RATUSAN DUGAAN KORUPSI DANA DESA TEMBUS KPK

Jakarta, MS

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  untuk mendorong pembangunan infrastruktur sekaligus memberdayakan masyarakat desa lewat program dana desa (desa), makin tercoreng. Tindak penyelewengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN),  ditengarai masih massif terjadi.

Ironinya lagi, mayoritas pelaku dugaan tindak korupsi berjemaah itu diindikasi dilakoni oleh oknum-oknum penyelenggara negara, mulai dari pejabat daerah hingga aparat pemerintah desa.  

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo, Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, dan Kabag Administrasi Pamekasan Noer Solehhoddin, dalam dugaan kasus suap Dandes, jadi bukti nyata.

Itu lebih diperkuat dengan masuknya 459 laporan dandes di KPK. Diduga termasuk laporan dari masyarakat Sulawesi Utara (Sulut).  Laporan itu disampaikan ke korps antirasuah melalui telepon, SMS, surat elektronik, atau datang langsung ke kantor KPK.

Pelatihan serta bimbingan teknis (bimtek) tentang pemanfaatan dandes yang getol difasilitasi pemda melalui instansi terkait, kepada para kepala desa maupun aparat pemerintah desa terkesan mubazir. Padahal bimtek yang bersumber dari dandes, acap kali menghabiskan anggaran besar, karena sering dilakukan di luar daerah.

"Laporan dari masyarakat untuk dana desa Januari sampai Juni 2017 saja ada 459. Umumnya terkait pengelolaan dana desa," beber Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Rabu (9/8) kemarin.

Isi laporan terkait dengan dana desa itu bermacam-macam. Namun, jika dikelompokkan, ada 10 jenis penyimpangan pengelolaan dana desa yang dilaporkan.  Kesepuluh penyimpangan yang dilaporkan tersebut adalah tidak adanya pembangunan di desa, pembangunan/pengadaan barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi/RAB, dugaan adanya mark up oleh aparat desa, tidak adanya transparansi, masyarakat tidak dilibatkan, penyelewengan dana desa untuk kepentingan pribadi dan lemahnya pengawasan dana desa oleh inspektorat.

“Ada juga penyimpangan dalam bentuk kongkalikong pembelian material bahan bangunan, proyek fiktif, serta penggelapan honor aparat desa. Tapi ada juga yang hanya kesalahan administrasi saja,” bebernya lagi.

KPK, kata Pahala, akan meneruskan laporan tersebut kepada Kementerian Desa untuk ditindaklanjuti. “Kan Kemendes telah memiliki Satgas Dana Desa, yang dipimpin mantan pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto,” timpalnya.

Bibit juga mengakui ada potensi dan kekhawatiran terjadinya penyelewengan dana desa, baik oleh pemerintah daerah maupun aparat desa. Untuk itu, Satgas Dana Desa akan membuat sebuah sistem dan aturan yang tidak memungkinkan terjadinya sebuah pelanggaran.  "Kalau ada pelanggaran pidana, kita serahkan ke polisi. Jangan seperti Pamekasan, dilaporkan tapi ditilep, tidak diproses," kuncinya.

Diketahui, hingga tahun ini pemerintah telah mengucurkan dana desa sebanyak Rp 127,74 triliun. Rinciannya tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, 2016 (Rp 49,98) dan 2017 (Rp 60 triliun). Total desa yang menerima dana tesebut sebanyak 74.093.

ELITE LOKAL BERPERAN SELEWENGKAN DANDES

Anggaran dana desa yang terus meningkat setiap tahun,  makin rawan tingkat penyelewengan bila tak diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang baik oleh aparat desa. Hasil penelitian ICW, tahun 2016 terjadi perluasan kasus korupsi seiring dengan naiknya jumlah anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah.

ICW mencatat ada sekitar 62 kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Desa dengan melibatkan 61 kepala desa atau aparatnya dengan nilai kerugian negara Rp 10,4 miliar.

"Jika pemerintah desa tidak memiliki pemahaman mengenai pengelolaan anggaran yang baik, maka akan rawan dikorupsi oleh elite lokal yang sarat dengan kepentingan pribadi," ungkap Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri.

Modus yang dilakukan oleh kepala desa atau aparaturnya pun beragam, mulai modus penggelapan hingga suap. Modus yang paling banyak dilakukan adalah penggelapan dengan 20 kasus dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 6,2 miliar.

