Kondisi Pulau Bangka saat difoto akhir pekan lalu.(foto: risky)


PT MMP Kangkangi Pemerintah

Warga Pulau Bangka Kembali Lihat Kejanggalan

 

Airmadidi, MS

PT PT Mikgro Metal Perdana (MMP), unjuk gigih. Surat keputusan pemerintrah pusat dilawan. Mereka terus beraktivitas, kendati telah dilarang pemerintah pusat.

Meski sudah mendapat surat putusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor: 1361 K/30/MEM/2017, dengan mencabut izin PT Mikgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka, tapi perusahaan tambang biji besi tersebut diduga masih tetap beroperasi. 

Informasi diperoleh, pemilik PT MMP, terkesan bersikukuh mengejar peluang untuk melanjutkan upaya penambangan biji besi di pulau di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) itu. "Saya yakin mereka masih beroperasi diam-diam. Beberapa waktu lalu, kami lihat masih ada beberapa pekerja lokal dan orang China berseragam, sedang beraktivitas," tutur John Haerani, warga Desa Lihunu. Dia mengaku pernah mencoba mendekati lokasi pertambangan, namun diusir secara kasar oleh pekerja lokal di lahan tersebut. 

Haerani melanjutkan, sebagian besar alat dan kendaraan milik perusahaan, masih ada di lokasi tambang. Dari informasi yang diperoleh, para karyawan masih digaji secara tetap. "Saya dapat info, mereka masih digaji," ungkapnya, Minggu (28/5) kemarin.

Kecurigaan warga tentang aktivitas PT MMP masih berlangsung, memang cukup beralasan. Pasalnya, Sabtu (27/5) lalu, saat beberapa wartawan diajak untuk meliput kegiatan di Pulau Bangka, ada oknum dari perusahaan yang mencoba menakut-nakuti.

Norris Tirayoh pemerhati lingkungan hidup dan pemerintahan, kaget mendengar jika PT MMP masih beraktivitas. "Setahu saya, sudah dihentikan Bupati, saat Bupati Minut turun ke Pulau Bangka beberapa bulan silam. Masa sih masih beroperasi," katanya kaget.

Menurut Norris, kalau PT MMP benar-benar masih beroperasi dan masih bersikukuh bertahan di Pulau Bangka, itu sama saja membangkang kewenangan pemerintah. "Jika memang benar masih beraktivitas, berarti perusahaan asing tersebut sudah melawan pemerintah. Bukankah pada 23 Maret 2017 SK Menteri ESDM Nomor 3109 K/30/MEM/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang dicabutnya ijin pertambangan dan operasi produksi kepada PT MMP, sudah diterbitkan pemerintah (Kementerian ESDM) dengan mencabut ijin aktivitas pertambangan di Pulau Bangka," semburnya.

Jika benar PT MMP masih aktif, kata Tirayoh lagi, Bupati dan Gubernur perlu berkoordinasi untuk mengambil sikap tegas, terhadap pembangkangan itu. "Harus dipertegas, agar nama baik Bupati Minut dan Gubernur Sulut tidak jadi bahan cemooh masyarakat dan pihak-pihak tertentu. Selain itu, kenapa saya minta Bupati dan Gubernur segera ambil sikap tegas mengusir PT MMP, kalau mereka masih bertahan, dan jika itu terjadi pada masyarakat dan masyarakat marah kemudian membabi-buta menyerang mereka, kan pemerintah juga yang nantinya dipersalahkan. Jadi saya minta sekali lagi, ambil sikap tegas, keluarkan mereka dari Pulau Bangka secepatnya," tukas Tirayoh.

Sementara itu, Hukumtua Desa Kahuku Immanuel M Tinungki mengingatkan bahwa masa-masa melawan dan menolak pertambangan di Pulau Bangka, sudah habis. "Yang ada kini adalah mempertahankan keindahan pulau tercinta ini, dan tidak lagi ada pihak yang bisa berupaya merusaknya dengan pertambangan," beber salah satu pejuang penolak PT MMP di Pulau Bangka itu. Tinungki juga mengklaim yang mana, sudah keluar Surat Keputusan Menteri ESDM, tentang status PT MMP untuk penambangan di Pulau Bangka. "SK Menteri ESDM tentang mencabut ijin pertambangan dan operasi produksi kepada PT Micgro Metal Perdana, sudah keluar, jadi dengan adanya surat dari Menteri itu semuanya sudah jelas," tukas Tinungki.(risky pogaga)

Komentar

Populer hari ini

Sponsors