SEDERET KASUS DIDUGA ‘DIUAPKAN’

Manado, MS

Kasus dugaan suap menjerat Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Manado, Sudiwardono. Fakta ini semakin memperkuat argumen bahwa dunia peradilan Sulawesi Utara (Sulut) belum bersih. Kepercayaan publik menukik. Gelombang tanya pun menyeruak di permukaan masyarakat. Ada aroma ketidakberesan di balik ‘lepasnya’ sejumlah kasus di PT Manado.   

 

Bumi Nyiur Melambai mendadak guncang. Jumat (6/10) malam lalu, Aditya Anugerah Moha (AAM), oknum politisi Senayan Dapil Sulut ‘tasibu’ operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘Mapatu’ PT Manado ikut diciduk. Keduanya diduga terlibat ‘permainan terlarang’. Suap untuk ‘menguapkan’ kasus dugaan korupsi Marlina Moha Siahaan (MMS), oknum legislator Sulut, ibu dari AAM.

 

Terungkapnya transaksi kasus itu menyulut spekulasi banyak pihak. Sejumlah perkara ‘aneh’ yang pernah ditangani PT Manado disinyalir dimainkan oknum-oknum di lembaga peradilan tersebut.

 

Kecurigaan itu bukan tanpa alasan. Contoh, ada putusan terhadap suatu kasus tertentu yang dinilai janggal. Misalnya putusan banding PT Manado beberapa waktu lalu yang meringankan vonis pengadilan atas terdakwa korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Minahasa tahun 2012 berinisial HDR.

 

Sebelumnya, perkara ini bergulir ke PT Manado setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa mengajukan banding. Alasannya, vonis 1,2 tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Manado terhadap terdakwa HDR oleh JPU dinilai terlalu ringan.

 

Ironisnya saat bergulir ke PT Manado, putusan banding terhadap terdakwa HDR malah lebih diperingan oleh majelis hakim menjadi 1 tahun. JPU akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) namun hingga saat ini belum ada putusan soal kasus ini.

 

Tokoh pemuda Minahasa, Mikson Wakulu, menyebut tidak menutup kemungkinan ada permainan atas perkara banding tersebut. Sebab sudah terbukti ada petinggi di lembaga peradilan PT Manado yang terlibat dugaan transaksi jual beli perkara.

 

"Kan terlihat jelas kejanggalannya, JPU yang awalnya melakukan banding karena putusan terdakwa terlalu ringan malah oleh pihak PT Manado justru lebih diringankan," tambahnya.

 

Pengamat hukum dan pemerintahan Minahasa, Jeffry Pay, memilai kecurigaan masyarakat soal adanya permainan dalam suatu perkara yang bergulir di pengadilan adalah suatu hal yang wajar. Apalagi setelah KPK berhasil menguak dugaan praktik jual beli perkara yang salah satunya dilakoni oknum petinggi PT Manado.

 

"Jadi tidak berlebihan jika masyarakat curiga ada perkara-perkara sebelumnya yang jadi objek permainan. Sebab OTT yang dilakukan KPK baru-baru ini telah membuktikan bahwa mafia kasus di lembaga peradilan sedang berkeliaran di wilayah hukum kita," kata Pay.

 

Terbongkarnya transaksi suap terhadap hakim PT Manado oleh KPK dinilai akan menjadi efek jera bagi oknum mafia kasus lainnya. Namun menurut Pay, itu hanya akan bersifat sementara saja. Sebab seiring waktu, efek jera itu pasti akan luntur dan praktik jual beli perkara di lembaga penegak hukum akan kembali hidup.

 

"Solusinya, KPK itu harus ada di semua daerah, karena dengan begitu ruang gerak oknum-oknum nakal akan semakin tertutup,” nilainya.

 

Memang diakuinya, kinerja KPK selama ini dikenal garang dalam memberantas korupsi. Namun objek-objek yang jadi target KPK pun dinilai menyasar kalangan atas yang punya jabatan strategis.

 

"Kalau KPK punya perwakilan di daerah maka tentu targetnya akan meluas, tidak hanya sebatas kalangan tertentu saja. Dengan demikian pemberantasan korupsi sampai ke tingkat daerah pun pasti akan lebih maksimal," pungkasnya.

