SETNOV KIAN TERSUDUT

Jakarta, MS

Nasib Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto (Setnov) kian terpojok. Indikasi keterlibatannya dalam kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), telah memunculkan beragam polemik. Setelah wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) didorong, desakan kepemimpinan baru di tubuh partai berlambang pohon beringin ini terus dikumandangkan. Bahkan, tiga laporan mulus berlabuh di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), terkait kasus yang menyeret petinggi rumah rakyat di kompleks Senayan itu.

Seperti yang disampaikan politikus muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Ia menilai jalannya persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tidak menguntungkan bagi Partai Golkar. Menurutnya, citra partai ini menjadi buruk. "Keterlibatan sejumlah nama kader, termasuk Setya Novanto, yang saat ini menjabat sebagai ketua umum, telah membuat Golkar seperti bulan-bulanan di media dan sudah terbangun pula citra negatif pada persepsi publik secara merata," tandas Doli kepada wartawan, Senin (20/3). 

"Bahkan sudah ada pula suara yang mendorong pembubaran partai politik yang diduga terlibat, bila didapatkan bukti ada aliran dana korupsi e-KTP itu ke rekening partai," tambah dia. 

Doli menuturkan kondisi tersebut sudah tidak ideal dan tidak bisa dibiarkan. Apalagi Golkar akan segera menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pileg serta Pilpres 2019. "Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran penuh dari seluruh stake holder partai untuk segera mengantisipasinya. Partai Golkar butuh kepemimpinan baru dalam waktu segera, apakah itu bersifat sementara atau permanen," ucap Doli. 

Ia meminta pimpinan partai melakukan konsolidasi antara Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar. Kemudian, pimpinan tersebut didesak mengajak Novanto berembuk, lalu melibatkan pengurus-pengurus daerah. "Misinya adalah penyelamatan partai, bukan yang lain," ujarnya. 

Terkait desakan Doli itu, Partai Golkar sudah berkali-kali menegaskan tidak akan ada Munaslub setelah gonjang-ganjing kasus e-KTP. Sekjen Golkar Idrus Marham memastikan kalangan internal partainya solid.

"Nggak ada, di kalangan internal Golkar tidak ada sama sekali (berpengaruh). Ini sangat solid, sebagai sebuah partai besar, dan kekuatannya ada pada sistem, jadi tidak ada masalah," ungkap Idrus di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama.

TIGA LAPORAN TEMBUS MKD

Badai persoalan terus menaungi Ketum Setnov. Setelah ‘diserang’ wacana Munaslub, Setnov dikabarkan dilaporkan ke MKD. Teranyar, ada tiga laporan terhadap Setnov yang menjabat Ketua DPR saat ini. Laporan itu terkait dugaan kasus korupsi e-KTP.

Terkait hal itu, Setnov meminta agar kasusnya tidak dijadikan polemik. Ia menyebut saat ini kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 Triliun, tengah diproses di pengadilan. Dia meminta semua pihak menghormati proses hukum tersebut. "Ya kita kan semuanya ada proses yang di pengadilan sedang berjalan. Itu kita percayakan semuanya kepada pihak pengadilan yang semuanya sekarang ini sudah dilaksanakan," ungkapnya di gedung DPR, Senin (20/3).

Salah satu yang melaporkan Setnov ke MKD adalah LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Ketum Golkar itu dituduh telah melanggar kode etik karena berbohong dengan menyatakan tidak melakukan pertemuan khusus membahas proyek e-KTP dan tidak mengenal terdakwa dalam kasus ini, Irman dan Sugiharto. "Saya menjunjung tinggi proses hukum, dan juga mendukung adanya reformasi hukum, nah tentu apa yang dilakukan di persidangan, semua kita harapkan tidak ada intervensi dari siapa pun dan tidak dijadikan polemik-polemik," aku Setnov.

Ia menyatakan ingin fokus lebih dulu pada proses hukum e-KTP di pengadilan. Novanto enggan menanggapi lebih jauh soal pengaduan di MKD. "Tentu nanti akan dilakukan semuanya dengan sebaik-baiknya, termasuk saya selaku Ketua DPR Indonesia menghargai semua apa yang dilakukan dari masalah-masalah yang ada, diproses yang ada di pengadilan," kunci dia.

Sebelumnya, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menyebut sudah ada 3 laporan terhadap Novanto terkait dengan kasus e-KTP. Hampir senada dengan Novanto, ia juga menyinggung soal MKD yang perlu menunggu proses pengadilan dalam tindak lanjut pelaporan itu. "Setiap laporan pasti akan kami terima dan setiap laporan pasti akan lakukan proses verifikasi. Saya nggak bisa bilang bahwa bisa ditindaklanjuti ketika proses hukumnya jalan, karena verfikasinya belum selesai," terang Dasco, Jumat (17/3) lalu. 

