SETNOV DI UJUNG TANDUK

'Kasus e-KTP Siap Panen Ikan Besar'

 

Jakarta, MS

Posisi Setya Novanto semakin terjepit. Formasi elakan yang selama ini diperagakan sepertinya akan segera hanyut diterjang sejumlah fakta dalam penanganan mega kasus e-KTP. Bukti-bukti terbaru kini mendorong Ketua DPR itu ke 'ujung tanduk'. 

Sejak namanya ramai dibicarakan terbelit kasus korupsi proyek e-KTP yang tengah diusut KPK, Setya Novanto tegas membantah ikut-ikutan proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Novanto bahkan berani bersumpah dan tak paham apa maksud mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin menyeret namanya di kasus tersebut.

Namun, seiring berjalannya sidang e-KTP terhadap dua terdakwa eks pejabat Kemendagri yakni Irman dan Sugiharto, posisi sang ketua umum Golkar itu semakin terpojok. Berkali-kali namanya disebut, bahkan tak hanya disebut. Novanto diyakini yang mendesain proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut bersama Andi Narogong atau Andi Agustinus.

Bantahan Novanto semakin sulit diterima saat Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggarini bersaksi. Selain di hotel Gran Melia, Jakarta Pusat, Diah juga bertemu dengan Novanto saat pelantikan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Saat upacara pelantikan tersebut, Diah mengaku dikasih sinyal Novanto agar salah satu terdakwa kasus e-KTP Irman mengaku tidak mengenal ketum Golkar itu.

"Setya Novanto bicara ke saya, Bu tolong sampaikan ke Pak Irman kalau ditanya bilang tidak kenal saya," ujar Diah sambil menirukan perkataan Novanto, Kamis (16/3).

Namun, Diah mengaku tidak mengetahui maksud dan tujuan permintaan Novanto agar Irman mengaku tidak mengenalnya.

Tidak cuma soal Irman, perkenalan antara Novanto dengan Andi Narogong, sang pemberi suap yang telah jadi tersangka e-KTP juga semakin mempersulit posisi mantan Bendum Golkar itu. Saat menjadi saksi, Chaeruman Harahap mengaku dikenalkan Andi Narogong oleh Novanto.

Saat hakim anggota bertanya mengenai asal usul Chairuman kenal dengan Andi Narogong, dia menuturkan bahwa yang bersangkutan sering bolak balik ke DPR.

"Kenal. Sering lalu lalang di DPR. Pertama kali saya kenal (Andi Narogong) saat saya sedang temui Setya Novanto di ruang rapat," kata Chairuman saat menjawab pertanyaan hakim, Kamis (16/3).

Usai perkenalan itulah, Andi beberapa kali datang ke ruang kerjanya untuk menawarkan sejumlah tawaran seperti pengadaan kaus atau seragam untuk kampanye. Namun dia membantah beberapa kali Andi datang ke ruangannya yang salah satu pembahasan yang dibicarakan adalah proyek e-KTP.

"Dia nawarkan macam-macam lah kaos untuk kampanye seragam-seragam," tukasnya.

Nah, yang sulit dibantah lagi, ada bukti foto kebersamaan antara terdakwa Irman dengan Novanto dalam sebuah acara. Di acara itu juga ada Luhut Pandjaitan. Acara itu berlangsung tahun 2015 saat Novanto sebagai ketua DPR, Luhut masih Menko Polhukam (sekarang Menko Kemaritiman) dan Irman sebagai Plt Gubernur Riau meninjau kabut asap dari kebakaran hutan.

Foto itu diungkap oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang menyambangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada Jumat (24/3), untuk melengkapi berkas laporan kebohongan Novanto yang mengaku tak kenal Irman dan Andi Narogong.

 

MAKI UNGKAP FOTO SETNOV BERSAMA TERDAKWA E-KTP

MAKI kembali menyambangi MKD DPR akhir pekan lalu. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, kedatangannya ke MKD untuk melengkapi berkas laporan soal dugaan kebohongan publik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto  terkait korupsi e-KTP

Saat ke MKD, Boyamin membawa bukti foto untuk membantah kesaksian Setnov bahwa dirinya tak mengenal mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sekaligus terdakwa korupsi e-KTP, Irman. Dia menduga, Setnov dan Irman sudah saling kenal sejak lama.

Di foto itu, Irman yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi terlihat berjalan berdampingan dengan Luhut Binsar Pandjaitan yang kala itu bertugas sebagai Menko Polhukam. Di samping kanan Luhut, nampak Setnov mengikuti keduanya dari belakang. Foto itu, kata Boyamin, diambil saat ketiganya meninjau bencana kabut asap di Jambi pada 2015 silam.

