‘SERANG’ JOKOWI, AMIEN KEMBALI BERMANUVER

Jakarta, MS

Tensi politik tanah air meninggi. Publik Nusantara gaduh disuguhi sepak terjang Amien Rais. Salah satu tokoh reformasi yang sarat aksi kontroversial ini kembali berulah. Koalisi pendukung pemerintah yang selama ini solid, diusik. Amien mendorong Partai Amanat Nasional (PAN) untuk hengkang dari kabinet pemerintahan Jokowi-JK.

Manuver Amien tersebut tak boleh dianggap sepele. Sebab, sederet kisah penting dalam perjalanan bangsa ini, pernah dilakoninya. Sebagai politisi kelas atas, pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini tercatat sebagai salah satu tokoh penting lahirnya reformasi di Indonesia. Sepak terjang Amien Cs di tahun 1998 sukses menggulingkan rezim orde baru besutan mantan Presiden Soeharto. Di tahun yang sama, Amien mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN), partai yang membawa aspirasi perjuangan Muhammadiyah untuk negara. Sebagai Ketua Umum (Ketum), ia diajukan menjadi Calon Presiden (Capres) di Pemilu tahun 1999 dan 2004. Gagasan Amien dinilai memberikan pengaruh yang besar di politik nasional dan kestabilan negara. Salah satunya dengan membentuk Poros Tengah saat persaingan politik nasional sedang memanas memperebutkan kursi kepresidenan setelah BJ Habibie. Ia disebut-sebut berperan mengandaskan asa Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Presiden. Dukungan Amien pun disematkan kepada Abdurrahman Wahid. Berhasil menghentar pendiri Partai Kesatuan Bangsa (PKB) sebagai orang nomor satu di Indonesia, namun dia juga dituding sebagai ‘motor’ yang membawa Gus Dur sapaan akrab Abdurrahman Wahid keluar dari Istana Presiden.

Langkah berani Amien terus berlanjut. Kali ini, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ‘dirongrong’. Selain intens mengkritik kebijakan Jokowi-JK, Ketua Majelis Kehormatan PAN itu ngotot membuat PAN agar menarik diri dari partai koalisi pemerintah. Untuk mendukung hal itu, Amien menyatakan mendukung Wakil Presiden (Wapres) JK, yang justru mengkritik partainya karena kerap berseberangan dengan sikap pemerintah.

"Yang betul Pak JK, yang betul Pak JK, sebaiknya PAN keluar. Karena akan menjadi beban sejarah," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11).

Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini mengatakan, bila PAN tetap berada dalam koalisi, akan ikut memikul dosa rezim pemerintahan Jokowi-JK, yang ia anggap berjuang demi pengembang.

"Rezim ini yang menjadi pelaksana reklamasi, Meikarta, dan lain-lain, dan tidak berpikir untuk kepentingan bangsa, tapi pengembang," ucap Amien.

Selain itu, bila PAN berkukuh tetap di koalisi, Amien menilai PAN bakal dikenang sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi tapi tidak membela rakyat. "Ujung-ujungnya menjadi pendukung negara yang meladeni kepentingan pengembang," ujarnya.

Sebelumnya, Wapres JK mengkritik sikap PAN yang untuk kesekian kalinya berseberangan sikap dengan pemerintah. Terakhir soal pengesahan Perpu Ormas menjadi UU Ormas. JK menyebut sikap PAN tak etis. "Kurang etis. Tapi itu hak demokrasi masing-masing. Menteri yang di kabinet sama kader yang di fraksi juga bisa berbeda sikap," ujar JK, Selasa (31/10) lalu.

Meski begitu, menurut JK, pemerintah belum menentukan sikap apa pun terhadap aksi PAN yang terus berseberangan dengan pemerintah. Ia belum tahu apa dampak lebih lanjut dari sikap PAN tersebut terhadap koalisi pemerintah yang sudah terbangun. JK menegaskan bahwa sikap PAN bukanlah hal baru. Hal seperti itu, kata dia, biasa terjadi dalam pemerintahan apa pun. "Semua partai juga begitu. Hanya karena begitu kemudian dikritik, itu biasa terjadilah," ujarnya.

Untuk diketahui, PAN beberapa kali berbeda sikap dengan pemerintah terkait dengan sejumlah kebijakan. Pada Juli lalu, misalnya, PAN berbeda sikap dengan pemerintah dan partai koalisi lain perihal Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Saat itu, PAN mempermasalahkan presidential threshold dan parliamentary threshold, yang masing-masing 20-25 persen serta 3,5 persen.

