SETNOV TAMAT

Jakarta, MS

Gerak lincah Setya Novanto terhenti. Ancaman hukuman seumur hidup kini menanti. Di internal Partai Golkar, ruang resmi ‘penggusuran’ sang ‘mapatu’ Beringin dimatangkan. Karir politik eks pimpinan gedung Senayan itu kans segera karam.

Setya Novanto didakwa menerima USD 7,3 juta terkait kasus korupsi proyek e-KTP. Jaksa pada KPK menyebut Novanto melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa proyek tersebut.

"Terdakwa baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang jasa paket Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional," ujar jaksa penuntut umum pada KPK membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (13/12).

Atas perbuatannya itu, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Dari uraian pasal tersebut, Novanto terancam hukuman pidana penjara seumur hidup.

Terpantau dalam sidang perdana ini, setelah sempat diskors satu jam untuk salat magrib, sidang dimulai sekitar pukul 19.10 WIB. Jaksa kemudian melanjutkan membacakan dakwaan.

Selama pembacaan dakwaan tersebut, Novanto terus menundukkan kepalanya. Badannya sesekali terayun ke depan seperti orang yang sedang mengantuk dan kemudian bersandar di kursi.

Dia sama sekali tak menegakkan kepala saat jaksa membacakan isi dakwaan yang menyebutkan dia menerima fee sebesar USD 7,3 juta dan jam tangan Richard Mille, yang kini harganya setara USD 135 ribu. Namun kepalanya mulai berdiri tegak ketika jaksa Wawan membacakan pembayaran tagihan Konsorsium PNRI ke sejumlah perusahaan.

Dalam dakwaan disebutkan, duit USD 7,3 juta itu diterima Novanto dari sejumlah pengusaha penggarap proyek e-KTP, antara lain Andi Agustinus alias Andi Narogong, Johannes Marliem, Anang Sugiana Sudihardjo, dan Paulus Tannos. Pertemuan di antara pengusaha itu menghasilkan kesepakatan commitment fee untuk Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar dan anggota DPR RI sebesar 5 persen melalui orang 'perwakilan' Novanto, Made Oka Masagung.

 

RANGKAIAN PERMAINAN SETNOV

Peran Setya Novanto dikupas jaksa pada KPK dalam surat dakwaan. Berbagai pertemuan dilakukan Novanto agar proyek e-KTP lancar sehingga anggarannya bisa dinikmatinya.

Jaksa pada KPK membacakan pertemuan demi pertemuan yang dihadiri Novanto. Di setiap pertemuan itu, ia bersiasat untuk mengintervensi proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa proyek e-KTP.

Pertemuan pertama yang dilakukan Novanto yaitu pada Februari 2010 di Hotel Gran Melia. Saat itu, Novanto bertemu Andi Narogong dengan Irman, Sugiharto, dan Diah Anggraeni terkait persiapan proses penganggaran e-KTP.

"Pada pertemuan tersebut, terdakwa menyampaikan 'di Depdagri akan ada program e-KTP yang merupakan program strategis nasional, ayo kita jaga bersama-sama'. Selain itu, terdakwa menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran pekerjaan penerapan KTP Elektronik," kata jaksa.

Setelahnya, Novanto kembali bertemu Andi dan Irman di ruang kerjanya di DPR. Saat itu Novanto mengaku tengah mengkoordinasikan agar persiapan matang.

Novanto pun mendelegasikan Andi untuk memantau perkembangan penganggaran dan pengadaan barang dan jasa proyek e-KTP. Jaksa KPK menyebut Andi memiliki kedekatan dengan Novanto.

"Sewaktu Irman akan keluar ruangan, terdakwa juga mengatakan, 'Perkembangannya nanti hubungi saja Andi' yang mempunyai maksud perkembangannya nanti akan disampaikan oleh Andi Narogong sebagai orang yang memiliki kedekatan dengan terdakwa," ucap jaksa.

Novanto pun mulai mengenalkan Andi kepada Wakil Ketua Banggar DPR saat itu Mirwan Amir. Andi juga dikenalkan ke Chairuman Harahap selaku Ketua Komisi II DPR.

Setelah membereskan urusan di DPR, Novanto mulai bergerak ke para vendor yang bakal mengerjakan proyek tersebut. Dia meyakinkan mereka bahwa proyek e-KTP pasti berhasil dan anggaran sudah disediakan.

"Novanto bertemu Andi Narogong, Johannes Marliem, Iftikar Ahmad, dan Greg Alexander untuk meyakinkan pihak L-1 atau Johannes Marliem bahwa proyek e-KTP benar-benar ada dan anggaran sudah tersedia," sebut jaksa.

Ketika seluruh urusan beres, Novanto memperkenalkan 'orang dekat'-nya yaitu Made Oka Masagung kepada para vendor. Nantinya, duit jatah Novanto dari konsorsium akan diterima Made Oka dan keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

"Selain itu, Novanto juga menyampaikan agar commitment fee yang merupakan jatahnya dan anggota DPR disampaikan melalui Made Oka," kata jaksa.

