Felly Runtuwene

Proses Penuntasan Tapal Batas Sulut Dipertanyakan

Manado, MS
Problem tapal batas di Bumi Nyiur Melambai 'dikuliti'. Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menyorot masalah ini yang belum juga tuntas.
Nada kritis itu dilayangkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Felly Runtuwene dalam Rapat lanjutan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut tahun anggaran 2017 antara Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Sulut bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Sulut, Jumat (13/4). Anggota Panitia Khusus (Pansus) ini menanyakan tentang sejauh mana peran Biro Pemrrintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sulut, mengatasi persoalan itu.
Selama dirinya duduk sebagai wakil rakyat, sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait persoalan tersebut.
"Dalam dokumen Pemprov ada sekira Rp636 jutaan lebih dianggarkan untuk sosialisasi tapal batas. Masih ada sisa Rp151 juta. Oleh karena itu, saya tanyakan sejauh mana percepatan permaspaalan tapal batas. Karena kami sering didatangi oleh masyarakat," tegas Runtuwene.

Ia pun meminta agar Pemprov bisa menjelaskan tenang berapa banyak masalah tapal batas yang belum dan sudah diselesaikan. "Berapa banyak tapal batas yang belum selesai. Ini masalah batas. Karena di sini (red data) masih ada masalah perbatasan," pungkasnya.

Merespon hal itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jemmy Kumendong mengungkapkan, tahun 2017 sudah ada beberapa segmen batas yang selesai. Dari 18 segmen batas di Sulut yang telah tuntas sekitar 16. "Untuk dua segmen batas sisa masih berproses," ucapnya.

Dua segmen batas itu sudah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (RI). "Sisa segmen batas Tomohon dan Minahasa, serta Minahasa Selatan dan Boltim (Bolaang Mongondow Timur)," kuncinya. (arfin tompodung)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.