Terbaru, PAN berseberangan dengan partai-partai koalisi pemerintah soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas). PAN bersama dengan PKS dan Gerindra tidak mendukung Perpu disetujui menjadi undang-undang.

AMIEN IKUT 'SERANG'  TNI

Selain mengkritik Jokowi-JK karena ditengarai mendukung reklamasi, sorot Amien menyasar pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurut dia, reklamasi hanya untuk kepentingan negeri tirai bambu alias China saja.

"Saya sudah haqul yakin, yakinul yakin, bahwa 17 pulau palsu itu nanti memang dipersembahkan untuk kepentingan China. Untuk kepentingan ekonomi, politik, bahkan militer (China)," ujar Amien di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/11).

Menurut Amien, sudah saatnya Indonesia bergerak. Dia lantas mempertanyakan kinerja TNI terkait reklamasi. "Saya heran kenapa teman-teman TNI kok masih diam. Jelas kita akan dijajah ekonominya, akan diduduki," tuding Amien.

Amien mengaku ucapannya di atas mendapat pertanyaan, apakah betul zaman sekarang usai perang dunia ke-2 masih ada penjajahan di muka bumi. Menjawab itu, Amien punya contoh konkret. "Kemarin ketika Amerika menduduki Irak," ucap dia.

Amien juga mengaku mendapati fakta soal ekspansi China ke Indonesia. Fakta itu didapatnya ketika sedang berpergian menggunakan jasa pesawat terbang.

"Sekian ribu imigran China yang berbadan kekar, terlatih, jelas bukan buruh pabrik. Berkeliaran di mana-mana. Saya pernah pesawat ke Kendari, hanya beberapa orang Indonesia, yang lain itu berbadan kekar. Mau apa mereka?" ungkap dia keheranan.

PAN KUKUH KAWAL JOKOWI-JK

Asa Amien Rais agar PAN keluar dari koalisi pemerintah, bakal kandas. Komitmen loyal terhadap Jokowi-JK, masih dipegang petinggi partai berlambang matahari terbit itu.

Ketum Zulkifli Hasan menegaskan, PAN akan tetap menjadi partai pendukung pemerintah. PAN, kata dia, akan memegang penuh komitmen dukungannya terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. “Wah pasti dong, saya (PAN) duluan, kita dukung Pak Jokowi-JK sukses, komitmen penuh. Enggak ada yang abu-abum kalau PAN terang benderang,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan. Perbedaan sikap partainya dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang biasa. "Menurut saya ini hal yang wajar saja. Kita kembalikan kepada pemerintah semuanya, yang pasti pada hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara umum ini PAN akan tetap menghormati dan mendukung pemerintah," sebut Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/11).

Taufik mengatakan, dengan memberi dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK, bukan berarti partainya serta merta mendukung sikap koalisi partai pendukung pemerintah. PAN, kata dia, menempatkan diri sebagai mitra koalisi kritis yang sejajar dengan partai pendukung pemerintah lainnya. PAN mengibaratkan gerbong koalisi sebagai keluarga besar. "Tapi kan tidak lantas berbeda pandangan dalam satu keluarga inti antara orang tua dan anak kemudian lantas tercerai berai. Artinya mungkin berpisah antara satu keluarga dan yang lain," katanya.

Menanggapi dinamika di parlemen, Taufik mengatakan partainya tak selalu berbeda sikap dengan koalisi pemerintah. Ia mengklaim hal itu tercermin pada sikap partai mendukung pengesahan UU APBN 2018, dan UU Tax Amnesty. "Malah PAN tidak ada catatan apapun karena pandangan PAN melihat sudah menyeluruh terkait prioritas agenda pembangunan yang ada dalam APBN. Termasuk UU Tax Amnesty juga PAN tidak menolak," ujarnya.

‘PAN MENJAUH DEMOKRAT MENDEKAT’

Aroma ketegangan antara PAN dengan partai-partai dalam koalisi pemerintahan dinilai memantik menuver partai yang sebelumnya di luar pemerintahan. Seperti yang ditunjukkan Partai Demokrat (PD).

Sinyal PD bakal merapat ke kubu koalisi partai-partai pemerintah, kian jelas setelah Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden Jokowi, Jumat (27/10). Kemudian, Selasa (31/10), Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan partainya akan terus menjaga kemesraan dengan siapa pun termasuk dengan pemerintah. Belum lama ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga sempat Presiden Jokowi dan Wapres JK. Malah putra SBY itu mengunjungi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Rutan Mako Brimob Kalapa Dua Depok.