SETNOV MEMBANTAH

Desakan adanya kepemimpinan baru di Partai Golkar muncul setelah kasus e-KTP menyeret sejumlah nama kader partai beringin itu. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto tak mau banyak menanggapi desakan itu. Wacana soal kepimpinan baru itu muncul dari politikus muda Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang menilai jalannya persidangan kasus e-KTP di Pengadilan Tipikor tidak menguntungkan bagi Partai Golkar. Menurutnya, citra Partai Golkar menjadi buruk. 

Dari sejumlah nama yang terseret kasus itu, Novanto ikut disebut. Dalam beberapa kali kesempatan, pria yang juga menjabat Ketua DPR itu menyatakan partainya tetap solid walau isu Munaslub sempat ramai dibicarakan.

Partai Golkar sendiri akan menggelar rapat koordinasi teknis (Rakornis) di Bali dalam waktu dekat. Rakornis itu ditegaskan bukan karena masalah e-KTP ataupun untuk membahas adanya kepemimpinan baru. "Kalau masalah Golkar tidak ada. Itu kita cuma bertemu pimpinan-pimpinan. Kita bicarakan," ungkap Novanto, Senin (20/3).

Dia memastikan Rakornis merupakan agenda tahunan biasa. Ada berbagai hal yang akan dibicarakan, namun hanya terkait dengan program-program atau rencana Golkar di tahun ini. "Karena ini merupakan awal tahun ya kita bicarakan program-program, prospek Partai Golkar ke depan," jelasnya.

Saat ditanyai mengenai desakan adanya kepemimpinan baru, Novanto enggan menjawabnya. Ia hanya tertawa. "Ha-ha-ha...," begitu respons Novanto, lalu berpaling pergi.

Sebelumnya, Setnov membantah keras terlibat dalam kasus e-KTP. Dia bersumpah tidak pernah menerima sepeser pun uang dari kasus e-KTP. "Saya demi Allah tidak pernah menerima apa pun di e-KTP. Jangan sampai kita menanggapi isu-isu, justru godaan kita, hubungan kita semakin baik," ujar Novanto dalam sambutannya di Rakornis Korbid Kepartaian DPP Golkar di Redtop Hotel, Jalan Pecenongan, Jakarta Pusat, Kamis (9/3) lalu. Novanto membantah dirinya menerima uang sebesar Rp 543 miliar. Novanto sudah mengklarifikasi kepada sejumlah media. "Saya sudah sampaikan di dalam apa yang selalu wartawan (tanyakan) untuk keterangan saya," tegas Novanto.

Ia bahkan membantah pertemuan dirinya dengan Andi Narogong, M Nazaruddin, dan Anas Urbaningrum guna membahas e-KTP. Begitu pula soal aliran dana yang dikucurkan ke Golkar. "Saya sampaikan, ada dua hal, bahwa pertemuan di dakwaan yang dilakukan Nazaruddin, Anas, Andi, tidak pernah ada. Saya sudah bersumpah tidak pernah menerima apa pun di e-KTP. Saya sampaikan di DPR apakah betul Golkar menerima Rp 150 miliar? Saya bilang tidak pernah," ujarnya.

Setnov memastikan partainya tak terpengaruh oleh kasus korupsi e-KTP meski nama sejumlah kader disebut dalam dakwaan. Semua kader partai berlambang pohon beringin tersebut, menurutnya, tetap solid. "Kalau Partai Golkar seluruh Indonesia semuanya tetap solid dan kompak, nggak ada masalah," kata Setnov.

GOLKAR FOKUS PILKADA DAN PILPRES

Politikus Golkar Nusron Wahid menegaskan partainya tidak akan menggelar Munaslub terkait dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus e-KTP. Nusron menegaskan, partainya saat ini fokus untuk pemenangan pemilu. "Tidak ada Munaslub di dalam internal Partai Golkar. Semua lagi konsentrasi menghadapi Pilkada 2018 dan menyongsong kemenangan Pileg dan Pilpres tahun 2019. Bahasanya menyongsong kemenangan. Tidak ada istilah (Munaslub-red) itu," kata Nusron saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/3).

Terkait dengan kasus hukum Setya Novanto, Nusron menyerahkan kepada prinsip asas praduga tak bersalah. "Soal kasus hukum Pak Setnov, ya kita kembalikan ke azas praduga tidak bersalah. Kan enggak ada pengumuman apa-apa dari KPK. Memang ada pengumuman tersangka? Kan enggak ada juga. Ngapain kita bahas. Orang baru diduga, walah, kalau diduga semua juga diduga. Kamu diduga begini, diduga begitu. Semua orang bisa ngomong. Namanya praduga bisa-bisa saja kan itu," jelas Nusron.

