Bambang Waskito


Rampas Kendaraan, Polda Ancam Penjarakan Perusahaan Finance

Manado, MS

 

Aksi perampasan barang oleh perusahaan finance, makin menjadi. Praktek premanisme, tak jarang dipertontonkan debt colector saat memaksa mengambil barang konsumen. Daerah Kepolisian Sulawesi Utara pun diobok debt colector, bak Texas di zaman baheula.

 

Masyarakat mulai was-was. Polisi dibuat seakan tak berdaya oleh para penagih suruhan perusahaan finance. Nyaris tiap hari ada "korban" perampasan. Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, akhirnya bereaksi.

 

Warning pun dialamatkan kepada para perusahan finance di Sulawesi Utara. Persoalan para konsumen yang mengeluhkan soal penyitaan sepihak oleh Debt Collector finance atas keterlambatan penyetoran bulanan, kini jadi atensi Polda Sulut. Para oknum nakal tersebut, terancam di penjara.

 

Juru bicara Polda Sulut, Kepala bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Komisaris Besar (Kombes) Polisi Ibrahim Tompo menerangkan, penarikan atau penyitaan barang secara paksa, berlawanan dengan aturan hukum.

 

"Jikalau kreditur atau debt collector tetap memaksakan diri untuk menyita barang, tanpa prosesur yang legal, maka itu sudah merupakan pelanggaran hukum. Tindakan tersebut bisa diindikasikan sebagai tindakan pencurian dengan kekerasan,” tegas Tompo Rabu (11/10) kemarin.

 

Menurutnya, kerap, perusahaan finance saat melakukan penyitaan, memberikan pernyataan kalau konsumen telah melanggar perjanjian kredit atau jual-beli dengan perusahaanya. "Tindakan penarikan atau penyitaan barang tersebut tidak serta merta bisa dilakukan oleh perusahaan finance ataupun debt collector, melainkan harus terdaftar fidusia atau penyitaan melalui keputusan pengadilan dan melaui prosedur yang benar. Pembatalan perjanjian dan barang tidak bisa disita begitu saja. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum," jelasnya.

 

"Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH, red) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  dan dapat digugat ganti kerugian," tandasnya.

 

Tompo pun menjelaskan, dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana hukuman sembilan tahun penjara, jika perusahaan finance melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. "Pasal ini menyebutkan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dan Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini," tandasnya.

 

Tompo pun berharap, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan soal kejadian ini diharapkan untuk melapor. "Siapapun yang mengalami penyitaan sepihak seperti itu, silahkan lapor ke kepolisian, kita akan proses hukum. Kita sudah menerima beberapa laporan soal kasus ini, dan kita sementara lakukan proses penyelidikan, " pungkas Tompo. (rhendi umar)

Komentar