SBY: KEPOLISIAN, BIN DAN TNI TAK NETRAL DI PILKADA

Jakarta, MS

 

Bola panas digulir Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini menghantam sederet lembaga penting negara. Netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipertanyakan. Reaksi kritis pun kini menyasar balik mantan Presiden RI itu.

 

SBY mengaku melihat gejala ketidaknetralan negara dalam proses demokrasi yang tengah berlangsung. Baik di Jawa Timur maupun di daerah-daerah atau provinsi lain yang ikut menggelar Pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang.

 

"Saya banyak mendengar informasi, bukan hanya dari Jawa Timur, tapi juga dari daerah-daerah lain. Ada tanda-tanda, ada niat yang barang kali membuat aparat negara tidak netral. Rakyat tentu menolak cara-cara seperti ini," kata SBY usai menggelar Apel Siaga Kader Partai Demokrat se-Jawa Timur di Asrama Haji, Kota Madiun, Senin (18/6) petang.

 

Dugaan SBY ini tentu bukan tanpa alasan. Sebab, saat momentum Lebaran Idulfitri kemarin, juga beredar video Ketua Umum DPN Seknas Jokowi, M Yamin yang mengklaim bahwa Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden dan kepala negara mendukung Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jawa Timur 2018.

 

"Aparat negara netral, tidak memihak dan mengikuti aturan konstitusional, undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum," ujar SBY.

 

Suami Ani Yudhoyono ini melanjutkan, "Termasuk mereka-mereka, elemen-elemen yang berasal dari eksekutif atau pemerintahan dan juga elemen dari Badan Intelijen Negara (BIN), kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)."

 

SBY kembali mengungkapkan, dirinya yang juga salah satu warga negara Indonesia berkewajiban untuk mengingatkan pemerintah. "Dengan rendah hati juga mengingatkan, janganlah aparat negara, jajaran di BIN, TNI dan Polri berpihak pada salah satu partai politik tertentu, berpihak pada Paslon tertentu," pintanya.

 

Sebab menurut SBY, dengan berpihak pada salah satu Parpol dan Paslon tertentu yang ikut terlibat dalam proses Pilkada serentak 2018 maupun Pemilu 2019 nanti, mereka telah menciderai ruh demokrasi dan semangat Reformasi yang telah berjalan selama 20 tahun.

 

"(Dengan ketidaknetralan) lantas mengingkari sumpah jabatan sebagai aparat negara, terlebih sebagai prajurit Sapta Marga, anggota kepolisian dan intelijen," tegasnya.

 

 

DEMOKRAT UNGKAP ALASAN CUITAN SBY

 

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan dua faktor yang melatarbelakangi pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono soal adanya gejala ketidaknetralan negara dalam Pemilu. Pertama yakni dinamika di Pilkada Jawa Timur.

 

Masalah kedua, soal pelantikan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhannas Komjen M Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.

 

"Ya betul, karena itu dinilai oleh Demokrat sarat kepentingan subjektif," tutur Ferdinand, Selasa (19/6).

 

Ferdinand menganggap, pemerintah telah melampaui kewenangannya dengan melantik Iriawan menjadi PJ Gubernur Jabar, meski tahu melanggar UU Kepolisian. Pelantikan Iriawan, kata dia, juga pernah dibatalkan oleh Menko Polhukam Wiranto karena menimbulkan kontroversi.

 

"Tetapi Jokowi tampak ngotot terlebih karena ada pengakuan Mendagri yang mengakui usulkan Sekjen Kemendagri untuk jadi PJ Gubernur. Tapi Jokowi tetap pilih Iwan Bule," tandasnya.

 

SBY, kata Ferdinand, juga mendapatkan banyak laporan dari kader soal operasi yang diduga dilakukan aparat dalam pesta demokrasi rakyat. Parahnya, operasi itu berlangsung senyap sehingga sulit terlihat masyarakat.

 

"Kadang kadang kan operasi aparat ini tidak nyata di tengah publik, senyap dan tertutup. Susah dilihat kasat mata oleh masyarakat. Tapi kader kami yang di lapangan banyak melihat ketidaknetralan tersebut," klaimnya.

 

Presiden RI ke-6 ini menuangkan dugaannya soal ketidaknetralan negara di kontestasi Pemilu di akun twitter pribadinya, @SBYudhoyono. Lewat akun twitternya, SBY mengatakan "Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga ciderai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT?"

 

Dikonfirmasi soal cuitan SBY itu, Ferdinand menjawab pernyataan SBY itu berkaitan dengan ketidaknetralan aparat di Pilkada dan pengangkatan Iriawan menjadi PJ Gubernur Jabar.

 

 

PDIP MINTA TAK TANGGAPI SERIUS

 

Cuitan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono soal gejala ketidaknetralan aparat negara dalam Pilkada 2018, menuai beragam tanggapan. Salah satunya dari partai pemegang pemerintahan kini.

 

Ketua Tim Pemenangan Internal Pilkada Jatim 2018, yang juga Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah, meminta pernyataan SBY tidak ditanggapi serius. Apalagi diambil hati.

 

"Pernyataan Pak SBY saya kira tidak usah ditanggapi serius, apalagi diambil hati secara emosional, karena kita sama-sama hormati beliau sebagai Presiden ke enam RI. Mungkin saja saat beliau mengutarakan sinyalemen adanya dugaan keterlibatan TNI, Polri dan BIN dalam pilkada tersebut karena sedang bernostalgia waktu 10 tahun lalu berkuasa dan mengendalikan penuh kekuasaan politik nasional," ucap Basarah, Selasa (19/6).

 

Dia menuturkan, pihaknya yang mengusung Saifullah Yusuf dan Puti Soekarno (Gus Ipul-Puti) tidak mau terpengaruh sama sekali dengan pernyataan SBY.

 

"Kami tim Gus Ipul dan Mbak Puti tidak mau terpengaruh dan akan tetap fokus kerja, kerja, dan kerja memenangkan Pilgub Jawa Timur pada tanggal 27 Juni yang akan datang, sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan UU dan peraturan-peraturan lainnya," ungkap Basarah.

 

Wakil Ketua MPR RI ini juga menilai, sikap SBY itu, menandakan Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 akan ditentukan kemenangan Gus Ipul-Puti.

 

"Bagi kami sekarang sudah sangat jelas, dengan sikap Pak SBY yang seperti itu, maka kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2019 yang akan datang secara mutlak akan ditentukan oleh kemenangan Saifullah Yusuf dan Puti Soekarno dalam Pilgub 2018 ini," katanya.

 

 

PENGAMAT NILAI SBY PANIK

 

Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan ada tanda-tanda aparat negara tidak netral dalam Pilkada serentak 2018 mendapat respons dari pengamat politik Universitas Brawijaya Fajar Ramadlan.

 

"Dari pernyataan Pak SBY kemarin di Madiun, kita bisa memberi tiga perspektif," nilai Fajar saat dihubungi, Selasa (19/6).

 

Pertama, pernyataan SBY tersebut menjadi indikasi ada kepanikan bahwa calon yang diusung Demokrat dalam posisi tertinggal. Hal ini sejalan dengan narasi yang dibangun sebelumnya oleh Sekretaris Demokrat Jatim Renville Antonio bahwa kecurangan bisa menggagalkan pemenangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto, calon yang diusung Demokrat di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim.

 

"Jika tidak panik, tidak mungkin menyasar dan memberi tudingan ke mana-mana," kunci Fajar. (mrd/dtc/lip6)

 


Komentar