Adnan A.P Mokodompit

RDTR Segera Diajukan ke Provinsi

Kotamobagu, MS

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus berproses. Saat ini, proses penyusunannya tinggal menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait batas wilayah dengan Kabupaten Bolmong dan Boltim, serta peta definitif dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

 

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR) Kotamobagu, Adnan Mokodompit, Selasa (6/3).

 

“RDTR saat ini tinggal menunggu Permendagri dan peta definitif yang dikeluarkan oleh BIG. Kita telah berkoordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan soal administrasi wilayah ini,” ungkap Adnan.

 

Adnan menambahkan, setelah Permendagri dan peta definitif ada, Pemkot akan menggandeng tenaga ahli perencanaan wilayah dan ahli tata ruang untuk menyusun RDTR dan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

 

“Tenaga ahli disini merupakan perorangan. Mereka akan bertugas untuk menyusun RDTR sebelum kita serahkan ke Pemprov Sulut,” jelas Adnan.

 

RDTR ini nantinya bermuara menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun, sebelum menjadi Perda, akan melewati sejumlah pembahasan baik dari tingkat provinsi hingga ke pemerintah pusat.

 

“Nanti RDTR ini akan diajukan ke tim koordinasi penataan ruang nasional. Selanjutnya diturunkan kembali ke provinsi dan kembali ke daerah untuk digelar paripurna tahap satu. Setelahnya itu, Kotamobagu akan memiliki RDTR yang definitif,” kata Adnan.

 

Untuk diketahui, RDTR ini penting bagi setiap kabupaten/kota se Indonesia. RDTR ini menjadi rujukan dalam setiap penerapan program dan kegiatan pemerintah. Selain itu, RDTR ini menjadi acuan dalam pengembangan wilayah.

 

“RDTR ini mengatur soal zonasi wilayah. Misalnya wilayah industri, wilayah pendidikan dan beberapa sektor lainnya akan diatur dalam RDTR. Sehingga, investasi salah satunya bisa diatur dengan baik,” pungkas Adnan.(yadi mokoagow)


Komentar