Atas perbuatannya, Novanto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Novanto didakwa mengintervensi proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa proyek tersebut. Novanto juga disebut menerima duit total USD 7,3 juta.

Duit itu berasal dari konsorsium yang memenangi proyek e-KTP itu. Uang dikirim ke Novanto melalui tangan orang lain yaitu Made Oka dan keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

 

GOLKAR PUTUSKAN MUNASLUB

Posisi Setnov kian tersudut. Usai digeser dari kursi Ketua DPR RI, jeruji besi pun menantinya. Sejumlah pengamat menilai, pertarungan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berakhir pahit bagi pucuk pimpinan Partai Golkar itu. Track record lembaga anti rasuah di persidangan cukup jadi jaminan. Mereka tak pernah kalah selain di arena praperadilan.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar pun langsung ambil langkah. Rabu tadi malam, rapat pleno DPP Golkar untuk membahas musyawarah nasional luar biasa (munaslub), resmi digelar.

Rapat itu dilangsungkan di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Dibuka Plt Ketum Idrus Marham sekitar pukul 20.10 WIB. Sayangnya, rapat kali ini tertutup.

"Rapat pleno hari ini dinyatakan tertutup. Mohon yang bukan DPP keluar," pinta Idrus.

Idrus duduk di meja panjang yang di belakangnya berjejer kursi-kursi, di bagian depan ruangan. Di deretan itu ada Ketua Harian Golkar Nurdin Halid, Korbid Polhukam Golkar Eko Wiratmoko, Korbid Kepartaian Kahar Muzakir, Korbid Pemenangan Pemilu Golkar Wilayah I Nusron Wahid, Bendum Golkar Robert Kardinal, dan Korbid Kesra Roem Kono.

Airlangga Hartarto, yang merupakan caketum Golkar, duduk di deretan Idrus. Sementara itu, Aziz Syamsuddin, yang siap bertarung melawan Airlangga, duduk di meja depan sebelah kanan Airlangga.

Para petugas keamanan dan kader Golkar meminta semua pihak yang bukan pengurus DPP Golkar keluar dari ruangan. Rapat dihadiri oleh 95 orang, dan yang izin sebanyak 15 orang.

Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, tadi malam mengaku mendesak pleno Golkar segera menggelar munaslub. Agus mendesak munaslub digelar paling lambat 17 Desember 2017.

"Tentu kami akan lakukan perjuangan di dalam rapat pleno nanti agar rapat pleno memutuskan munaslub dilakukan selambat-lambatnya 17 Desember sehingga kami punya cukup waktu mengikuti agenda politik di 2018, khususnya di awal Januari nanti," tegas Agus.

Ada sejumlah alasan mengapa Agus mendesak Golkar segera menggelar munaslub. Salah satunya, demi menghadapi agenda politik 2018.

"Tentu alasannya ada agenda politik ke depan yang sangat penting, terutama kaitan dengan pendaftaran Pilkada harus selesai awal Januari 2018," terang Agus.

Selain itu, Agus meminta Golkar segera mengambil solusi setelah Ketum Golkar Setya Novanto berstatus terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP. Dia tak ambil pusing apabila ada suara-suara penolakan munaslub dalam pleno.

"Saya yakin ada titik temu karena, bagaimanapun, saya yakin ada kesadaran kolektif di rapat pleno nanti terhadap pentingnya kami mengedepankan kepentingan partai, yaitu dalam rangka kami sesegera mungkin cari solusi terhadap organisasi berkaitan ketua umum kami sudah jadi terdakwa," pungkasnya.

Sementara, Ketua Harian Golkar Nurdin Halid menyebut, pemilihan ketum sebenarnya bisa dilakukan tanpa munaslub.

Ketum baru Golkar bisa dipilih dan diputuskan dalam rapat pleno Golkar. Namun ini tergantung situasi dan kondisi.

"Bisa juga ada pergantian ketum tanpa munaslub," jelas Nurdin di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu tadi malam.

Ia menegaskan, pemilihan ketua umum bersifat mutlak. Jika tanpa munaslub, ketum bisa dipilih secara aklamasi.

"Ya, bisa saja, ada caranya kalau DPP berkehendak. Ya, Pak Airlangga jadikan ketum," tutur Nurdin.

"Iya (secara aklamasi)," imbuhnya.

Meski demikian, usul aklamasi, dijelaskan Nurdin, hanya bisa terjadi andai tidak ada kader Golkar lain yang menginginkan kursi ketum.

"Nah, beda, kalau mau maju, kalau ada yang mau maju, harus kita munas. Kalau nggak ada yang mau maju, bisa saja pemilihan ketum tanpa munaslub," tuturnya. (dtc)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.