 

 

TANDA TANYA KASUS SOLAR CELL

Potret buram penanganan perkara korupsi di Sulut, mencuat. Aksi nakal Ketua PT Manado memantik kekecewaan publik. Reaksi miring masif pun mendera intitusi hukum yang bermarkas di Jalan Sam Ratulangi Manado tersebut.

Penanganan kasus korupsi proyek lampu Solar Cell tahun 2014 di Manado, yang sudah menjerat Paulus Iwo, dipertanyakan. Informasi yang diterima awak media, Majelis Hakim di PT Manado telah mengeluarkan surat penetapan dengan nomor 13/PID.SUS/2017/PT.MND, yang memerintahkan agar JPU segera membebaskan Paulus dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malendeng tertanggal 2 Oktober 2017. Keputusan tersebut telah membuat sejumlah pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara ini merasa kaget.

Ketua Majelis Hakim di PN Manado, Alfi Usup yang diketahui sempat menangani perkara ini, merasa terkejut mengenai surat penetapan pembebasan itu. Namun, Usup mengaku belum menerima salinan putusan banding Paulus dari pihak PT Manado.

“Saya belum terima salinan putusannya. Kalau memang putusannya seperti itu, kami menghargai putusan PT Manado. Yang jelas kami telah menjalankan tugas dan telah menghukum terdakwa,” tanggap Humas PN Manado itu.

Hal senada disampaikan Kepala Seksi Pidana Khusus (KasiPidsus) Kejari Manado, Melly Suranta Ginting. Saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (7/10), Ginting tak menepis jika informasi perkara banding Paulus sudah putus. Hanya saja, Ginting mengaku pihaknya hingga saat ini belum menerima salinan putusan dari pihak PT Manado.

Bahkan, Ginting menjelaskan, jika informasi perkara banding Paulus yang telah diputus PT Manado, baru diketahuinya lewat surat penetapan Majelis Hakim PT Manado yang diketuai, Yap Arfen Rafael, didampingi dua Hakim Anggota, Imanuel Sembiring dan Andreas Lumme.

Dalam surat penetapan itu, tidak begitu jelas apa yang menjadi pertimbangan hukum sehingga Paulus harus dikeluarkan dari Rutan. Hanya tercantum kalau Majelis Hakim bersandar pada putusan PT Manado tanggal 2 Oktober 2017 dan Pasal 192 KUHAP. “Makanya, ketika surat itu sudah kami terima resmi, kami berencana untuk melakukan kasasi ke MA (Mahkamah Agung),” kunci dia.

Untuk diketahui, perkara korupsi proyek lampu Solar Cell Manado berbanderol Rp9,6 Miliar, telah tuntas disidangkan di PN Manado, Kamis (6/7) lalu. Paulus divonis bersalah dengan pidana hukuman 5 tahun penjara beserta Uang Pengganti (UP) sebesar Rp2,4 Miliar lebih, subsidair 2 tahun penjara. Selain itu, denda sebesar Rp50 juta, subsidair 3 bulan penjara.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta persidangan bahwa baterai Bulls Power yang dibeli Iwo di Cina bersama saksi Irene Netty tidak sesuai dengan kontrak. Dimana, dalam kontrak yang harusnya terpasang yakni baterei merk Best Solution Batery (BSB).

Parahnya lagi, barang yang didatangkan dari Cina itu justru tidak melalui proses uji laboratorium. Padahal, sudah menjadi ketentuan bahwa setiap barang dari luar negeri wajib mendapat uji laboratorium.

Lebih meyakinkan Majelis Hakim, yakni hasil audit ahli berhasil menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp3 Miliar lebih, ditambah fakta lapangan yang menguak di persidangan jika baterai yang didatangkan dari Cina itu telah direkayasa dengan cara ditempel stiker merek BSB. Itu membuat kekuatan baterei hanya sanggup bertahan 3 sampai 6 jam. Padahal, dalam kontrak proyek, baterei seharusnya bertahan hingga 10 jam per harinya.

