VICTOR N.P. KUMAJAS, SH

PROBLEMATIKA VERIFIKASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PENULIS: VICTOR N.P. KUMAJAS, SH

(Wakil Sekretaris DPD GAMKI Sulut Masa Bakti 2016-2019)

  

Pemilihan  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Pilkada) adalah momentum pemilihan  untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak tahun 2015 Pilkada dilaksanakan serentak bergelombang,  dimana akan memasuki pilkada serentak gelombang ketiga dalam pelaksanaan tahun 2018 yang tahapannya dimulai tahun 2017 ini.

 

Untuk menjadi Peserta pemilihan,bisa melalui duajalur yaitu (1) jalur Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan (2) jalur Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang atau masyarakat yang daerahnya melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

 

Pasangan calon yang diusung melalui jalur partai merupakan usulan  satu partai maupun gabungan partai yang memiliki jumlah kursi atausuara sah sesuai syaratpasal 5Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

 

Pasangan calon yang di usung melalui jalur perseorangan merupakan pasangan calon yang biasa disebutpasangan calon yang independen.

 

Pasangan calon perseorangan harus memenuhi salah satu persyaratan tentang jumlah dukungan masyarakat serta persebarannya. Jumlah dukungan pasangan calon perseorangan dan persebarannya tersebut diatur dengan pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

 

Dalam hal penelitian terhadap jumlah dukungan pasangan calon perseorangan serta persebarannya diatur dalam pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu : Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya, Verifikasi Administrasi serta Verifikasi Faktual.

 

Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan dan Persebarannya sesuai dengan pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.hanya melakukan penghitungan terhadap dokumen asli hardcopy jumlah dukungan yang dimasukkan oleh pasangan calon perseorangan lewat formulir Model B.1-KWK Perseorangan, serta melakukan penghitungan terhadap jumlah dukungandan persebaran yang terdapat dalam softcopyformulir Model B.1-KWK Perseorangan, Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya memenuhi jumlah dukungan maka tahapan berikutnya dukungan tersebut masuk dalam penelitian verifikasi administrasi.

 

Verifikasi Administrasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan cara :

  1. Mencocokkan kesesuaian Nomor IndukKependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dantanggal lahir dan alamat pendukung pada formulirModel B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KartuTanda Penduduk Elektronik atau surat keteranganyang diterbitkan oleh dinas kependudukan dancatatan sipil
  2. Verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWKPerseorangan dengan daftar pemilih tetap padaPemilu atau Pemilihan Terakhirdan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
  3. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukungdengan daerah Pemilihan;
  4. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumendukungan
  5. Verifikasi kesesuaian alamat pendukung denganwilayah administrasi PPS
  6. Verifikasi identitas kependudukan untukmemastikan pemenuhan syarat usia pendukungdan/atau status perkawinan
  7. Verifikasi terhadap dugaan dukungan gandaterhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

 

Dalam hal pelaksanaan Verifikasi Administrasi temuan-temuan yang bisa di temukan akan bisa mempengaruhi jumlah dukungan untuk pasangan calon perseorangan  tersebut, seperti :

  1. Ketidaksesuaian data dukungan.
  2. Dukungan ganda, seperti :
  • pendukung memberikan dukungan lebih dari satu kali dalam satu wilayah desa dan/atau kelurahan
  • pendukung memberikan dukungan lebih dari satu kali pada beberapa wilayah desa dan/atau kelurahan.
  • pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon perseorangan.
  • Nama pendukung berbeda tapi NIK sama
  1. Dukungan yang tidak sesuai letak domisili
  2. Pendukung sudah tidak lagi tinggal di wilayah desa dan/atau kelurahan
  3. Pendukung adalah masyarakat yang belum cukup umur
  4. Pendukung adalah orang yang sudah meninggal
  5. Pendukung merupakan anggota TNI/POLRI
  6. Pendukung tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

 

Hal-hal diatas dapatsaja ditemukan didalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi tetapi penanganannya telah di uraikan dalam pasal 19, 20, 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

 

Setelah melewati tahapan Verifikasi Administrasi maka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan dengan tahapan Verifikasi Faktual yang dilaksanakan oleh PPS, pelaksanaan verifikasi faktual meliputi :

  1. Mendatangi tempat tinggal pendukung untuk mencocokkan kebenaran data pendukung pasangan calon perseorangan.
  2. Menayakan kepada pendukung tentang kebenaran dukungan terhadap pasangan calon perseorangan.

 

 

Permasalahan yang bisa ditimbulkan dari pelaksanaan Verifikasi Factual ini, adalah:

  1. Pendukung tidak dapat di temui.
  2. Pendukung sudah tidak berdomisili di desa dan/atau kelurahan
  3. Pendukung menyatakan tidak memberi dukungan terhadap Pasangan Calon Perseorangan.
  4. Pendukung menyatakan menarik dukungan terhadap Pasangan Calon Perseorangan.

 

Problematika di atas dapat ditemukan didalam pelaksanaan verifikasi faktual tetapi penanganannya telah diuraikan dalam pasal 23, 24, 25peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan /atau walikota dan wakil walikota.

 

Problematika Pengawasan

 

Dari sisi efektivitas pengawasan menurut penulis masih ada permasalahan yang belum bisa di selesaikan lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Perrmasalahan tersebut terletak pada pasal 22 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa “dalam pelaksanaan verifikasi factual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan” disinilah letak permasalahannya, dikarenakan ketidaksesuaian jumlah personil dari kedua pihak penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu.

 

Jumlah anggota PPS di setiap kelurahan adalah3 orang, sedangkan jumlah PPL disetiap kelurahan hanya 1 orang, kemudian menurut pasal 22 ayat 3 PPS juga bisa mengangkat Petugas Peneliti dari Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan. Kondisi yang sangat tidak berimbang ini bisa menyebabkan terjadinya inefektivitasproaes pengawasan dan berpeluang terjadi pelanggaran terhadap penetapan hasil verifikasi faktual disetiap desa/kelurahan, karena jumlah pengawas yang sangat minim untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi faktual tersebut

 

Solusi dari penulis terhadap kondisi tersebut diatas, untuk Pihak Penyelenggara Pemilu khusunya Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), bisa mempertimbangkan melakukan terobosan dengan membuka ruang bagiPanitia Pengawas Pemilhan Umum Kecamatan (Panwascam) atau Pengawas Pemilih Lapangan (PPL) untuk dapat bisa mengangkat Petugas Peneliti dari anggotamasyarakat yang memenuhi syarat disesuaikan dengan kebutuhan mengimbangijumlah personil PPS dalam verifikasi faktual. Personil yangmemadai dari segi kualitas dan kuantitas yang seimbang,  dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Verifikasi Faktualsehingga berjalan sesuai dengan koridor dan aturan yang berlaku.

 

 

 

Banner Media Sulut

Komentar

Populer hari ini

Sponsors