Selain itu, Nusron menegaskan, partainya tetap berkomitmen untuk mendukung Jokowi sebagai presiden pada pilpres 2019. "Jadi, tidak ada istilah Munaslub. Yang ada kita konsolidasi mempersiapkan, menyongsong kemenangan Pilkada tahun 2018 dan menyongsong kemenangan Pileg dan Pilpres Pak Jokowi 2019. Iya Pak Jokowi. Calon kita kan sudah Pak Jokowi," jelas Nusron.

MENUNGGU NYALI KPK

Pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP diprediksi akan memakan waktu cukup lama bila harus menguliti sampai habis para pihak yang terlibat. Bahkan proses hukum nantinya disebut akan bertahap sedikit demi sedikit.

"Prediksi saya, kasus e-KTP ini tampaknya kalau yang disampaikan kemarin ada beberapa jilid. Ini merupakan jilid satu, jilid kedua, hasil pembuktian besok, kan saling membantah, itu pintu masuk untuk mencari bukti, menguatkan, itu merupakan pintu masuk ke jilid dua, saksi-saksi yang disebut kemarin itu bisa berpotensi menjadi tersangka menjadi jilid dua," ujar guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho, Senin (20/3).

Menurut Hibnu, penyebutan banyak pihak dalam surat dakwaan itu merupakan strategi yang menarik. Pasalnya, nanti pembuktian terkait dengan hal itu berada di ranah pengadilan dan publik dapat melihat langsung. "Rupanya KPK memberikan alur untuk pembiaran, biar di sidang itu kan akan banyak saksi mahkota. Di persidangan inilah yang nantinya akan konfrontasi, ini metode bagus, biar semua orang tahu, ini bagus," ujar Hibnu.

Memang, dalam proses penyidikan, para saksi yang dipanggil KPK tidak bisa terungkap ke publik secara gamblang lantaran pemeriksaan dilakukan di ruangan antara penyidik dan saksi. Namun di ruang pengadilan, kesaksian itu dapat dilihat langsung sehingga masyarakat bisa memantau seperti apa kesaksian orang-orang yang disebut KPK.

"Itu saya kira dalam ilmu hukum, langkah strategi bagus, ketimbang investigasi," ujar Hibnu.

Dalam penanganan kasus itu, KPK memang mengumbar banyak nama besar yang disebut menerima duit haram. Sejauh ini, baru 2 orang yang telah berstatus terdakwa, yaitu Irman dan Sugiharto, yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).

Mereka didakwa melakukan perbuatan korupsi ini bersama pihak lain. Perbuatan mereka disebut merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan, dalam persidangan, jaksa penuntut umum sengaja tidak menyebutkan nama-nama penerima uang suap kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang dikembalikan. Sebab, kata Laode, para penerima uang hasil korupsi Rp 2,3 triliun itu perlu dilindungi. "Yang mengembalikan uang sengaja tidak disebutkan," kata Laode di Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (20/3).

Menurut Laode, dalam menyelidiki suatu kasus, ada pihak yang mau bekerjasama dan ada yang tidak. Yang bersedia bekerjasama inilah, kata dia,  memberikan penjelasan lebih banyak. Meski mengembalikan uang keugian negara, namun mereka tetap tidak bisa lepas dari tindak pidana korupsinya. Mereka juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab perbuatan yang telah dilakukan. Laode menuturkan jika nama-nama pengembali uang korupsi itu disebutkan, akan berbahaya bagi mereka. "Keselamatannya siapa yang jaga? Jangan seperti itu, harus dilindungi," ujar Laode.

Biasanya, jika tersangka mau mengembalikan uang hasil korupsi serta bersedia bekerjasama dengan KPK, maka ada keringanan di penuntutannya. Dia akan berperan sebagai justice collaborator.  "Tetapi itu juga tergantung dari hakim, mau mengabulkan atau tidak. Justicecollaborator diberikan di akhir-akhir persidangan," urai dia.

Sebelumnya menurut KPK ada 14 orang/perusahaan yang mengembalikan uang  dalam kasus mega korupsi e-KTP. Total pengembalian mencapai Rp 30 miliar. Ihwal kemungkinan penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus tersebut, Laode enggan mengatakan. Tetapi ia menegaskan, tersangka tidak berhenti pada Irman dan Sugiharto yang kini sudah jadi terdakwa. Irman adalah bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan Sugiharto adalah bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan.(dtc/tmp)

Komentar

Populer hari ini

Sponsors