Rencana Kenaikan Gaji PNS Masih Kabur

BADAN Kepegawaian Negara (BKN) saat ini tengah menggodok konsep usulan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Penyusunan konsep usulan kenaikan gaji pokok PNS pada tahun depan dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa sudah lebih dari dua tahun PNS tidak memperoleh kenaikan gaji pokok.

"Jika usulan kenaikan gaji pokok tahun 2019 disetujui, selanjutnya akan dituangkan dalam Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun 2019," kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan Ridwan, belum lama.

Rencana kenaikan gaji PNS ini menuai reaksi berbagai pihak. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengakui, rencana tersebut belum ada. Saat ini, kata dia, yang diberlakukan adalah reward and punishment atas catatan kinerja para PNS. "Belum ada rencana kenaikan gaji," ujar Asman, Minggu (4/3).

Hal senada dikatakan Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi. Ia mengatakan rencana usulan kenaikan gaji pokok PNS tidak berdasar. Rencana itu, justru dapat semakin membebani APBN.

"Ini kok tiba-tiba ada isu gaji PNS mau dinaikkan. Nanti APBN kita akan habis terkuras untuk gaji PNS karena sekarang saja sudah 30 persen lebih," ujar Uchok, Senin (5/3).

Selain itu, Uchok juga menilai sampai saat ini pemerintah belum memiliki standar dan indikator jelas yang menjadi alasan kenapa gaji PNS harus dinaikkan. Soalnya, ia menilai kenaikan gaji yang terakhir terjadi tahun 2015 lalu tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas para PNS. "Pelayanan publiknya masih buruk, belum membaik. Tidak pantas (naik gaji)," tutur Uchok.

Hal berbeda dikatakan Anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar, Melchias Marcus Mekeng. Ia menyatakan setuju dengan usul BKN menaikkan gaji pokok PNS pada 2019. “Kalau UMR saja dinaikkan, masak gaji PNS tidak?” kata Mekeng, belum lama.

Menurut Mekeng, kenaikan gaji PNS merupakan hal urgen seiring dengan terjadinya inflasi, yang juga mempengaruhi daya beli. “Kalau tidak dinaikkan, kan kasihan. Harga-harga kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat tentunya,” katanya.

Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan, kenaikan gaji PNS sepenuhnya menjadi kewenangan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menpan-RB, Asman Abnur.  "Itu kan bukan kewenangan dia (BKN). Kita sudah punya mekanismenya di Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB," terang Askolani, Senin (5/3).

Kebijakan terkait dengan gaji PNS, Askolani melanjutkan, sebenarnya telah ada di Kementerian Keuangan serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dengan pembahasan hal tersebut serta alokasi anggaran terkait dengan kenaikan gaji PNS. "Belum (dibicarakan)," ujarnya.(tmp)


Komentar