SETNOV TAMAT, KPK BURU PELAKU LAIN

Jakarta, MS

Kesaktian Setya Novanto (Setnov) luntur. Pusaran megakorupsi proyek e-KTP, telak menyeret mantan orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu. Energi perlawanan pupus seiring vonis 15 tahun penjara yang disematkan bagi bekas nakhoda DPR ini.

Sinyal tak berkutik Setnov didengungkan pengacara, Maqdir Ismail. Pihak Setnov tidak akan mengajukan banding atas putusan 15 tahun penjara yang diberikan hakim. Setnov merasa lelah.

"Beliau (Novanto) dan keluarga merasa lelah dengan perkara ini. Keluarga mau ambil waktu untuk melihat dan mempelajari perkara ini secara jernih," jelas Ismail, Rabu (2/5).

Menurut Maqdir, vonis 15 tahun penjara tidak menjadi pertimbangan tak mengajukan banding. "Masalah hukuman tidak jadi pertimbangan utama," sebut dia.

Hal yang sama mendera kubu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah ini tidak mengajukan banding terhadap vonis tersebut. Hukuman 15 tahun penjara itu dianggap KPK sudah lebih dari dua pertiga tuntutan yang diajukan jaksa KPK, yaitu 16 tahun penjara.

"Semua yang disangkakan atau yang dimasukkan dalam dakwaan juga diadopsi hampir seluruhnya oleh majelis hakim, sehingga kita pikir tidak ada alasan yang bisa kami pakai untuk banding. Karena memang jaksa penuntut menuntut 16 tahun dan diputus 15 tahun," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, belum lama

Kisah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) ini dinilai memiluhkan. Selain hukuman penjara dan denda, aksi Setnov di gelanggang politik akan memasuki episode buram. Sebab, hak politik Setnov bakal dicabut selama 5 tahun.

Diketahui, majelis hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan untuk Setnov. Dia juga dihukum membayar uang pengganti USD 7,3 juta yang dikurangi uang Rp 5 miliar yang dikembalikan ke KPK. Duit ini terkait penerimaan Novanto dari proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektornik (e-KTP). Selain itu hak politik mantan Ketua DPR itu dicabut selama 5 tahun.

HUNI LAPAS SUKAMISKIN

Sikap ‘pasrah’ kubu Setnov menyeruak. Artinya, langkah Setnov menuju hotel prodeo, kian dekat. Mantan politisi senayan ini akan segera dieksekusi ke Lembaga pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin di Bandung. Kemungkinan eksekusi yang segera dilakukan itu menyusul tidak adanya pengajuan banding, baik dari Setnov maupun KPK.

"Ya setelah pihak terdakwa menyatakan menerima dan tidak banding dan KPK juga tidak banding, maka proses eksekusi segera dilakukan," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Rabu (2/5).

Sebelumnya, Setnov diketahui telah mengirim surat ke KPK pada Senin, 30 April 2018. Surat yang ditulis tangannya sendiri itu menyatakan ia menerima vonis 15 tahun penjara dan tidak mengajukan banding.

“Ya, beliau menghormati putusan itu. Maka beliau tidak mengajukan banding,” ungkap kuasa hukum Setnov, Firman Wijaya, Selasa (1/5).

Firman menuturkan, dalam surat, Setnov juga mengapresiasi dan menghormati lembaga antirasuah tersebut. Setnov, kata dia, juga meminta KPK mempertimbangkan kembali permohonan justice collaborator-nya. “Iya, tapi itu sambil berjalan,” tukasnya.

BAYAR DENDA 500 JUTA

Setnov bersikap kooperatif. Dia telah membayarkan denda Rp 500 juta seperti vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepadanya.

"Sudah, hari ini dibayar via transfer bank," kata kuasa hukum Setya, Firman Wijaya, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/5).

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menghukum Setnov 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Hakim menyatakan Setnov terbukti melakukan korupsi dalam proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Selain itu, hakim mewajibkan dia membayar uang ganti rugi sebesar US$ 7,3 juta dikurangi Rp 5 miliar seperti yang sudah dikembalikan dan mencabut hak politiknya selama lima tahun setelah menjalani hukuman.

Pihak Setnov menyatakan menerima putusan itu serta tidak mengajukan banding. Begitu pun KPK sebelumnya juga menyatakan tidak akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Mengenai uang pengganti sebanyak US$ 7,3 juta, Firman mengatakan pihaknya masih menunggu KPK membuka blokir terhadap aset milik kliennya. Setnov, kata dia, berencana membayar uang pengganti dari aset yang diblokir itu.

KPK INCAR PELAKU E-KTP LAIN

Pergulatan pengusutan perkara e-KTP, cukup menyita energi. Selain kubu Setnov, hal itu dianggap dirasakan kubu KPK. Untuk itu, KPK memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan (vonis) terhadap terdakwa korupsi e-KTP, Setya Novanto. KPK memilih fokus untuk mengembangkan perkara e-KTP terkait pelaku lain yang terlibat.

