Putusan Pansus Hak Angket Tarik Menarik

Anggota DPRD Enggan Hadiri Sidang Paripurna


Ratahan, MS

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Minahasa Tenggara (Mitra) terkait pembacaan rekomendasi Panita Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ronald Kandoli, enggan dihadiri sejumlah anggotanya. Adanya tarik menarik dalam hasil rekomendasi tersebut menjadi indikasi tertundanya sidang yang hanya dihadiri oleh 15 dari 25 anggota DPRD yang ada.

Tarik menarik rekomendasi tersebut disinyalir menjadi alasan ketidakhadiran para anggota dewan tersebut, dimana pembentukkan pansus dinilai prematur menimbang fakta yang terjadi dilapangan. “Salah satunya itu. Prematur. Terlalu dini untuk membentuk pansus hak angket terhadap plt bupati. Bukan berarti kita membela beliau namun melihat fakta yang ada, masih terlalu dini dibentuk pansus tersebut. Makanya terjadi tarik menarik terhadap rekomendasi pansus,” ungkap sumber di Sekretariat DPRD Mitra, kemarin.

Sedangkan diperoleh informasi, sidang paripurna dijadwalkan pukul 10.00 Wita kemarin, sempat mengalami penundaan hingga pukul 16.00 Wita dikarenakan belum mencapai quorum 3/4 dari total anggota DPRD sebanyak 25 orang. Hanya saja, ketika ditunda hingga pukul 16.00 Wita, hanya dihadiri sebanyak 15 orang saja yang seharusnya sebanyak 19 orang untuk memenuhi quorum.

Walhasil, sidang tetap digelar dengan putusan menunda pelaksanaannya hingga Kamis (17/5) hari ini. “Sidang ditunda karena tidak quorum. Karena yang hadir hanya 15 orang saja. Dan pelaksanaannya besok (hari ini, red),” ungkap Ketua DPRD Mitra Tavif Watuseke.

Ditanya mengenai sidang penundaan terjadi hal yang sama yakni tidak quorum, Tafiv mengatakan akan menindaklanjuti dengan rapat pimpinan dan fraksi di DPRD. “Tapi sekarang kita sedang membicarakannya dengan masing-masing fraksi yang ada soal pelaksanaannya besok,” tukas Tafiv.

Terpisah, Ketua Pansus Hak Angket Christianov Mokat ketika dimintai keterangannya pun menyatakan hal yang sama. “Ditunda. Besok pelaksanaannya. Sesuai tata tertib, jika tidak quorum ditunda untuk beberapa jam lamanya. Jika pun masih sama, yah ditunda pelaksanaan paling lambat 3 hari. Dan selanjutnya jika masih sama, diserahkan kepada pimpinan dalam tindaklanjut pelaksanaannya. Tapi besok jam 10 pagi kita sudah mengagendakannya,” singkat Mokat.

Terkait adanya kabar tarik menarik terkait hasil rekomendasi pihak pansus, Mokat pun tak menepis hal ini. “Dari sisi politis ini memang menjadi hal yang wajar dan menjadi sebuah dinamika dalam sebuah lembaga politik, DPRD. Tapi kami yakin sidang akan tetap digelar dengan kehadiran para rekan-rekan anggota parlemen,” beber Mokat.

Ditempat lain, Sekretaris DPRD Hans Mokat ketika dimintai keterangannya terkait pemberitahuan undangan pelaksanaan sidang menyakinkan jika semua anggota sudah menerima undangan sidang. “Kalau pemberitahuan sidang paripurna, sudah disampaikan kepada masing-masing anggota seperti biasanya. Kalau masalah quorum atau tidak, itu tergantung mereka (anggota dewan, red) seperti apa langkah politis yang akan diambil. Dan itu hal biasa dalam parlemen,” jelas Mokat. (recky korompis)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.