Saksi Ahli saat memberikan keterangan dalam sidang kasus korupsi, di lingkungan Disnakertrans Bitung.(foto: rhendy)

Saksi Ahli Perberat Eks Kadisnakertrans Bitung

Manado, MS

Posisi mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Bitung, FRR alias Ferry, makin tersudut. Keterangan saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kian memperjelas penyelewengan anggaran pos Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang dikelola Disnakertrans Bitung. Proyek berbentuk padat karya itu, diduga tidak dikerjakan oleh terdakwa, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Berdasarkan seluruh uraian keterangan saksi ahli Drs Purwanto, anggaran proyek yang telah diproses lewat perencanan dan pengusulan Dinas terkait, dan ditelah disetujui dan diberikan lewat DIPA, wajib untuk dikerjakan. “Pekerjaan yang telah diberikan, harus sesuai dengan dana yang diberikan, dan dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat,” jelas saksi di hadapan Arkanu, Ketua Majelis Hakim.

Dijelaskannya, dana yang telah diberikan, harus dilaksanakan secara fokus, dan tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan lain. “Sesuai dengan rincian DIPA, tidak diperkenankan untuk dilakukan pada kepada kegiatan lain,” tegas Saksi dari Disnaker Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini.

Terdakwa makin tersudut, saat penasehat hukumnya memberikan pertanyaan soal siapa yang harus bertanggung jawab soal kerugian negara dalam kasus tersebut. Saksi pun dengan lantang menyebut, bahwa yang bertanggung jawab adalah terdakwa selaku KPA. Sebab, semua dana yang telah dikucurkan harus melewati izinnya. “Secara langsung yang sesuai klasifikasi. Pengeluaran uang dilakukan, lewat Bendahara atas persetujuan dan perintah KPA,” tandas Saksi.

Menurut dakwaan JPU, besar dana Rp1,2 miliar lebih itu, terbagi dalam dua tahap kegiatan. Pertama, dana kegiatan Padat Karya Infrastruktur sebesar Rp725 juta lebih. Kedua, dana kegiatan peningkatan tenaga kerja mandiri untuk wirausaha baru dengan budget Rp486 juta lebih. Dan yang tidak dikerjakan terdakwa Ferry, yakni dana kegiatan Padat Karya, yang seharusnya dikerjakan di Kelurahaan Batu Putih Bawah, Kecamatan Ranowulu. Akibat aksi terdakwa itu, Negara mengalami kerugian hingga mencapai angka Rp130 juta lebih.

Alhasil, terdakwa Ferry ikut digiring JPU hingga ke meja hijau dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999. (rhendi umar)

 

Banner Media Sulut

Komentar