Menurut Febri, adanya modus penggelapan dalam pengelolaan dana desa menandakan ada campur tangan elite politik lokal. “Keterbatasan kepala desa dalam mengelola anggaran menjadi pintu masuk elite lokal ikut menyusun anggaran desa untuk kepentingan pribadi. Jadi kedepan, kapasitas perangkat desa dalam mengelola anggaran perlu ditingkatkan lagi,”  urainya lagi.

Ada beberapa titik yang dinilai menjadi peluang dana tersebut ditilep. Meski dana desa langsung ditransfer ke rekening desa namun tidak otomatis menutup peluang korupsi. Celah untuk menyelewengkannya masih bisa terjadi antara lain dengan melibatkan pegawai pemerintah kabupaten. Sebab penggunaan dana desa itu tetap memerlukan persetujuan dari kepala dinas.

"Dana Desa memang lansung ditransfer ke rekening desa, tapi (dana) bisa naik ke atas lagi. Karena ada ketentuan bahwa penggunaan dana desa itu harus disetujui oleh dinas," bebernya.

Titik korupsi juga bisa terjadi saat dana desa digunakan misalnya untuk pembangunan infrastruktur. Proyek bisa disetujui oleh kepala dinas bila aparat desa menyetor sejumlah dana. Bisa juga terjadi kongkalikong agar dana desa dibelanjakan di toko material tertentu. "Itu kan pemain (proyek) ya itu-itu saja, atau bisa juga kepala desa-nya jadi pemborong proyek," kuncinya.

POLRI DAN KEJAGUNG TURUN TANGAN

Instruksi Presiden Jokowi agar seluruh aparat penegak hukum ikut serta mengawasi penggunaan dandes, direspon tiga lembaga hukum di Nusantara. Tak hanya KPK, Polri dan kejaksaan agung (Kejagung) juga akan intens mengawasi pemanfaatan dandes.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sendiri telah mengadakan rapat dengan Kementerian Pedesaan, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) soal pengawasan anggaran desa. Rencananya, Polri akan diikutsertakan dalam upaya pengawasan dana desa.

"Rencana MoU antara Mendes dengan Polri. Supaya dana desa tepat sasaran, tepat guna, maka perlu ada pendampingan dan pengawasan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, di gedung Divisi Humas Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (7/8).

Setyo menjelaskan unsur Polri yang akan terlibat langsung pengawasan penyerapan dana desa adalah Bhabinkamtibmas. Keterlibatan Polri, disebut Setyo, sebagai upaya preventif penyelewengan dana desa.

"Polri yang dilibatkan dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas. Ini upaya preventif. Upaya respresif itu paling akhir, kalau terjadi penyimpangan," jelas Setyo.

"Pasti dong (anggota Bhabinkamtibmas ikut rapat penggunaan anggaran desa). Namanya Bhabinkamtibmas itu sudah melekat dalam desa. Seorang saja cukup (ikut dalam rapat) mewakili Polri," sambung Setyo.

 

Setyo menggambarkan teknis pengawasan dana desa kelak, oleh Polri. Sebagai contoh, seorang kepala desa hendak membangun jalan umum. Maka polisi akan memastikan material bangunan sesuai dengan spesifikasi dan waktu pengerjaan yang tertuang dalam proposal kerja.

"Misalkan kepala desa punya program, misalkan membangun jalan 100 meter, lalu ada nanti spefisikasi teknisnya seperti apa. Nah, kita lakukan pengawasan, betul nggak spesifikasinya, betul nggak dikerjakan pada bulan yang bersangkutan. Kita melakukan pengawasan fisik, pengawasan penggunaan anggaran," terang Setyo.

Masih kata Setyo, Polri berharap nota kesepahaman dapat ditandatangani pekan depan. Setelah MoU resmi, Tito akan menggelar video conference untuk menginstruksikan pelaksanaan isi MoU kepada jajaran Polri di seluruh Indonesia.

"(Kerja sama) Ini memerlukan proses karena harus membentuk pokja (kelompok kerja) dan membuat perjanjian kerja sama. Diharapkan minggu depan ada MoU dan video conference Kapolri yang disampaikan ke seluruh jajaran," ucap Setyo.

Ditempat terpisah, Jaksa Agung M Prasetyo mengaku telah meminta Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di daerah maupun di pusat untuk mengumpulkan kepala desa. Hal itu guna melakukan pengarahan agar tidak terjadi lagi seperti kasus suap di Pamekasan, Jawa Timur.