 

PERCAYA MASIH ADA HAKIM BERSIH

 

Tak semua hakim di lembaga peradilan Sulut nakal. Banyak dari mereka yang masih kuat menjunjung tinggi keadilan. Hal itu diungkapkan

Moh Alfi Usup, Humas PN Manado.

 

Ia menampik jika kasus dugaan suap yang menjerat Ketua PT Manado, Sudiwardono, melemahkan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan Sulut.

 

"Saya rasa kejadian tersebut bukan berarti membuat nama badan peradilan ikut turun. Karena kami, saat ini masih bekerja dengan baik, sesuai dengan profesionalitas untuk menjunjung tinggi keadilan,” tandasnya.

 

“Jadi itu hanya merupakan oknum saja, bukanya mencap secara keseluruhan,” tepisnya.

 

Ia percaya, kasus ini akan menjadi pelajaran penting bagi para hakim di Indonesia, terutama di Sulut. “Kami pun berharap ke depan, kejadian tersebut tidak lagi terjadi. Anggaplah ini merupakan sebuah pelajaran,” tutur Usup.

 

Ia pun menegaskan soal komitmen kerja maksimal demi keadilan. “Intinya, kami akan terus bekerja semaksimal mungkin. Karena peradilan merupakan tempat para pencari keadilan untuk menemukan keadilan itu,” kuncinya.

 

 

MASYARAKAT HARUS IKUT MENGAWASI

OTT kasus dugaan suap oleh KPK yang melibatkan Ketua PT Manado, Sudiwardono dan oknum legislator asal Sulut, AAM, di Jakarta, akhir pekan lalu, mengundang keprihatinan sejumlah kalangan.

Seperti yang mengalir dari Penghubung Komisi Yudisial (KY) Sulut dan Presidium Suara Manguni.

Welly Mataliutan, Asisten Penghubung KY Sulut menuturkan, dengan kejadian tersebut masyarakat diminta untuk mengawasi seluruh pengadilan yang ada di wilayah jazirah utara selebes. “Sangat disesalkan dengan kejadian OTT tersebut. KY Sulut minta masyarakat untuk awasi 7 Pengadilan Negeri di Sulut dan 1 Pengadilan Tinggi. Apabila ada praktek di luar kewajaran, kaporkan ke kami,” tandas Mataliutan, Senin (09/10).

KY sendiri, sebagaimana amanat undang-undang, salah satunya mengawasi kode etik dan prilaku hakim. Termasuk juga, menerima laporan dari pencari keadilan tentang hal tersebut, baik di dalam maupun di luar persidangan. “Sesuai kewenangan yang melekat, KY mengawasi soal kode etik dan prilaku hakim, tanpa mencampuri proses yudisial,” tukasnya.

Saat disinggung tentang perkara korupsi TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa) 2010 yang menjerat  MMS, titik api awal terjadinya OTT KPK, Mataliutan mengatakan tahu tentang perkara tersebut. “Perkara itu berawal dari pengadilan tipikor tingkat pertama, dan sebagaimana pantauan kami telah dilaporkan ke komisioner pusat,” bebernya.

Sementara itu, Koordinator Presidium Suara Manguni, Maximus Watung mengatakan, organisasi yang dikomandoinya berasal dari sekumpulan organisasi dengan jejaring KPK. Akan tetapi dia menampik, bahwa kasus OTT tersebut bukan atas laporan organisasinya, melainkan informasi KPK sendiri.

Melihat OTT yang terjadi, Watung sepakat dengan Penghubung KY Sulut, masyarakat harus memantau dan mengawasi semua institusi di Sulut yang bernaung di bawah Mahkamah Agung.

Terkait dengan proses peradilan MMS, Watung yang juga seorang praktisi hukum, turut mengomentari. Kata Watung, harusnya sesuai hukum acara, apabila ada putusan hakim pengadilan tingkat pertama untuk segera menahan MMS, harus juga diikuti oleh pengadilan tingkat banding.

“Janggal bila PT tidak menahan terdakwa sesuai putusan pengadilan tingkat pertama sebab masa penahanan 90 hari dan perkaranya belum selesai. Apalagi informasi ada surat dari PT agar terdakwa tidak ditahan,” tegas Watung. (jackson kewas/rhendi umar)

 

 

Komentar