Satgas Antipolitik Uang Bidik Pilkada di Sulut

SINERGITAS kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali tersaji. Sebagai wujud perlawanan terhadap aksi politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dua intitusi elit penegak hukum tersebut membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antipolitik Uang atau Antimoney Politics.

Satgas ini dipastikan bertugas memantau seluruh pelaksanaan Pilkada di daerah penyelenggara iven pesta demokrasi di seluruh pelosok Indonesia termasuk di Sulawesi Utara (Sulut).  "Satgas (Anti)-money Politics ini nanti akan memonitor di empat tahapan pemilu. Pertama, pencalonan yang akan selesai pendaftarannya hari ini, pukul 24.00 WIB. Kemudian nanti pada tahap pemilihan, penetapan calon, dan yang keempat kemudian pada saat ada pengajuan keberatan ke MK," terang Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).

Dia menjelaskan, karena politik uang diatur sebagai tindak pelanggaran dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2016, penegakan hukum atas perbuatan tersebut akan dilakukan Bawaslu. "Satgas ini untuk memonitor, memantau, apakah ada mahar politik. Tapi penegakannya melalui Bawaslu karena ini ranah Undang-Undang Pemilu," ujar dia.

Perihal operasi Satgas Antipolitik Uang, Martinus mengatakan, ada beberapa kemampuan teknis yang dimiliki Polri dan KPK dalam hal pengawasan tapi tak dimiliki Bawaslu. Martinus mencontohkan kemampuan teknis wire tapping atau penyadapan. "Satgas ini untuk backup karena Bawaslu kan nggak punya peralatan tapping sehingga butuh polisi dan KPK untuk berikan bukti dukungan. Nah itu yang kita bantu backup," jelas Martinus.

Ia juga mengungkapkan Undang-Undang Pemilu telah menegaskan larangan politik uang, tapi nyatanya praktik tersebut masih ada. "Money politics itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatur bahwa itu tidak boleh. Tapi praktik-praktik yang terjadi vote buying tetap ada, sehingga perlu dicegah," sebut Martinus.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, Satgas Antipolitik Uang yang terdiri dari personel Polri dan KPK, sudah mulai bekerja. Dia memastikan Polri sudah berkoordinasi dengan KPK perihal pembagian tugas dalam satgas. "Sudah dibentuk dan ada sendiri satgas-satgasnya. (Koordinasi dengan KPK) pastilah itu sudah. Itu diharapkan kerja sama," kata Setyo di Mabes Polri, Rabu (10/1).

"KPK yang menangani (perkara) jika orang yang terlibat money politics adalah penyelenggara negara. Karena dikhawatirkan yang bukan penyelenggara negara bisa lolos, oleh sebab itu Polri main di sini," sambung mantan Kapolsek Tomohon itu.

Menanggapi hal tersebut, KPK mendukung langkah OTT politik uang yang dilakukan Polri. KPK juga sudah berkomitmen bekerja sama dengan Polri untuk memberantas politik uang. "Kalau Polri melakukan penegakan hukum politik uang, tentu itu positif ya. Pimpinan KPK sudah melakukan. Sejak awal kita berkomitmen kerja sama dengan mekanisme masing-masing," ungkap Febri.

Sementara itu, pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulut saat dikonfirmasi mengaku tinggal menunggu petunjuk dari Mabes Polri. “Untuk Polda masih diwacanakan. Saat ini para Dirkrimsus Polda se Indonesia sementara mendapat arahan dari Mabes Polri,” aku Kombes Pol Ibrahim Tompo, Kabid Humas Polda Sulut.(dtc)


Komentar