Bimtek masalah hukum dalam pelaksanaan Pilkada yang digelar KPU Minahasa, Kamis (22/2).

PPK Dibekali Pemahaman Hukum dan Pelanggaran Pilkada

Tondano, MS
Teknis hukum terkait pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak hanya jadi konsumsi jajaran di lembaga pengawas Pemilu saja. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di lingkup Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa pun dibekali pemahaman hukum dan potensi-potensi pelanggaran Pemilu.
 
Demikian tersaji dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) masalah hukum dalam pelaksanaan Pilkada yang digelar KPU Minahasa di Hotel Lion Manado, Kamis (23/2). Peserta kegiatan ini adalah anggota PPK di tiap kecamatan yang membidangi teknis dan hukum.
 
Mereka mendapat pembekalan dari Kejari Minahasa, Saptana Setyabudi, SH.MH dan dimoderatori oleh Kasubag Hukum KPU Minahasa, DR Stella Sompe, SH MAP.   
"Masalah hukum dalam pelaksanaan Pilkada Minahasa ditangani dalam wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yakni kolaborasi antara Panitia Pengawas Pemilu, Kejari dan penyidik Polres Minahasa," papar Setyabudi.
 
“Koordinasi dalam Gakkumdu tersebut dimaksudkan untuk optimalisasi penanganan tindak pidana Pilkada. Anggota Sentra Gakkumdu diharapkan juga dapat mewujudkan penegakan hukum yang terpadu, efektif, cepat, dan tidak memihak,” tambahnya.
 
Sementara itu, Komisioner KPU Mihahasa yang membidangi Teknis dan Hukum, Dicky Paseki, SH MH mengatakan bahwa Sentra Gakkumdu dimaksudkan agar tidak ada lagi perbedaan persepsi antara Panwas, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam melakukan penanganan pelanggaran pidana Pemilu.
 
“Menindaklanjuti adanya temuan atau pelaporan pidana Pemilu kepada Panwas, kemudian dilanjutkan ke Sentra Gakkumdu. Dari hasil evaluasi, penanganan tiga unsur (Panwas, Kejari dan Polres) kemudian dilakukan penerapan pasal-pasal dalam ketentuan pidana yang diatur oleh UU Pemilu,” ungkapnya Paseki yang juga mantan Ketua Panwas Minahasa itu. 
 
Penegakan hukum Pemilu yang bermasalah menjadi salah satu faktor penyumbang terjadinya pelanggaran pidana Pemilu. Oleh karena itu dengan adanya forum ini maka akan ada komunikasi yang efektif dan optimal.
 
“Bimtek ini hendaknya dapat menghasilkan sebuah solusi atas permasalahan yang kerap dihadapi di lapangan dalam penanganan tindak pidana Pemilu, serta kesamaan pola penanganan,” tuturnya. (jackson kewas)

Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.