"Ini ada foto menunjukan kegiatan di Jambi 2015, menyatakan tidak kenalnya kan sampai dua minggu kemarin. Ini saya punya foto di akhir 2015 Pak Irman dan Setnov melakukan peninjauan saat Pak Irman jadi Plt Gubernur Jambi," beber Boyamin di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/3).

"Ketika jumpa pers Setnov ngaku enggak kenal ternyata akhir 2015 mereka melakukan kegiatan di Jambi untuk meninjau asap. Dan pada saat itu saya dapat bocoran orang sana, mereka berbicara akrab bahkan Setnov memuji pidato Irman 'woiyalah mantan Dirjen'," sambungnya.

Oleh karenanya, MAKI menilai, Setnov telah melakukan kebohongan publik dengan mengaku tak mengenal Irman. Apalagi, Setnov disebut Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggarini telah memintanya menyampaikan ke Irman agar seolah tak mengenal dirinya. Dan, Diah mengaku pernah ketemu Setnov saat bertemu di hotel Gran Melia, Jakarta Pusat.

"Saya bicara, Setnov tiga minggu lalu enggak kenal Irman, bohongnya di situ ternyata dia kenal 2015. Ini terkait atau tidaknya dengan e-KTP urusan lain. Saya hanya permasalahkan ketika dia berbohong dan juga ada pertemuan di Hotel Grand melia oleh Bu Diah nah ini juga saksi," tegasnya.

Permintaan itu dinilai sebagai upaya untuk menghalangi proses penyidikan yang berlangsung di Pengadilan. Pihaknya menyebut cara Setnov itu telah melanggar kode etik dewan dimana menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses peradilan.

"Nah ini kan sudah masuk ke ranah anggota yang menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi ini kode etik," tandas dia.

Boyamin menambahkan, pelanggaran lain yang dilakukan Setnov yaitu meminta pemenang tender proyek e-KTP Andi Narogong untuk memberikan yang sama. Dimana, hubungan Andi dan Ketum Partai Golkar itu hanya sebatas urusan jual beli kaos bukan proyek e-KTP.

"Kemudian juga meminta kepada Andi Narogong penyeregaman jawaban bahwa hubungan keduanya hanya urusan kaos bukan e-KTP bahwa Setnov dan Andi hanya jual beli kaos," ujarnya.

"Penyeragaman jawaban kepada Irman dan Andi bahwa ini hanya urusan kaos, masa pertemuan beberapa kali cuma urusan kaos? Artinya ini dugaan menghalang-halangi penyidikan dan proses di KPK maupun Tipikor," ungkap Boyamin.

Selain melengkapi berkas, Boyamin juga menambah laporan terkait dugaan keterlibatan Setnov dalam menggiring anggaran proyek Proyek Mambis. Proyek Mambis adalah proyek pengadaam teknologi pengungkapan identitas melalui sidik jari di 13 provinsi. Pengadaan proyek itu diketahui ikut melibatkan Andi Narogong.

Laporan itu diajukan berdasarkan temuan dari Indonesia Police Watch (IPW). IPW mengungkapkan ada peran anggota DPR berinisial SN menggiring anggaran sebesar Rp 600 miliar dalam proyek itu.

"Satu laporan lagi yaitu menurut Pak Neta S Pane IPW adalah Andi Narogong menggiring anggaran di proyek Mabes Polri senilai Rp 600 miliar. Saya juga sudah nemuin Pak Neta kalau inisialnya SN. Nah SN itu siapa biar ditindaklanjuti MKD terkait penggiringan anggaran, karena kan istilah penggiringan anggaran sudah familiar di gedung ini (DPR)," jelas dia.

Dia menengarai, Setnov juga ikut melobi petinggi Mabes Polri agar proyek Mambis digarap oleh Andi. MAKI menyebut, Setnov menggunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini pun dinilai melanggar kode etik dewan.

"Kenapa digiring anggaran? Karena berdasarkan Neta tidak ada usulan dari Mabes Polri untuk proyek Mabis Rp 600 miliar. Nah Setnov ini melobi petinggi Polri yang minta proyek ini digarap Andi Narogong," pungkasnya.

 

SELALU ADA ANDI NAROGONG DI DEKAT SETNOV

Nama Ketua DPR Setya Novanto seringkali disebut terlibat dan kecipratan dalam dakwaan KPK terkait kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Uniknya, setiap kali nama Setnov disebut di persidangan, di situ selalu ada nama Andi Narogong, pengusaha rekanan Kemendagri di proyek e-KTP.

KPK resmi menahan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dia menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012.

"Resmi tanggal 24 Maret 2017 KPK telah melakukan penahanan terhadap tersangka AA (Andi Agustinus) dalam kasus e-KTP," terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Jakarta, Jumat (24/3).