Ketum PAN Zulkifli Hasan mendukung penuh apabila PD merapat ke kubu koalisi partai pendukung pemerintahan. Menurut Zulkifli, jika Demokrat bergabung, tentu akan mendorong kerja-kerja pemerintah. “Bagus dong welcome, kasih karpet biru. Iya, saya kan udah duluan, iya bagus, ikut PAN kan,” kata Zulkifli di temui di kompleks Parlemen Senayan, Selasa (31/10).

Bagi Zulkifli, wacana PD akan bergabung koalisi pendukung pemerintah tidak akan menimbulkan kegaduhan politik. Bergabungnya Demokrat, kata dia, akan membuat pemerintah bisa bekerja lebih fokus dan tenang. “Kalau (menurut) saya, ndak. Semakin kuat dukungan pemerintah berarti pemerintah fokus untuk meyelesaikan janji kampanye, politik stabil, pemerintah kerja lebih tenang, kalau saya begitu menanggapinya,” ujar Ketua MPR itu.

Terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina PD Agus Hermanto menyebut gerilya politik AHY merupakan dorongan dari kader-kader muda. Demokrat memandang sudah saatnya yang muda memimpin Indonesia.  "Itu dorongan dari bawah, dari kader, bahkan lebih banyak dari kawula muda yang banyak mendorong beliau jadi next leader. Karena, sudah saatnya Indonesia juga mempunyai leader yang masih muda, yang trengginas, yang cakap dan yang juga dalam hal ini cerdas," ujar Agus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11).

Menurut Agus, apa yang dilakukan AHY bukan paksaan dari partainya. AHY, kata Agus, didorong kader muda untuk terus bergerilya politik.  "Kalau saya melihat, itu sebenarnya banyak dorongan dari kawula muda bahwa baik dari kader PD, bahkan dari kader partai lain pun banyak juga yang mendorong beliau untuk menjadi next leader," sebut dia.

Pihak Istana Kepresidenan sudah menampik wacana bergabungnya PD. “Jangan dikait-kaitkan. Kedatangan mantan Presiden SBY ke Istana Kepresidenan beberapa hari lalu itu konteksnya silaturahmi,” ujar Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo, Rabu (1//11).

Johan melanjutkan, apa yang dibahas dalam pertemuan SBY dan Presiden Jokowi beberapa hari lalu pun tidak berkaitan dengan Demokrat masuk ke koalisi pemerintah. Sejauh yang ia konfirmasi ke Presiden Jokowi, pertemuan tersebut hanya membahas masalah kebangsaan dan Perpu Ormas. Kalaupun ternyata dari Demokrat memang ada upaya mendekat ke pemerintah, Johan mengaku belum tahu akan hal itu. Ia berkata, hal itu bisa saja terjadi tetapi sebaiknya ditanyakan ke Partai Demokrat langsung. “Hubungan Demokrat dan pemerintah ya biasa saja. Tapi kalau Demokrat merapat ke pemerintah, ya tanya ke Demokrat,” ujar Johan menegaskan.

Hal berbeda disampaikan Wapres JK. "Kita boleh berselisih di pemilu, kemudian bersama-sama lagi. Dulu partai berlawanan, begitu kelar, gabung lagi, muncul anggota koalisi tambahan," ujarnya, Kamis (2/11). Ucapan Kalla tersebut secara tidak langsung merespons isu PD yang dikabarkan tengah merapat ke pemerintah.

Untuk diketahui, aasuknya partai oposisi ke koalisi partai pemerintah bukan hal asing di pemerintahan Presiden Jokowi. Sudah ada dua yang berpindah kubu, yaitu Partai Golkar dan PAN. Namun, saat ini, posisi PAN diisukan terancam karena beberapa kali berseberangan dengan pemerintah di berbagai kebijakan.

JK mengatakan hal yang terjadi di Indonesia tersebut jarang terjadi di negara lain. Di Thailand dan Malaysia, menurut dia, partai atau kubu yang berlawanan bisa berselisih terus, sedangkan di Indonesia malah bisa berubah. Menurut Jusuf Kalla, hal itu juga terlihat saat pilkada. Sebab, di setiap daerah, koalisi partainya bisa berbeda-beda, bergantung pada siapa yang diusung. "Misalnya sekarang Golkar dan PDIP koalisi mendukung A, di tempat lain Golkar dengan Gerindra mendukung B. Tidak ada pola yang sama. Akhirnya tak ada sentimen politik besar," kunci dia.(dtc/mdk/tmp/cnn)


Komentar

Populer hari ini

Sponsors

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado