menekankan soal kedewasaan berpolitik dari seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja memainkan peran untuk memicu bentrok.

 

"Kalau itu nanti dilakukan, yang rugi daerah kita sendiri. Sehingga itu diperlukan kedewasaan berpolitik. Perbedaan dalam sebuah pilihan merupakan hak demokratis dan dijamin oleh undang-undang," pungkas Hunowu.

 

Selain itu, menurutnya untuk menghindari terjadinya disintegrasi daerah, seluruh masyarakat Bolmut diminta tidak terjebak dalam suasana pilkada yang cenderung mengkotak-kotakkan.

 

"Pilkada itu bukan sebagai tujuan tapi sarana. Kalah menang itu hal biasa,” tambahnya.

 

Pernyataan senada diucap Rusmin Nur Mokodompis, Ketua Komite Nasional Pemuda (KNPI) Bolmut. Ia pun menyampaikan jika keterlibatan KPU dan Panwaslu Bolmut, sangat penting dalam menciptakan pilkada yang damai.

 

“Dalam mencegah terjadinya disintegrasi daerah tidak hanya menuntut masyarakat untuk menahan diri dari berbagai persoalan yang akan mengarah kepada disintegrasi daerah. Namun juga peran lembaga penyelenggara pilkada seperti KPU maupun Panwas sangat dibutuhkan. Sehingga itu kami berharap kepada kedua lembaga tersebut untuk bersikap netral dan independen terhadap pelaksanaan pilkada ini,” harap Rusmin.

 

Selain itu, Rusmin berharap agar pihak penyelenggara pesta demokrasi terus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. “Melalui penguatan peran serta masyarakat, kita berharap demokrasi berkualitas dapat hadir di pilkada Bolmut ini sehingga nantinya pilkada Bolmut kualitasnya harus unggul dari daerah-daerah lain di Indonesia. Bolmut harus jadi rujukan pilkada Indonesia," tandasnya.

 

Diketahui, pada pilkada serentak 2018 ini, tiga Balon bupati akan ditetapkan oleh KPU Bolmut untuk bertarung. Masing-masing Depri Pontoh-Amin Lasena yang didukung oleh PPP, PDIP, Demokrat, PKB dan Gerindra, Karel Bangko-Arman Lumoto yang didukung Partai Golkar, PAN, Nasdem dan Hanura, serta Hamdan Datunsolang-Murianto Babay yang maju sebagai calon independen dan didukung oleh PKS. (nanang kasim)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.