Sebagaimana dakwaan KPK, Setnov yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar adalah anggota DPR pertama yang ditemui Andi Narogong. Keduanya bertemu dan membahas sejumlah persoalan. Akhir Februari 2011 Andi Narogong menemui Sugiharto untuk menggelontorkan uang sejumlah Rp 520 miliar yang dibagi-bagikan ke beberapa bagian.

Dalam persidangan, Mantan Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap mengatakan, Setnov mengenalkan Andi Narogong kepadanya.

Saat hakim anggota bertanya mengenai asal usul Chairuman kenal dengan Andi Narogong, dia menuturkan bahwa yang bersangkutan sering bolak balik ke DPR.

"Kenal. Sering lalu lalang di DPR. Pertama kali saya kenal (Andi Narogong) saat saya sedang temui Setya Novanto di ruang rapat," sebut Chairuman saat menjawab pertanyaan hakim, Kamis (16/3).

Kedekatan Setnov dan Andi Narogong juga terungkap dalam kesaksian Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini di persidangan. Diah bersama para terdakwa bersama dengan Andi Narogong bertemu dengan Setya Novanto di Hotel Gran Melia, Jakarta Pusat. Setnov menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek e-KTP.

Diah juga bertemu dengan Setnov saat pelantikan ketua BPK. Saat upacara pelantikan tersebut, Diah mengaku dikasih sinyal Setnov agar salah satu terdakwa kasus e-KTP Irman mengaku tidak mengenal ketum Golkar itu.

"Setnov bicara ke saya, bu tolong sampaikan ke Pak Irman kalau ditanya bilang tidak kenal saya," tutur Diah sambil menirukan perkataan Setnov, Kamis (16/3).

Namun Diah mengaku tidak mengetahui maksud dan tujuan permintaan Setnov agar Irman mengaku tidak mengenalnya.

Teranyar, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mendatangi MKD DPR untuk melengkapi berkas laporan soal dugaan kebohongan publik yang dilakukan Setnov terkait korupsi e-KTP.  MAKI menyebut, Setnov menggunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini pun dinilai melanggar kode etik dewan.

Sementara, KPK menegaskan Setnov terlibat atas korupsi proyek KTP elektronik. Keterlibatan Setnov tertuang dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, pejabat di Kementerian Dalam Negeri.

"Iya pasti. Setiap kalimat dalam surat dakwaan kita sudah konfirmasi dengan minimal dua alat bukti, kalau ada pihak yang membantah silakan tapi kita punya dua alat bukti," tandas Jaksa KPK, Irene Putri di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).

Irene juga meyakinkan bahwa Setnov termasuk salah satu dari lima orang penggerak adanya korupsi KTP elektronik. Lima orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Diah Anggraini (Sekjen Kementerian Dalam Negeri), Irman (mantan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri), Sugiharto (mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Dalam Negeri), Andi Agustinus alias Andi Narogong (pengusaha yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri), dan Setya Novanto yang menjabat ketua fraksi Golkar saat kasus korupsi terjadi.

Menurutnya, disepakatinya anggaran tersebut setelah ada kompensasi dari Andi Narogong di proyek e-KTP. Andi menjanjikan memerikan fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri.

"Guna merealisasikan pemberian fee tersebut, Andi membuat kesepakatan dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum Muhammad Nazaruddin tentang rencana penggunaan anggaran KTP elektronik Rp 5,9 triliun setelah dipotong pajak sebesar 11,5 persen," urainya.

Beberapa kesepakatan anggaran, sebesar 51 persen atau sejumlah Rp 2.662.000.000.000 dipergunakan untuk belanja modal atau belanja riil pembiayaan proyek. Sedangkan sisanya sebesar 49 persen atau sejumlah 2.558.000.000.000 akan dibagi-bagikan.

Beberapa pejabat Kemendagri termasuk para terdakwa sebesar 7 persen atau sejumlah Rp 365.400.000.000. Sedangkan Setnov dan Andi Narogong sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574.200.000.000. Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin sebesar 11 persen atau sejumlah Rp 574.200.000.000.

Setnov sendiri telah membantah menerima uang pelicin e-KTP. Setnov bahkan bersumpah atas nama Allah, Tuhan YME, tak menerima Rp 1 pun dari proyek e-KTP.

Dia memastikan tidak ada kader Partai Golkar yang terlibat dalam kasus yang diduga merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun itu. Setnov meminta kader Partai Golkar untuk tidak menggubris kasus tersebut. Dia menganggap kasus yang tengah ditelisik oleh KPK itu adalah godaan kecil.

"Jangan sampai kita menanggapi isu yang saat ini lagi menggoda. Partai kita makin baik, mudah-mudahan kita akan tambah baik. Ini godaan yang kecil, kalau ada yang sampaikan hal gaduh pada kita, kita harus kuat," katanya dalam sambutan acara Rakornis Partai Golkar di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Kamis (9/3). (mrd/dtc)

Banner Media Sulut

Komentar