"KPK sudah memutuskan menerima putusan karena KPK ingin fokus pada tahap lebih lanjut. Tahap lebih lanjutnya itu mencermati fakta-fakta di persidangan dan melakukan pengembangan perkara e-KTP untuk mencari pelaku yang lain," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (30/4).

KPK menduga masih ada pihak lain yang harus bertanggung jawab dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Baik itu terkait pihak politik, swasta, maupun Kementerian Dalam Negeri sebagai sektor birokrasi. "Dan juga mendalami fakta-fakta lain terkait dengan dapat atau tidaknya pengembangan ke pencucian uang," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif juga menyebut beberapa pertimbangan lain swbagai alasan tidak mengajukan banding. Menurut Syarif putusan majelis hakim yang menetapkan kurungan penjara 15 tahun sudah lebih dari 2/3 tuntutan KPK selama 16 tahun.

"Semua yang disangkakan atau yang dimasukkan dalam dakwaan juga diadopsi hampir seluruhnya oleh majelis hakim. Sehingga kita pikir tidak ada alasan yang bisa kami pakai untuk banding. Karena memang jaksa penuntut menuntut 16 tahun, dan diputus 15 tahun," ujar Syarif.

KORUPSI E-KTP RUGIKAN NEGARA RP2,3 TRILIUN

Hakim menyatakan negara mengalami kerugian keuangan sebesar Rp 2,3 triliun dari proyek e-KTP yang dikorup. Setya Novanto juga disebut hakim terlibat dalam urusan itu.

Peran Novanto disampaikan turut menimbulkan mark-up dari proyek e-KTP. Hakim mengatakan pertemuan Novanto dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Johannes Marliem berujung pada mark-up itu.

"Menimbang bahwa terdakwa Setya Novanto telah melakukan pertemuan di rumahnya dengan Andi Agustinus dan Johannes Marliem, dan dalam pertemuan terjadi kesepakatan untuk harga AFIS diberikan diskon 40 persen atau 0,2 atau 2 sen USD atau sama dengan Rp 2 ribu per penduduk sehingga ada mark-up terhadap harga AFIS," ucap anggota majelis hakim Frangki Tambuwun membacakan analisis yuridis dalam sidang vonis Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (24/4) lalu.

Frangki menyebut berbagai peristiwa sejak awal itu berkorelasi dengan penyimpangan yang terjadi dalam proyek. Salah satunya yaitu disebut Frangki seperti proses lelang yang telah diatur melalui tim Fatmawati.

"Menimbang bahwa kemahalan harga sebagai akibat dimenangkannya Konsorsium PNRI yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat," kata Frangki. Kemudian, menurut hakim, hasil audit dari BPKP terhadap kemahalan harga itu menyebabkan adanya kerugian negara. Jumlah kerugian negara disebut sebesar Rp 2,3 triliun.

"Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa secara bersama-sama tersebut telah mengakibatkan kerugian negara Rp 2.314.904.234.275,39," ujar Frangki.

Sebelumnya hakim membongkar 'kesaktian' Setnov satu per satu. Dari mulai mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak hingga menerima uang dengan menggunakan tangan orang lain.

Hakim menegaskan Setnov sudah menguntungkan diri sendiri terkait perkara korupsi proyek e-KTP. Aliran duit ke orang lain dan korporasi pun dibeberkan hakim.

"Menimbang unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi telah terpenuhi secara sah menurut hukum," urai Frangki.

Selain itu, anggota majelis hakim lainnya, Emilia Djaja Subagia, menyebut Novanto diperkaya USD 7,3 juta dan menerima jam tangan Richard Mille seharga USD 135 ribu. Aliran uang ke Setnov itu melalui keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan orang dekatnya, Made Oka Masagung. Sebesar USD 3,5 juta dikirim melalui mekanisme barter dolar, sisanya ditransfer melalui tangan orang lain.

"Johannes Marliem melakukan pengiriman uang melalui beberapa perusahaan dan money changer dengan mekanisme barter atau menggunakan sarana set off atau pertemuan utang dengan memanfaatkan transaksi pihak lain yang legal," kata Emilia, saat itu.

"Setelah mengirimkan uang tersebut, Johannes Marliem melaporkan kepada Anang S Sudihardjo bahwa uang telah dikirimkan kepada 'Babehnya Asiong' yang tak lain adalah terdakwa Setya Novanto melalui Made Oka Masaung," imbuh Emilia. Hakim juga membeberkan uang yang mengalir itu dari Anang Sugiana Sudihardjo dan Johannes Marliem yang menerima pembayaran terhadap proyek e-KTP. Uang itu kemudian dibagi-bagi.(dtc/tmp/mdk)


Komentar

Update berita mediasulut.co

Masukkan email anda untuk berlangganan berita terbaru dari kami.