"Kita jadikan suatu bahan evaluasi, saya sudah laporkan bapak Presiden kemarin bahwa untuk ini kita akan melakukan semacam suatu pengarahan dan pencerahan kepada khususnya para kepala desa," kata Prasetyo di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (8/8).

Dia mengatakan kepala desa itu akan dikumpulkan di setiap kabupaten. Ia memastikan peran TP4 masih dibutuhkan untuk memberikan pengawalan kepada anggaran daerah dan pusat maupun proyek pembangunan. "Ini semua akan dilakukan oleh jajaran kejaksaan. Jadi sekali lagi jangan dengan adanya kasus kemarin itu kemudian digeneralisir bahwa TP4 menjadi tidak perlu. Saya rasa sangat diperlukan. Ya tadi kalau upaya untuk melakukan pencegahan jangan sampai terjadi," tutup Prasetyo.

PESAN JOKOWI: SEMUA KASUS DANDES HARUS DITANGANI

Presiden Jokowi telah meminta seluruh aparat untuk terus mengawasi penggunaan dandes.. Sebab dandes dinilai penting untuk membantu perputaran ekonomi di level bawah. "Saya selalu sampaikan bahwa manajemen dana desa itu harus betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik. Ada pendampingan, dilaksanakan, tetapi juga harus ada pengawasan, controlling, pemeriksaan, yang terus menerus. Karena ini terkait uang yang besar sekali," kata Jokowi di Hotel Stones, Legian, Badung, Bali, Jumat (4/8).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun angkat suara. Ia mengusulkan penggunaan dana desa diumumkan di rumah-rumah ibadah. Langkah itu dinilai JK sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyelewengan. "Jadi harus disarankan progresnya diumumkan di rumah-rumah ibadah, kayak masjid, gereja, setiap Jumat atau Minggu," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (8/8).

JK mencontoh transparansi dana penggunaan masjid yang diumumkan secara terbuka setiap minggunya kepada masyarakat. "Bahwa dananya sekian dipakai untuk ini, jadi masyarakat bisa periksa," ujarnya.

Partisipasi pengawasan dari masyarakat kata JK sangat dibutuhkan. "Ya itulah perlunya keterbukaan di desa sendiri, kan supaya dia tahu bahwa anggaran sekian, kalau dia bilang dipotong sekian, pasti ribut, jadi harus diumumkan kayak di masjid," tandasnya.  

Ditempat terpisah, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, mengakui ada beberapa  daerah yang potensial terjadi tindak korupsi dandes. Itu setelah KPK mengungkap adanya suap yang melibatkan seorang kepala desa di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Kasus-kasus penyelewengan dana desa dengan nominal kecil misalnya Rp 10 juta atau Rp 50 juta tetap ditindak meski ongkos penanganannya bisa lebih besar, demi membuat efek jera.  "Sudah ada arahan dari Presiden, setiap kasus harus ditangani," kata Eko, Senin (7/8).

Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bisa ikut mengawal. Ada pula Satgas Dana Desa, bisa dilapori bila terjadi penyelewengan dandes. Nomor telepon 1500040, bebas pulsa. Bila ada LSM yang nakal mencoba mengkriminalisasi kepala daerah, Satgas Dana Desa bisa dilapori juga.

"Kepala desa jangan takut karena banyak LSM-LSM yang mencari kesempatan dalam kesempitan, atau pihak-pihak yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Kalau ada yang kriminalisasi kepala desa, kepala desa jangan segan-segan telepon Satgas Dana Desa di 1500040. Kita akan melakukan pendampingan dan advokasi untuk mem-protect kepala desa yang baik," tutur Eko.

Secara umum, dia optimis pihak desa mampu mengelola dana desa. Ini karena serapan dana desa dari 2015 ke 2016 mengalami peningkatan, yakni dari 82 persen menjadi 97 persen.

"Kalau ada kades yang belum mengerti, bisa tanya ke pendampingnya. Kalau tidak puas dengan pendampingnya, bisa tanya ke dinas pemberdayaan masyarakat desa di setiap kabupaten. Kalau masih tidak puas lagi, bisa hubungi Satgas Dana Desa 1500040 untuk kirim orang, untuk mendidik," kuncinya. (dtc)

 


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado