Setya Novanto

Setnov Kembali Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi e-KTP

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Setya Novanto (Setnov), belum bisa bernafas lega. Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Itu menyusul beredarnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) tertanggal 3 November 2017 dalam kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Setya Novanto. Penyidikan itu sendiri dikabarkan telah dimulai sejak 31 Oktober 2017. SPDP itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman

Seorang pejabat di KPK membenarkan soal surat ini. "Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober, telah dimulai penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) tahun 2011 sampai dengan 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diduga dilakukan oleh Setya Novanto," demikian penggalan SPDP yang beredar di kalangan wartawan, Senin (6/11) kemarin.

"Bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustius alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir Sugiharto, MM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan," sambungan penggalan SPDP tersebut.

Setnov diduga telah melakukan tindak korupsi  secara dan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Namun, KPK belum memberikan informasi resmi soal penetapan tersangka kedua Setnov dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Pimpinan KPK saat dikonfirmasi belum merespons.  Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah juga mengaku belum mengetahui adanya surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Setnov, dan menetapkan kembali sebagai tersangka.

Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, juga ketika dikonfirmasi juga mengaku belum tahu tentang itu. "Saya tidak tahu-menahu karena kita tidak terima," singkatnya Senin kemarin.

Fredrich malah menuding ada oknum di KPK yang sengaja menyebarkan isu tersebut. Dia menyebut surat dimulainya penyidikan atas Novanto itu hoax. "Kalau kita terima pun, masak kita edarkan ke wartawan, kan nggak make sense. Berarti ini kan permainan oknum KPK sendiri yang sengaja membikin isu, bikin heboh masyarakat, kan mereka selalu ingin jadi pemain sinetron," kata Fredrich. "Saya belum terima, apa yang harus saya ambil langkah? Ini kan hoax, isu kan, kan saya belum tahu," imbuh Fredrich.

Fredrich pun mengaku belum akan mengambil langkah hukum apa pun. Namun, bila dia telah menerima surat resmi, langkah hukum pasti akan diambil. "Kalau terima kan kita ambil langkah hukum. Kalau belum terima, mau ngambil apa, masak saya berdasar fotokopi WA (WhatsApp), terus saya bisa tuntut orang. Ya nggak luculah," ucap Fredrich.

Sekjen Golkar Idrus Marham juga ketika dimintai tanggapan soal status tersangka baru Setnov juga enggan memberi komentar lebih. "Saya nggak bisa menanggapi kalau saya belum tahu. Saya ndak bisa. Saya ndak menanggapi, saya ndak memahami itu, tetapi kalau ada proses-proses seperti itu, kita hargai proses itu, tapi saya belum tahu sampai sekarang," tandas ujar Idrus di DPR, Senin (6/11) kemarin.

Ini kali kedua KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP. Sebelumnya, pada 17 Juli 2017, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Setelah penetapan itu, Novanto selalu mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Novanto sempat dirawat di RS Siloam Semanggi, sebelum akhirnya dipindahkan ke RS Premier Jatinegara.

Di saat bersamaan, Novanto mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim Tunggal, Cepi Iskandar dalam amar putusannya menyatakan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah. Dengan putusan itu, Novanto kemudian lepas dari jerat hukum KPK dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

Sementara dalam dalam sidang lanjutan kasus e-KTP untuk terdakwa Andi Narogong, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Senin, (6/11) kemarin, nama Setnov  kembali disebut. Setya disebut pernah bertemu dengan Deniarto Suhartono, mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera.

PT Murakabi adalah salah satu peserta tender e-KTP. Keikutsertaan PT Murakabi dalam tender e-KTP pada 2011 disinyalir sebagai kongkalikong dan bagian rekayasa tender yang telah diatur bakal memenangi konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia.

Setnov sendiri sudah berulang kali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan komisi antirasuah itu belum mengantongi izin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Novanto beralasan ketentuan itu diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 76/PUU-XII/2014.(dtc/tmp)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.

Manado